This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Others

DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN ...

5.00 (1 votes)
Document Description
Bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005 di Kabupaten Nias bukan saja merusak infrastruktur, permukiman, sarana dan prasarana publik, tapi juga mengambil korban jiwa manusia yang sangat banyak serta rusaknya ekosistem pesisir seperti terjadinya intrusi air laut dan endapan lumpur ke darat, hancurnya terumbu karang dan tercabutnya beberapa vegetasi pesisir, berubahnya garis pantai dan morfologi lahan basah. Kerusakan bio-fisik tersebut pada akhirnya menyebabkan rusaknya berbagai tatanan penghidupan sosial, ekonomi-budaya masyarakat di kawasan ini. Upaya merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan yang hancur ini, bukanlah pekerjaan yang mudah, sederhana dan singkat. Pekerjaan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, perencanaan yang matang dan tepat, serta dana yang sangat besar. Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang panjang dan dalam pelaksanaannya memerlukan kajian-kajian multi dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain sebagainya yang terintegrasi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Salah satu program rehabilitasi dan rekonstruksi kelautan dan perikanan pasca bencana di Nias adalah Green Coast. Program yang merupakan kerjasama WWF, Wetlands Internasional, Both ENDs, IUCN dengan dukungan dana dari Oxfam Belanda. Program ini bertujuan untuk melindungi keunikan ekosistem pesisir dan memperbaiki mata pencaharian penduduk pesisir. Target dari kegiatan ini memperbaiki fungsi-fungsi ekologis daerah pesisir dan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi penduduk pesisir di daerah yang terkena tsunami. Diharapkan melalui program ini, tidak hanya kondisi alam pantai yang rusak terehabilitasi, tetapi juga tersedianya mata pencaharian yang baru atau telah diperbaharui bagi masyarakat serta pemanfaatan sumber daya berbasis dimana masyarakat termasuk perempuan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan
File Details
  • Added: October, 17th 2010
  • Reads: 783
  • Downloads: 30
  • File size: 3.74mb
  • Pages: 87
  • Tags: perempuan, aktif, tatanan
  • content preview
Submitter
  • Name: bailey
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

PERAN KONSULTAN SDM : MEMICU PRODUKTIVITAS DENGAN MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA. http://konsultan-sdm.com

by: abrahamhandoyo, 2 pages

PERAN KONSULTAN SDM : MEMICU PRODUKTIVITAS DENGAN MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA. http://konsultan-sdm.com Dalam tulisan saya kali ini saya ingin membahas topik "Memicu Produktivitas ...

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM)

by: budiraspati, 125 pages

DJUNAEDI S,MM, MPd - BUTIR-BUTIR BAHAN DISKUSI Untuk Mahasiswa Strata Satu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara B a n d u n g

BUKU ANALISIS JALUR DENGAN LISREL UNTUK TESIS DAN DISERTASI

by: Dr Edi Riadi MPd, 3 pages

Buku ini menjelaskan teori dan aplikasi analisis jalur dengan memanfaatkan LISREL untuk tesis dan disertasi

KONSULTAN SDM I PENILAIAN KINERJA DALAM MANAJEMEN SDM I KONSULTASI DAN TRAINING SDM I oleh Lia Consulting. Info Hubungi REKO HANDOYO, 081932985325, 085319906869 http://konsultan-sdm.com

by: abrahamhandoyo, 2 pages

KONSULTAN SDM I PENILAIAN KINERJA DALAM MANAJEMEN SDM I KONSULTASI DAN TRAINING SDM I oleh Lia Consulting. Info Hubungi REKO HANDOYO, 081932985325, 085319906869 http://konsultan-sdm.com Dalam masa ...

BAB II PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN

by: karin, 79 pages

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, ...

Konsultan SDM: Pentingnya Standard Operating Procedures (SOP) dalam Proses Analisis Jabatan

by: konsultan4, 2 pages

Konsultan SDM: Pentingnya Standard Operating Procedures (SOP) dalam Proses Analisis Jabatan, Konsultasi: 085319906869; 081932985325 http://konsultan-sdm.com Penyusunan standard operating procedures ...

PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

by: wasil, 338 pages

Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh tentang perdagangan ( trafficking ) perempuan dan anak Indonesia. Sudah banyak artikel surat kabar yang ditulis dan penelitian yang dilakukan terhadap ...

Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

by: rebeka, 3 pages

barat sebuah mobil, laju mobil penting untuk dapat mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan. Mobil melaju karena injakkan pedal gas pengemudinya dan berhenti kerena injakan pedal rem. Injakan pedal ...

PENDEWASAANUSIAPERKAWINAN DAN HAK-HAKREPRODUKSI BAGIREMAJA INDONESIA

by: hulyah, 35 pages

Pada tahun 2008 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia 227 juta, (Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2000-2025, BPS, BAPPENAS, UNFPA). Indonesia menghadapi banyak masalah berkaitan dengan bidang ...

KECENDERUNGAN MASALAH GIZI DAN TANTANGAN DI MASA DATANG

by: nayu, 16 pages

Tantangan utama dalam pembangunan suatu bangsa adalah membangun sumber daya manusia yang bekualitas yang sehat, cerdas, dan produktif. Pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks ...

Content Preview
DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS

PROVINSI SUMATERA UTARA



































Didukung oleh :







0

TIM PENYUSUN

Tim Penulis
Tim P3MN (Pusat pengkajian dan Pengembangan
Masyarakat Nelayan)
Yanis Rinaldi SH,M.Hum
Dede Suhendra
Cut Desyana

Kontributor
Nana Firman

M. Ilham Sinambela




Tri Agung Rooswiadji




Fazedah Nasution




Huzer Apriansyah

Desain Grafis & Layout
Huzer Apriansyah

Foto Sampul Depan
Dok. Wetlands International–Indonesia Programme




Dok. WWF Indonesia


Laporan ini dapat diperoleh di :

WWF-Indonesia
Aceh Program Office
Balee Panda : Jl. Tengku HM Daud Beureuh no. 177A
Lampriet, Banda Aceh 23126
Tel.
0651-635189
0651-635190
Fax 0651-635192
Email hapriansyah@wwf.or.id

Atau di :

Wetlands International – Indonesia Programme
Jl. A.Yani No. 53 Bogor 16161
Jawa Barat – INDONESIA
Tel.
0251-312189
Fax.
0251-325755
Email admin@wetlands.or.id






1

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA
i
TIM PENYUSUN
1
DAFTAR ISI
2
DAFTAR TABEL
3
BAB I PENDAHULUAN
4
A. Pendahuluan
4
B. Tujuan Analisis Kebijakan
4
C. Parameter Analisis Kebijakan
5


BAB II PERMASALAHAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
6
PERIKANAN KABUPATEN NIAS

A. Gambaran Umum
6
B. Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias
6
C. Permasalahan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias
8
D. Bencana Tsunami serta Gempa Bumi dan Dampaknya Terhadap
10
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias



BAB III ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN
13
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI NIAS PROVINSI SUMATERA

UTARA

A. Perkembangan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
13
B. Analisis Level Nasional
14
C. Analisis Kebijakan Pada Level Provinsi Sumatera Utara
58
D. Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan Level Kabupaten Nias
64


BAB IV RELEVANSI KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN
80
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG

BERKELANJUTAN PASCA BENCANA DI NIAS PROVINSI

SUMATERA UTARA



BAB V REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN
82
KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPULAUAN NIAS




DAFTAR PUSTAKA
86







2

DAFTAR TABEL

Tabel 1
7
Sebaran Wilayah dan Potensi Perikanan Indonesia

Tabel 2
10
Permasalahan Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias

Tabel 3
23
Matrik Kebijakan-Kebijakan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan

di Level Nasional

Tabel 4
62
Matrik Kebijakan-Kebijakan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera

Utara

Tabel 5
71
Matrik Kebijakan-Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias























3

BAB I
PENDAHULUAN



A. Pengantar

Bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28
Maret 2005 di Kabupaten Nias bukan saja merusak infrastruktur, permukiman, sarana
dan prasarana publik, tapi juga mengambil korban jiwa manusia yang sangat banyak
serta rusaknya ekosistem pesisir seperti terjadinya intrusi air laut dan endapan lumpur
ke darat, hancurnya terumbu karang dan tercabutnya beberapa vegetasi pesisir,
berubahnya garis pantai dan morfologi lahan basah. Kerusakan bio-fisik tersebut pada
akhirnya menyebabkan rusaknya berbagai tatanan penghidupan sosial, ekonomi-budaya
masyarakat di kawasan ini.

Upaya merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan yang hancur ini, bukanlah pekerjaan
yang mudah, sederhana dan singkat. Pekerjaan ini membutuhkan komitmen yang kuat
dari semua pihak, perencanaan yang matang dan tepat, serta dana yang sangat besar.
Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang panjang dan dalam pelaksanaannya
memerlukan kajian-kajian multi dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan
dan lain sebagainya yang terintegrasi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Salah satu program rehabilitasi dan rekonstruksi kelautan dan perikanan pasca bencana
di Nias adalah Green Coast. Program yang merupakan kerjasama WWF, Wetlands
Internasional, Both ENDs, IUCN dengan dukungan dana dari Oxfam Belanda. Program
ini bertujuan untuk melindungi keunikan ekosistem pesisir dan memperbaiki mata
pencaharian penduduk pesisir. Target dari kegiatan ini memperbaiki fungsi-fungsi
ekologis daerah pesisir dan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi
penduduk pesisir di daerah yang terkena tsunami. Diharapkan melalui program ini, tidak
hanya kondisi alam pantai yang rusak terehabilitasi, tetapi juga tersedianya mata
pencaharian yang baru atau telah diperbaharui bagi masyarakat serta pemanfaatan
sumber daya berbasis dimana masyarakat termasuk perempuan terlibat aktif dalam
perencanaan dan pengelolaan
Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kelautan dan perikanan perlu dilakukan
kajian kebijakan di bidang tersebut, baik kebijakan di tingkat pusat maupun di tingkat
lokal atau daerah. Melalui kajian ini akan diketahui apakah kebijakan yang ada sudah
cukup mendukung untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi atau diperlukan
kebijakan baru.

B. Tujuan Analisis Kebijakan

Kajian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Melihat kesesuaian atau hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dan
pemerintah Daerah Kabupaten Nias terhadap kondisi sumber daya kelautan dan
perikanan pasca bencana.

4

C. Parameter Analisis Kebijakan
Kajian analisis kebijakan akan dibatasi dengan parameter sebagai berikut:
1. Apakah kebijakan tersebut mengedepankan prinsip-prinsip konservasi.
2. Apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya
laut dan perikanan.
3. Apakah kebijakan tersebut mengakui hak-hak pengelolaan oleh masyarakat
setempat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.










































5

BAB II
PERMASALAHAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN NIAS


A. Gambaran Umum

Pulau Nias merupakan salah satu dalam rangkaian pulau yang berjajar secara paralel di
lepas Pantai Barat Sumatera. Nias merupakan pulau, terbesar di antara pulau-pulau
tersebut. Secara geografis Kabupaten Nias berada pada 0º12’-1º32’ Lintang Utara dan
97º-98º Bujur Timur (BT) di wilayah Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian 0-800 m
di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Nias yaitu di sebelah Utara
berbatasan dengan Pulau Banyak. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi NAD,
sebelah Timur dengan Pulau Mursala, Kabupaten Tapanuli Tengah dan sebelah Barat
berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabuapten Nias mencapai
3.495,39 km² atau 4,88% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 32
kecamatan (Nias dalam Angka, 2006).1

Secara administratif Nias termasuk ke dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.
Sebelumnya Pulau Nias merupakan satu kabupaten, kemudian mengalami pemekaran
pada tahun 2003, menjadi dua kabupaten yaitu: Nias Utara dengan ibukota Gunung
Sitoli dan Nias Selatan dengan ibukota Teluk Dalam2. Kabupaten Nias terdiri dari 32
kecamatan, 4 kelurahan dan 439 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Utara pasca
gempa dan tsunami berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera
Utara pada tahun 2005 mencapai 441.733 jiwa, meliputi 81.242 Kepala Keluarga (KK),
dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 126 jiwa/km². Berdasarkan data
tahun 2006, laju pertambahan penduduk mencapai 1,36 %/tahun. Kepadatan penduduk
tertinggi terdapat di Gunung Sitoli yang mencapai 466 jiwa/km² dan terendah di
Kecamatan Lahewa Timur 43 jiwa/km². 3
B. Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias
Sumber daya alam pesisir dan laut Kabupaten Nias terdiri atas sumber daya dapat
terbarukan (renewable resources), sumber daya tidak dapat terbarukan (non-renewable
resources
) dan jasa-jasa lingkungan (environmental services). Sumber daya dapat pulih
terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai
dan budidaya laut (mariculture). Sumber daya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan
tambang atau galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa
lingkungan adalah pariwisata dan perhubungan laut, termasuk benda-benda berharga di
dalamnya

1 Lampiran Peraturan Bupati, Kabupaten Nias Utara, No 20 tahun 2007 tentang Rencana strategis
pengelolaan terumbu karang di kab nias 2007-2011. hal. 4
2 Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2003 tanggal 25
Februari 2003
3 Ibid, hal 3

6

Kepulauan Nias sangat diuntungkan karena posisinya berhadapan langsung dengan
Samudera Hindia, yang tercatat sebagai perairan yang sangat produktif untuk perikanan
(Lihat Tabel 1 distrubsi wilayah dan potensi perikanan).4

Tabel 1. Sebaran Wilayah dan Potensi Perikanan Indonesia
Kelompok
Wilayah Pengelolaan Perikanan
Perairan
Sumber Daya
Indonesia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

lkan Pelagis
Besar










Potensi (10 3
ton/tahun)
27.67
66.08
55
193.6 104.1
106.5
175.3
50.86
386.26
1165.36
Ikan Pelagis
Kecil










Potensi (10 3
ton/tahun)
147.3
621.5
340
605.4
132
379.4
384.8
468.7
526.57
3605.66
lkan Demersal










Potensi (10 3
ton/tahun)
82.4
334.8
375.2
87.2
9.32
83.84
54.86
202.3
135.13
1365.09
Ikan Karang
konsumsi










Potensi (10 3
ton/tahun)
5
21.57
9.5
34.1
32.1
12.5
14.5
3.1
12.88
145.25
Udang Penaid










Potensi (10 3
ton/tahun)
11.4
10
11.4
4.8
0
0.9
2.5
43.1
10.7
94.8
Lobster










Potensi (10 3
ton/tahun)
0.4
0.4
0.5
0.7
0.4
0.3
0.4
0.1
1.6
4.8
Cumi-cumi










Potensi (10 3
ton/tahun)
1.86
2.7
5.04
3.88
0.05
7.13
0.45
3.39
3.75
28.25
Potensi (10 3
276
1057.1
796.6
929.7
278
590.6
632.7
771.6
1076.9
6409.21
ton/tahun)
Sumber : Pusdatin Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2005. DKP Dalam Angka 2005.
Catatan: Satuan yang digunakan ton/tahun
Catatan: 1. Selat Malaka, 2. Laut Cina Selatan, 3. Laut Jawa, 4. Selat Makassar dan Laut Flores, 5. Laut
Banda, 6. Laut Seram dan Teluk Tomini, 7. Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, 8. Laut Arafura, 9.
Samudera Hindia.

Produksi ikan Kabupaten Nias Utara pada tahun 2005 tercatat 5.070,34 ton yang terdiri
dari 99,63 persen ikan laut dan produksi ikan air tawar (ikan sungai, ikan rawa, dan ikan
kolam) sebesar 18,95 persen. Sedangkan produksi ikan Kabupaten Nias Selatan pada
tahun 2004 tercatat 17.336 ton yang terdiri dari 99,79 % ikan laut dan produksi ikan air
tawar (ikan sungai, ikan rawa, dan ikan kolam) sebesar 0,2 persen. Kerusakan sarana
penangkapan ikan seperti perahu, alat dan tempat penangkapan ikan, serta tambak
menyebabkan penurunan hasil penangkapan ikan oleh masyarakat setempat. Kondisi ini

4 Pusdatin Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2005. DKP dalam Angka 2005

7

menyebabkan penurunan penghasilan para nelayan sekitar kawasan yang terkena
bencana.5

Jenis-jenis ikan laut yang banyak didaratkan meliputi ikan pelagis kecil seperti
kembung (Rastrelliger sp) japuh (Dussumeria acuta), tembang (Sadinellla fibriata),
tenggiri (Scomberomorus commersonili), teri (Stolephorous sp) dan alu-alu (sphyraena
sp)
. Selain ikan pelagis juga terdapat ikan demersal seperti kakap (lates calcarifer), ekor
kuning (Caesino erythrogsater) serta ikan kerapu (Epinephalus tauvina).6

Selain ikan, terdapat ekosistem terumbu karang yang dikategorikan terumbu karang tepi
(friging reef). Terumbu karang ini tersebar mulai tepi bibir pulau hingga kedalaman 15-
20 meter. Di bagian utara Kabupaten Nias penyebaran terumbu karang terdapat di
daerah Tanjung Sigine-Gini, Gosong Uma, Tanjung Lingga, Tanjung Toyolawa, dan
Tajung Sosilutte. Sedangkan vegetasi pantai ditumbuhi dengan mangrove, padang
lamun dan kelapa. Selain itu juga terdapat terumbu karang yang tersebar di sebagian
besar pulau di Kabupaten Nias. Menurut coral reef investigation, training and
information center
(CRITIC 2004), Kabupaten Nias memiliki terumbu karang dengan
luas 3.961 hektar yang sebagian besar berada di kecamatan Lahewa dengan luas 1.250
hektar.7

C. Permasalahan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias
Ada 3 (tiga) bentuk tujuan dalam hal pengelolaan Pesisir dan Laut yaitu; pertama
untuk pelestarian (conservation). Kedua, untuk kepentingan ekonomi (economic
interest
) dan ketiga, pola pengelolaan yang memadukan antara tujuan ekonomi dan
pelestarian lingkungan. Dalam prakteknya pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan lebih dominan untuk tujuan ekonomi daripada mempertimbangkan
kelestariannya.
Kerusakan lingkungan yang terjadi baik pada ekosistem laut maupun ekosistem lainya
memang dipicu banyak faktor. Namun, secara umum dua faktor pemicu yang cukup
dominan adalah kebutuhan ekonomi (economi driven) dan kegagalan kebijakan.8
Kondisi ini juga terjadi pada sumberdaya kelautan Kabupaten Nias sebelum terjadinya
bencana tsunami, pemanfaatan melebihi daya dukungnya (over capacity) sehingga laju
dan tingkat kerusakannya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan9. Kerusakan

5 Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Mei 2007. Rencana Aksi dan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah Kepualaun Nias Propinsi Sumatera Utara Pasca Gempa 28 Maret 2005
Tahun 2007-2009.
6 Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara, 2007. Profil Perikanan dan Kelautan Daerah
Propinsi Sumatera Utara 2007, hal 145
7 Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Nias Utara, No 20 tahun 2007 tentang Rencana strategis
pengelolaan terumbu karang di Kab Nias 2007-2011
8 Akhmad Fauzi , Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan, Gramedia Pustaka
Utama Jakarta , 2005 hal.43
9 Secara teoritis, ada dua bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni
open access dan controlled access regulation. Open access adalah regulasi yang membiarkan nelayan
menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati lainnya kapan saja, dimana saja, berapapun
jumlahnya, dan dengan alat apa saja. Regulasi ini mirip ”hukum rimba” dan ”pasar bebas”. Secara
empiris, regulasi ini menimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang dikenal dengan tragedy of
common
baik berupa kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan maupun konflik antar nelayan.

8

ekosistem pesisir misalnya, berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas habitat
perikanan dan juga mengurangi estetika lingkungan pesisir. Demikian pula pencemaran
dan sedimentasi menimbulkan ancaman serius pada wilayah tersebut yang pada
akhirnya terakumulasi pada semakin terdegradasinya ekosistem pesisir. Dampak dari
semua itu berkorelasi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat . Persoalan tersebut,
umumnya banyak dialami di wilayah pesisir Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten
Nias. Namun, belum banyak upaya memperbaiki kerusakan yang ada. Sebagai negara
kepulauan dengan segala potensi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya belum
diimbangi dengan kebijakan yang mendukung. Pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan masih ditangani setengah hati, padahal persoalan sumber daya alam
umumnya sudah dalam kondisi kritis. Jika dicermati, kebijakan pengelolaan pesisir dan
laut selama ini terdapat beberapa ciri yakni;
a. Kebijakan masih bias daratan (terrestrial oriented) seperti penempatan kawasan-
kawasan perlindungan laut & reklamasi pantai dengan mengabaikan hak-hak
masyarakat lokal.
b. Pengabaian hubungan keterikatan masyarakat dengan sumber daya alamnya yang
diatur berdasarkan hukum lokal.
c. Berfokus pada eksploitasi yang memperburuk kualitas maupun kuantitas sumber
daya perikanan dan kelautan.
Persoalan sumber daya kelautan dan perikanan tidak terbatas seperti yang telah
disebutkan di atas, lebih jauh lagi jika dilihat persoalannya sangatlah kompleks. Dari
identifikasi yang dilakukan berbagai pihak, masalah pengelolaan kelautan dan perikanan
Kabupaten Nias dapat dikelompokkan pada tiga bidang masalah yakni (1) ekonomi (2)
sosial dan kelembagaan (3) lingkungan (Lihat tabel 2)






Sebaliknya, controlled access regulation adalah regulasi terkontrol yang dapat berupa (1) pembatasan
input (input restriction), yakni membatasi jumlah pelaku, jumlah jenis kapal, dan jenis alat tangkap,
(2) pembatasan output (output restriction), yakni membatasi berupa jumlah tangkapan bagi setiap
pelaku berdasarkan kuota. Salah satu formulasi dari pembatas input itu adalah territorial use right
yang menekankan penggunaan fishing right (hak memanfaatkan sumberdaya perikanan) dalam suatu
wilayah tertentu dalam yurisdiksi yang jelas. Pola fishing right system ini menempatkan pemegang
fishing right yang berhak melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah, sementara yang tidak
memiliki fishing right tidak diizinkan beroperasi di wilayah itu. Selain diatur siapa yang berhak
melakukan kegiatan perikanan, juga diatur kapan dan dengan alat apa kegiatan perikanan dilakukan.
Sistem yang menjurus pada bentuk pengkavlingan laut ini menempatkan perlindungan kepentingan
nelayan kecil yang beroperasi di wilayah pantai-pesisir serta kepentingan kelestarian fungsi sumber
daya sebagai fokus perhatian. UU No. 32 Tahun 2004 yang membuat pengaturan tentang yurisdiksi
laut provinsi (12 mil) dan kabupaten/kota (4 mil) mengindikasikan bahwa produk hukum itu
menganut konsep pengkavlingan laut. Konsep pengkavlingan laut merupakan instrumen dari konsep
regulasi akses terkontrol (controlled access regulation) dalam pola pembatasan input (territorial use
right
). UU No. 32 Tahun 2004 sebenarnya entry point penerapan territorial use right.

9

Download
DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN ...

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN ... to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN ... as:

From:

To:

Share DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN ....

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN ... as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading