This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Others

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

4.50 (4 votes)
Document Description
Bahaya gempa tektonik ini berada dari ujung utara Pulau Sumatera ke selatan, ke pantai barat Sumatera, Selat Sunda, pantai selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Hampir semua provinsi di Indonesia berada dalam risiko. Kapan gempa akan tiba? Semua orang tidak tahu. Gempa bumi di DIY tahun 2006 membuktikan bahwa kapan saja gempa bumi dapat terjadi. Dalam keadaan ini, pilihan utama adalah melakukan preparedness, menyiapkan diri sebaik mungkin menghadapi gempa yang akan datang setiap saat. Pertanyaan penting dalam melakukan persiapan menghadapi bencana adalah pendekatannya. Selama ini kita melihat bahwa pendekatan menghadapi bencana dan mengelola dampaknya dilakukan dengan pendekatan semangat dan niat baik. Akan tetapi menjadi pertanyaan apakah semangat dan niat baik cukup? Ataukah perlu didukung hal lain, khususnya pendekatan ilmiah. Sebagai gambaran ketika terjadi kecelakaan, tindakan penolongan korban oleh pihak yang tidak menguasai teknik pertolongan mungkin justru memperparah keadaan.
File Details
  • Added: October, 22nd 2010
  • Reads: 3875
  • Downloads: 154
  • File size: 1.24mb
  • Pages: 58
  • Tags: bencana, emergency, medik
  • content preview
Submitter
  • Name: eliasz
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

by: mufida, 54 pages

Sistem ekonomi di Indonesia memberikan kesempatan kepada lembaga pelayanan kesehatan swasta untuk bekerja, dan pihak masyarakat diberi kesempatan pula untuk memberikan sumber dayanya bagi pelayanan ...

Kuliah pelayanan kesehatan gakin

by: karin, 16 pages

PELAYANAN KESEHATAN BAGI GAKIN DOSEN : Dr. KRISTIANI, SU  KRISIS EKONOMI / MONETER DAMPAK KRISIS EKONOMI / KRISIS MONETER: GAKIN TIDAK MAMPU MEMENUHI ...

FASILITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DI RUMAH SAKIT UMUM DALAM ...

by: rioko, 16 pages

ndonesian community usually has great respect on elderly people. Data shows the number of elderly people in Indonesia keeps increasing, however healthcare services and facilities for elderly people ...

MEMORANDUM KOMITE PERENCANA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

by: sebestyen, 32 pages

Aksebilitas masyarakat terhadap sarana kesehatan menentukan tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Provinsi Jawa Barat dengan keadaan geografi yang sangat heterogen mempunyai masalah dalam ...

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG KESEHA TAN: Suatu Tinjauan ...

by: harumi, 9 pages

P ublic policy on health is a legal instrument to solve the problem of community's health. The accommodative public policy should be based on the health demographic data published by the goverment. ...

ASPEK HUKUM REKAM MEDIS

by: isabel, 7 pages

Status hukum dan peraturan tentang catatan kesehatan harus dijaga oleh institusi pelayanan kesehatan. Istitusi kesehatan tidak memiliki hukum atau peraturan pemerintah pusat. Institusi pelayanan ...

JASA KONSULTAN ISO 9001, ISO 9001 CONSULTANT, MANAGEMENT SYSTEM CONSULTANT, JASA KONSULTAN MANAJEMEN MUTU, 9001 CONSULTANT, QUALITY MANAGEMENT CONSULTANT, KONSULTAN MUTU, KONSULTAN MANAJEMEN MUTU, ISO 9001 CONSULTANT, ISO 9001 CONSULTAN, TRAINING ISO 900

by: abrahamhandoyo, 2 pages

JASA KONSULTAN ISO 9001, ISO 9001 CONSULTANT, MANAGEMENT SYSTEM CONSULTANT, JASA KONSULTAN MANAJEMEN MUTU, 9001 CONSULTANT, QUALITY MANAGEMENT CONSULTANT, KONSULTAN MUTU, KONSULTAN MANAJEMEN MUTU, ...

JASA Konsultan ISO 9001 | JASA Konsultan ISO 14001 | Training ISO/TS 16949 | Konsultan ISO 22000 | HACCP – GMP | Pelatihan ISO OHSAS 18001 – SMK3 | Manajemen Mutu | Six Sigma – Balance Scorecard | 021-36233226, 081389411679, 081932985325

by: abrahamhandoyo, 5 pages

JASA Konsultan ISO 9001 | JASA Konsultan ISO 14001 | Training ISO/TS 16949 | Konsultan ISO 22000 | HACCP – GMP | Pelatihan ISO OHSAS 18001 – SMK3 | Manajemen Mutu | Six Sigma – ...

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHA TAN DI KABUPA TEN/KOTA

by: kaseeb, 32 pages

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ...

SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA - K3

by: yoyosoko, 1 pages

Pertama dan satu-satunya Konsultan manajemen SMK3, OHSAS 18001,yang memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK QUARANTEE yang tertuang dalam kontrak kerja. serta dapat membantu penyusunan dokumen ...

Content Preview
Jurnal
Manajemen
Pelayanan Kesehatan
The Indonesian Journal of Health Service Management
Volume 09/Nomor 02/Juni/2006
Daftar Isi
Editorial
Mengelola Bencana di Sektor Kesehatan: Membutuhkan Pendekatan Ilmiah
51
Makalah Kebijakan
Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-
Undang No. 9/2004 tentang Praktik Kedokteran
Hargianti Dini Iswandari
52
Artikel Penelitian
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Penempatan Dokter Spesialis Ikatan Dinas
S. R. Mustikowati, Laksono Trisnantoro, Andreasta Meliala
58
Persepsi dan Pengaruh Sistem Pembagian Jasa Pelayanan terhadap Kinerja Karyawan di
Rumah Sakit Jiwa Madani
Nofrinaldi, Adi Utarini, Andreasta Meliala
65
Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya dengan Work Sampling di Unit Layanan Gizi
Pelayanan Kesehatan Sint Carolus Tahun 2005
M. Waseso Suharyono, Wiku B.B Adisasmito
72
Analisis Pekerjaan Pegawai Bagian Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Semarang sebagai
Dasar Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Retno Wahyu Gayatri, Chriswardani Suryawati, L. Ratna Kartikawulan
80
Sistem Pemberian Insentif yang Berpihak pada Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Terpencil:
Studi Kasus Provinsi Lampung
Dumilah Ayuningtyas
87
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat di Puskesmas Melalui Pelatihan Berjenjang pada Dokter
dan Perawat
Iwan Dwiprahasto
94
Resensi Buku
Hard Facts, Dangerous Half-truths & Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management 102
Korespondensi
Dampak Ekonomi dari Penyakit Avian Influenza (H5n1) di Bali
104
i

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
The Indonesian Journal of Health Service Management
Diterbitkan oleh Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4
kali setahun (triwulan). Jurnal ini didukung oleh Program Pascasarjana UGM Ilmu Kesehatan Masyarakat yang mempunyai
berbagai minat utama dalam manajemen dan kebijakan pelayanan kesehatan. Minat-minat utama yang ada adalah Magis-
ter Manajemen Rumah Sakit, Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Magister Manajemen dan Kebijakan
Obat, Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan.
Misi Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan adalah perkembangan menyebarluaskan dan mendiskusikan berbagai
tulisan ilmiah mengenai manajemen dan kebijakan dalam lingkup pelayanan kesehatan.
Jurnal ini ditujukan sebagai media komunikasi bagi kalangan yang mempunyai perhatian terhadap ilmu manajemen dan
kebijakan pelayanan kesehatan antara lain para manajer di organisasi-organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit
pemerintah dan swasta, dinas kesehatan, departemen kesehatan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, BKKBN,
pengelola industri obat, dan asuransi kesehatan serta para peneliti, pengajar, dan ilmuwan yang tertarik dengan aplikasi
ilmu manajemen dan kebijakan dalam sektor kesehatan.
Isi jurnal berupa artikel atau hasil penelitian yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit, manajemen pelayanan
kesehatan, asuransi, visi, dan masalah-masalah yang relevan dengan manajemen dan kebijakan kesehatan.
Pemimpin Redaksi
Laksono Trisnantoro
Editor
Abdul Razak Thaha
Tjahjono Kuntjoro
Bhisma Murti
Sri Werdati
Hasbullah Tabrany
Yulita Hendrartini
Johana E. Prawitasari
Yodi Mahendradhata
I. Riwanto
Mitra Bestari (Peer Reviewer)
A.A.Gde Muninjaya
Hari Kusnanto Josef
M. Ahmad Djojosugito
Mubasysyir Hasanbasri
Ali Ghufron Mukti
Sri Suryawati
Bambang Purwanto
Triono Soendoro
Sekretaris Redaksi
Hilaria Lestari Budiningsih
Penerbit
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, FK UGM, Yogyakarta
STT: 2398/SK/DITJEN PPG/STT/1998
Harga langganan untuk satu tahun (4 kali terbit/triwulan)
Pulau Jawa Rp100.000,00
Luar Pulau Jawa Rp125.000,00 (Sudah termasuk ongkos kirim)
Bank BNI 46 Cabang UGM Yogyakarta No Rek.: 0038603369 a.n Laksono Trisnantoro/Seminar
Bukti Transfer mohon di fax sebagai bukti berlangganan
Alamat surat-menyurat menyangkut naskah, langganan keagenan dan pemasangan iklan:
Sekretariat Redaksi Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
d/a Gedung KPTU Lantai 3, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax: 0274-547490,547489
Email: hiillary@yahoo.com
Web-site: www.jmpk-online.net
ii

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09
No. 02 Juni l 2006
Halaman 51 - 51
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Editorial
MENGELOLA BENCANA DI SEKTOR KESEHATAN:
MEMBUTUHKAN PENDEKATAN ILMIAH
empa tektonik yang mengguncang Aceh di
tanpa keterlibatan pihak lain di sektor kesehatan.
akhir tahun 2004 (26 Desember) dan Daerah
Berbagai pelatihan mengenai preparedness emergency
G Istimewa Yogyakarta (DIY)-Jawa Tengah di selama ini sebagian besar dilakukan untuk Instalasi
tengah tahun 2006 (27 Mei) menyadarkan kita bahwa
Gawat Darurat (IGD) rumah sakit dan 118, serta Palang
Indonesia merupakan daerah bahaya gempa. Bahaya
Merah Indonesia (PMI). Sampai saat ini belum ada
gempa tektonik ini berada dari ujung utara Pulau
pelatihan dengan standar nasional untuk manajemen
Sumatera ke selatan, ke pantai barat Sumatera, Selat
bencana bagi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten
Sunda, pantai selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
kota dan LSM terkait. Tentunya pelatihan manajemen
Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.
ini berbeda dengan pelatihan manajemen pada saat
Hampir semua provinsi di Indonesia berada dalam risiko.
normal yaitu faktor waktu dan koordinasi tidak begitu
Kapan gempa akan tiba? Semua orang tidak tahu.
menjadi masalah.
Gempa bumi di DIY tahun 2006 membuktikan bahwa
Kedua, perhatian para ahli manajemen kesehatan
kapan saja gempa bumi dapat terjadi. Dalam keadaan
pada bencana masih belum banyak. Saat ini para
ini, pilihan utama adalah melakukan preparedness,
ahli manajemen kesehatan cenderung bergerak di
menyiapkan diri sebaik mungkin menghadapi gempa
bidang yang normal, seperti manajemen rumah sakit,
yang akan datang setiap saat.
manajemen asuransi kesehatan, dan sebagainya.
Pertanyaan penting dalam melakukan persiapan
Belum ada doktor ahli manajemen bencana di sektor
menghadapi bencana adalah pendekatannya. Selama
kesehatan di Indonesia. Pada saat tsunami di Aceh
ini kita melihat bahwa pendekatan menghadapi bencana
dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah,
dan mengelola dampaknya dilakukan dengan pendekatan
beberapa ahli manajemen pelayanan kesehatan terlibat
semangat dan niat baik. Akan tetapi menjadi pertanyaan
langsung dalam masa emergency dan rekonstruksi
apakah semangat dan niat baik cukup? Ataukah perlu
dengan pengalaman terbatas.
didukung hal lain, khususnya pendekatan ilmiah. Sebagai
Ketiga, perguruan tinggi kesehatan di Indonesia
gambaran ketika terjadi kecelakaan, tindakan penolongan
belum menempatkan bencana sebagai salahsatu topik
korban oleh pihak yang tidak menguasai teknik
yang dapat didekati secara ilmiah. Mata kuliah mengenai
pertolongan mungkin justru memperparah keadaan.
bencana sudah ada diberbagai program studi pendidikan
Dua bencana besar di Aceh dan DIY-Jawa Tengah
tenaga kesehatan. Akan tetapi, belum ada pendidikan
menunjukkan bahwa bencana dan akibatnya terhadap
resmi atau pelatihan bersertifikat untuk pengelolaan
kesehatan masyarakat merupakan hal serius. Pada saat
bencana. Buku-buku dan artikel-artikel penelitian
emergency penderitaan korban dapat dikurangi apabila
mengenai bencana belum banyak diterbitkan.
penanganan mediknya baik. Di masa rekonstruksi,
Berpijak pada pengalaman ini sudah selayaknya
pembangunan fisik, sistem manajemen, dan peralatan
ilmu manajemen dipergunakan untuk penanganan
fasilitas kesehatan yang biasanya didanai oleh donor
bencana di sektor kesehatan. Pengembangan ini
sebaiknya dapat direncanakan dengan tepat agar efektif
sebaiknya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dalam
dan tidak membebani biaya operasional di kelak
workshop lesson-learned bencana di Aceh dan DIY
kemudian hari.
yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Pelayanan
Pada intinya penanganan bencana membutuhkan
Kesehatan Fakultas Kedokteran, UGM, Yogyakarta
koordinasi yang baik pada masa emergency, masa
pada bulan Juni, tepat sebulan setelah bencana di-
transisi, sampai ke masa pemulihan. Sebagai gambar-
simpulkan bahwa ilmu manajemen mutlak diperlukan
an dalam bencana diperlukan kecepatan dan mutu
dalam penanganan bencana. Sebagai gambaran bahwa
pelayanan yang optimal dalam penanganan medik,
manajer bencana perlu mempunyai pelatihan yang baik
kemampuan leadership dalam menangani persiapan,
berdasarkan kurikulum tertentu. Dipertimbangkan pula
fase emergency, dan fase recovery, keterampilan dalam
sertifikasi khusus untuk para manajer bencana.
informatika dan komunikasi dalam bencana, termasuk
Untuk menghasilkan modul pelatihan yang baik,
mengelola NGO dalam negeri dan internasional; pengem-
berbagai riset operasional dalam bencana alam perlu
bangan sistem surveillance pascabencana, sampai ke
dilakukan. Diperlukan kegiatan untuk meneliti sistem
sistem logistik. Dalam hal ini manfaat ilmu manajemen
logistik dalam bencana, sistem telekomunikasi dan
diperlukan dalam preparedness, emergency, dan
informatika dalam bencana, leadership dalam bencana,
rekonstruksi bencana.
sistem pendanaan dan pembiayaan bencana, sampai
Pengalaman dari Aceh dan DIY menunjukkan
ke aspek komunikasi antarpelaku. Lebih lanjut
bahwa ilmu manajemen belum dipergunakan maksimal.
diharapkan pengembangan ini sampai pada pendidikan
Mengapa hal ini terjadi? Ada beberapa hal penting.
S2 dan penelitian di level S3 dalam manajemen
Pertama masalah bencana di sektor kesehatan sering
bencana di sektor kesehatan. (Laksono Trisnantoro,
diidentikkan dengan tim emergency klinik dan 118 saja,
trisnantoro@yahoo.com)
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l 51

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09
No. 02 Juni l 2006
Halaman 52 - 57
Hargianti Dini Iswandari: Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
Makalah Kebijakan
ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN:
SUATU TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 9/2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
LEGAL ASPECT OF MEDICAL PRACTICE:
REVIEW BASED ON MEDICAL PRACTICE ACT NO.9/2004
Hargianti Dini Iswandari
Program Magister Hukum Kesehatan
Univesitas Soegiopranoto Semarang, Jawa Tengah
ABSTRACT
garaan praktik kedokteran. Peraturan perundang–
The community is not just an object but also as a subject of
undangan merupakan salah satu wujud hukum,
health services, therefor, the implementation of public health
sementara hukum sendiri mengandung pengertian
services is the responsibility of government and community. A
strategic public policy such as Medical Practice Act No. 29 of
yang lebih luas dari sekedar wujud tersebut.
2004, is expected to overcome problems related to health
Sekalipun segala hal telah ditata menurut ukuran
services. Two basic issues of this regulation, firstly, to protect
perundang-undangan yang baik, di dalam praktiknya
community from an exploitative and unethical of medical practice
masih terdapat berbagai kekurangan sehingga
which may decrease community trust toward medical
professions; secondly, to provide a legal certainty and legal
diperlukan pemahaman yang memadai dan masih
protection of medical profession against an excessive
dimungkinkan pengubahan peraturan perundang-
community litigation.
undangan tersebut. Hermien1 menyatakan bahwa
ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No.23/1992
Keywords: Medical Practice Act, medical ethic
tentang Kesehatan (UUK) serta peraturan pelak-
ABSTRAK
sanaannya, belum mencerminkan hukum kesehat-
Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek
an. Selanjutnya Van der Mijn2 menyatakan bahwa
penyelenggaraan kesehatan, oleh karenanya, penyelenggara-
‘Hukum Kesehatan’ meliputi ketentuan yang secara
an pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggung
langsung mengatur masalah kesehatan, penerapan
jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan
ketentuan hukum pidana, hukum perdata, serta
publik yang strategis seperti Undang-Undang No. 29/2004
tentang Praktik Kedokteran (UUPK), diharapkan dapat meng-
hukum administratif yang berhubungan dengan
atasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
masalah kesehatan.
praktik kedokteran. Dua permasalahan yang mendasari pe-
nyusunan Undang-Undang tersebut, yang pertama adalah
“ ……a body of rules that relates directly to
memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik
the case for health as well as to the applica-
kedokteran yang ekploitatif dan tidak memenuhi etika kedokteran
tion of general civil, criminal and adminis-
sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat
trative law“
terhadap profesi medik, yang kedua, memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi profesi dokter dari gugatan
Hukum kedokteran memiliki ruang lingkup
masyarakat yang berlebihan.
seperti di bawah ini:
Kata kunci: UUPK, etika kedokteran
a. Peraturan perundang–undangan yang secara
langsung dan tidak langsung mengatur masalah
PENGANTAR
bidang kedokteran, contohnya: UUPK
Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK)
b. Penerapan ketentuan hukum administrasi,
sering dipahami sebagai (sama dengan) hukum
hukum perdata dan hukum pidana yang tepat
kedokteran atau juga hukum kesehatan (health law/
untuk hal tersebut
medical law). Pandangan tersebut muncul bila
c. Kebiasaan yang baik dan diikuti secara terus-
hukum dimaknai ’sebatas peraturan’ untuk meme-
menerus dalam bidang kedokteran, perjanjian
nuhi kebutuhan praktis, yaitu untuk menyelesaikan
internasional, serta perkembangan ilmu penge-
permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam
tahuan dan teknologi yang diterapkan dalam
hubungannya dengan tenaga kesehatan yang inti
praktik kedokteran, menjadi sumber hukum
permasalahannya berkaitan dengan penyeleng-
dalam bidang kedokteran
52 l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
d. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
f.
Melakukan pencatatan terhadap dokter dan
hukum tetap, menjadi sumber hukum dalam
dokter gigi yang melanggar etika profesi.
bidang kedokteran.
Keanggotaan KKI meliputi unsur-unsur dari
Uraian di atas menunjukkan bahwa UUPK
organisasi profesi, asosiasi terkait, wakil dari peme-
hanya salah satu aspek hukum yang berkaitan
rintah (departemen kesehatan dan departemen
dengan penyelenggaraan praktik kedokteran dan
pendidikan nasional), serta wakil tokoh masyarakat.7
tidak dapat disebut sebagai hukum kedokteran
Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan dalam
ataupun hukum kesehatan.
UUPK, KKI diberi kewenangan untuk menjabar-
kannya dalam peraturan KKI. Dalam hubungannya
UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN
dengan penyelenggaraan registrasi dokter dan dokter
(UUPK)
gigi, saat ini KKI telah mengeluarkan Peraturan KKI
Pengaturan penyelenggaraan praktik kedok-
No. 1/2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter
teran dilandaskan pada asas kenegaraan, keilmuan,
Gigi serta Keputusan KKI No. 1/2005 tentang
kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan.3 Ke-
Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
beradaan UUPK dimaksudkan untuk: (1) memberikan
Dari pengertian dan lingkup hukum kedokteran
perlindungan kepada pasien, (2) mempertahankan
sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini akan
dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang
diuraikan aspek hukum administrasi, hukum perdata,
diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan (3)
dan hukum pidana berkaitan dengan penyeleng-
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,
garaan praktik kedokteran.
dokter dan dokter gigi.4 Untuk mencapai tujuan
tersebut, diatur pembentukan dua lembaga inde-
Aspek Hukum Administrasi dalam Penyeleng-
penden yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan
garaan Praktik Kedokteran
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Setiap dokter/dokter gigi yang telah menyelesai-
(MKDKI), masing-masing dengan fungsi, tugas dan
kan pendidikan dan ingin menjalankan praktik
kewenangan yang berbeda.
kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin. Izin
Keberadaan KKI yang terdiri dari Konsil Kedok-
menjalankan praktik memiliki dua makna, yaitu: (1)
teran dan Konsil Kedokteran Gigi, dimaksudkan
izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil
untuk melindungi masyarakat pengguna jasa
(formeele bevoegdheid), dan (2) izin dalam arti
pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu
pemberian kewenangan secara materiil (materieele
pelayanan dokter dan dokter gigi. Fungsi KKI meliputi
bevoegdheid). Secara teoretis, izin merupakan
fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan
pembolehan (khusus) untuk melakukan sesuatu
pembinaan. Sebagai implementasi dari fungsi
yang secara umum dilarang.8 Sebagai contoh: dokter
tersebut maka KKI mempunyai tugas5:
boleh melakukan pemeriksaan (bagian tubuh yang
a. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi
harus dilihat), serta melakukan sesuatu (terhadap
b. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter
bagian tubuh yang memerlukan tindakan dengan
dan dokter gigi
persetujuan) yang izin semacam itu tidak diberikan
c. Melakukan pembinaan terhadap penyeleng-
kepada profesi lain.
garaan praktik kedokteran.
Pada hakikatnya, perangkat izin (formal atau
material) menurut hukum administrasi adalah:
Dalam menjalankan tugas tersebut KKI memiliki
a. Mengarahkan aktivitas artinya, pemberian izin
kewenangan6 untuk:
(formal atau material) dapat memberi kontribusi,
a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi
ditegakkannya penerapan standar profesi dan
dokter dan dokter gigi
standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh
b. Menerbitkan dan mencabut surat tanda regis-
para dokter (dan dokter gigi) dalam pelaksanaan
trasi dokter dan dokter gigi
praktiknya
c. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan
b. Mencegah bahaya yang mungkin timbul dalam
dokter gigi
rangka penyelenggaraan praktik kedokteran,
d. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedok-
dan mencegah penyelenggaraan praktik
teran dan kedokteran gigi
kedokteran oleh orang yang tidak berhak9
e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
c. Mendistribusikan kelangkaan tenaga dokter/
etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi
dokter gigi, yang dikaitkan dengan kewenangan
profesi
pemerintah daerah atas pembatasan tempat
praktik dan penataan Surat Izin Praktik (SIP)
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l 53

Hargianti Dini Iswandari: Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
d. Melakukan proses seleksi, yakni penilaian ad-
consent. Objek, dalam hubungan hukum tersebut
ministratif, serta kemampuan teknis yang harus
adalah pelayanan kesehatan kepada pasien.
dipenuhi oleh setiap dokter dan dokter gigi
Dikaitkan dengan UUPK, perangkat hukum informed
e. Memberikan perlindungan terhadap warga
consent tersebut diarahkan untuk:
masyarakat terhadap praktik yang tidak dilaku-
a. Menghormati harkat dan martabat pasien
kan10 oleh orang yang memiliki kompetensi
melalui pemberian informasi dan persetujuan
tertentu.
atas tindakan yang akan dilakukan
b. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan
Dari sudut bentuknya, izin diberikan dalam
kemampuan hidup sehat
bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis
c. Menumbuhkan sikap positif dan iktikad baik,
yang diajukan. Lembaga yang berwenang menge-
serta profesionalisme pada peran dokter (dan
luarkan izin juga didasarkan pada kemampuan untuk
dokter gigi) mengingat pentingnya harkat dan
melakukan penilaian administratif dan teknis
martabat pasien
kedokteran. Pengeluaran izin dilandaskan pada
d. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan
asas–asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian,
sesuai standar dan persyaratan yang berlaku.
keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan,
kepatutan dan keadilan. Selanjutnya apabila syarat-
Suatu hubungan hukum dianggap sah apabila
syarat tersebut tidak terpenuhi (lagi) maka izin dapat
memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu
ditarik kembali.
kesepakatan untuk saling mengikatkan diri (van
Telah terjadi beberapa perubahan mendasar
degeenen die zich verbinden), dan kecakapan untuk
yang berkaitan dengan perizinan di dalam UUPK,
saling memberikan prestasi (dengan berbuat atau
yaitu:
tidak berbuat) mengenai suatu hal atau suatu sebab
a. Digunakan terminologi Surat Tanda Registrasi
yang diperbolehkan (bekwaamheid om eene
(STR) yang diterbitkan oleh KKI11, sebagai
verbintenis aan te gaan).15 Dari sudut kecakapan
pengganti terminologi Surat Penugasan (SP)
(bekwaam), ketidakseimbangan pengetahuan dan
b. Untuk mendapatkan STR pertama kali dilakukan
kemampuan (different of knowledge and ability)
uji kompetensi oleh organisasi profesi (dengan
mungkin akan menempatkan pasien pada posisi
sertifikat kompetensi)12
yang ’lemah’. Oleh sebab itu, yang harus diutamakan
c. Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan oleh KKI
dalam hubungan ini adalah terbentuknya saling
dan berlaku selama lima tahun serta dapat
percaya dalam usaha membangun kesederajatan di
diperpanjang melalui uji kompetensi lagi13
antara kedua belah pihak.
d. Masa berlaku SIP sesuai STR. Dengan kata
Hak individu di bidang kesehatan bertumpu pada
lain, bila masa berlaku STR sudah habis maka
dua prinsip, yaitu: 1) hak atas pemeliharaan kese-
SIP juga habis.14
hatan (right to health care) dan 2) hak untuk menen-
tukan (nasib) sendiri (right to self determination). Hak
Sebagai implementasi dari UUPK, telah
yang pertama berorientasi pada nilai sosial dan hak
dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
yang kedua berorientasi pada ciri atau karakteristik
1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelengga-
individual.16 Hak dan kewajiban yang timbul dalam
raan Praktik Dokter dan Dokter Gigi untuk menata
hubungan pasien dengan dokter (dan dokter gigi)
lebih lanjut masalah perizinan, termasuk aturan
meliputi penyampaian informasi dan penentuan
peralihan yang bertujuan untuk menyelesaikan
tindakan. Pasien wajib memberikan informasi17 yang
permasalahan yang mungkin timbul.
berkaitan dengan keluhannya dan berhak menerima
informasi18 yang cukup dari dokter/dokter gigi (right
Aspek Hukum Perdata dalam Penyelenggaraan
to information), selanjutnya pasien berhak meng-
Praktik Kedokteran
ambil keputusan untuk dirinya sendiri (right to self
Setelah seorang dokter memiliki izin untuk
determination). Dokter berhak mendapatkan infor-
menjalankan praktik, muncul ’hubungan hukum’
masi yang cukup dari pasien19 dan wajib memberikan
dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran yang
informasi20 yang cukup pula sehubungan dengan
masing-masing pihak (pasien dan dokter) memiliki
kondisi ataupun akibat yang akan terjadi. Se-
otonomi (kebebasan, hak dan kewajiban) dalam
lanjutnya dokter berhak mengusulkan yang terbaik
menjalin komunikasi dan interaksi dua arah. Hukum
sesuai kemampuan dan penilaian profesionalnya
memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak
(ability and judgement) dan berhak menolak bila
melalui perangkat hukum yang disebut informed
permintaan pasien dirasa tidak sesuai dengan
54 l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
norma, etika serta kemampuan profesionalnya.
pembuktian sepanjang dilakukan dengan benar
Selain hal di atas, dokter wajib melakukan pen-
sesuai ketentuan yang berlaku27.
catatan (rekam medik) dengan baik dan benar.21
Secara tegas UUPK telah mengatur materi
D. Prinsip perlindungan kepada pasien berupa
muatan:
kewajiban dokter menyimpan rahasia pasien
A. Prinsip keahlian dan kewenangan, diwujudkan
yang diketahui baik secara langsung maupun
dalam materi pengaturan bahwasanya dokter
tidak langsung.28 Sebenarnya masalah rahasia
(dan dokter gigi) harus menjalankan praktik
kedokteran telah diatur dalam Peraturan Peme-
sesuai standar profesi, dan merujuk bila kondisi
rintah No. 10/1966, jauh sebelum UUPK diundang-
yang terjadi, di luar keahlian dan kewena-
kan. Menurut Keneth Mullan29, terdapat tiga
ngannya.22 Terdapat lima unsur standar profesi
komponen yang menjadi persyaratan dalam
medik yang meliputi23:
penyimpangan dari pengungkapan rahasia,
1. Ketelitian dan kecermatan
sebagai berikut:
2. Standar medis
3. Kemampuan rata–rata
“ … first the information must have the
necessary quality of confidence about it.
4. Tujuan tindakan
Secondly the information must have been
5. Proporsionalitas tindakan.
imparted in circumstances importing and
obligation of confidence. And finally, there
Batasan tersebut sangat penting untuk
must be an unauthorized use of the
information….”
penilaian terjadinya penyimpangan (atau tidak).
Terminologi lain yang kurang lebih identik
Rahasia pasien yang diketahui dokter (dan
dengan standar profesi, menurut Pozgar24 adalah
dokter gigi) dapat diungkap (dibuka) bila:
4 D yaitu, apakah dokter (dan dokter gigi) men-
1. Ada izin dari pasien yang dinyatakan secara
jalankan sesuai tugasnya (duty), apakah ada
tegas ataupun tidak
penyimpangan terhadap tugasnya (dereliction
2. Didasarkan pada perjanjian pasien, kepada
of duty), apakah ada kerugian (damage), dan
siapa rahasia boleh diungkapkan
apakah ada hubungan sebab-akibat antara
3. Kewajiban membuka rahasia didasarkan
tindakan dan kerugian yang ditimbulkan (direct
pada kekuatan suatu undang-undang
caution)
4. Pembukaan rahasia atas perintah hakim
5. Individu yang merupakan public figur.30
B. Prinsip otoritas pasien, diwujudkan dengan
pengaturan bahwasanya setiap tindakan
E. Berbeda dengan hubungan hukum pada umum-
kedokteran atau kedokteran gigi harus
nya, hubungan hukum antara pasien dengan
mendapat persetujuan. Persetujuan pasien baru
dokter (dan dokter gigi) tidak diatur secara
dapat diberikan setelah menerima informasi dan
khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum
memahami segala sesuatu yang menyangkut
Acara Perdata (KUHAP). Pada dasarnya
tindakan tersebut.25
hubungan hukum antara pasien dengan dokter
(dan dokter gigi) adalah upaya maksimal untuk
C. Prinsip pencatatan (rekam medik)26 yang
penyembuhan pasien yang dilakukan dengan
wajib dibuat oleh dokter. Beberapa literatur
cermat dan hati-hati (met zorg en inspanning),
menyatakan bahwa rekam medik mempunyai
sehingga hubungan hukumnya disebut perikatan
nilai Administration, Legal, Finance, Research,
ikhtiar (inspanning verbintenis). Pada awalnya
Education, dan Documentation (ALFRED).
hal ini dipahami sebagai konstruksi hukum,
Dalam hukum acara perdata maupun pidana
yang kemudian ditinjau kembali oleh Pemerintah
dikenal: alat bukti dengan tulisan, bertolak dari
Belanda dengan memasukkan masalah
hal tersebut maka, selama ini rekam medik
inspanningverbintenis ke dalam BW baru yang
sebagai catatan yang dibuat dokter (dan dokter
menata hubungan hukum dokter dengan pasien.
gigi) dianggap dapat digunakan sebagai: alat
Praktik kedokteran diselenggarakan
bukti dengan tulisan, meskipun di dalam
berdasarkan kesepakatan antara dokter (atau
perkembangan selanjutnya, pendapat tersebut
dokter gigi) dengan pasien dalam upaya untuk
masih mungkin ditinjau kembali. Rekam medik
pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,
bukan alat bukti menurut undang-undang,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit
meskipun dapat digunakan sebagai petunjuk
dan pemulihan kesehatan.31 Terma berdasarkan
kesepakatan menunjukkan bahwa hubungan
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l 55

Hargianti Dini Iswandari: Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
hukum antara dokter (dan dokter gigi) dengan
perundang-undangan yang ada untuk mencegah
pasien tidak ditekankan pada hasilnya (resultaat
kekosongan hukum. Beberapa hal yang sudah (dan
verbintenis) melainkan pada upaya yang harus
belum) dilaksanakan, menyertai pelaksanaan UUPK
dilakukan. Meskipun demikian, tersirat batasan
adalah sebagai yang disebut di bawah ini:
bahwa ’upaya yang harus dilakukan’ adalah
a. Telah dibentuk KKI melalui Keputusan Presiden,
’upaya yang sesuai dengan standar yang
selanjutnya KKI dapat mengeluarkan peraturan
berlaku’.
pelaksanaan UUPK.
b. Telah diatur mekanisme registrasi supaya
F. Aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi
pelayanan dokter dan dokter gigi tetap dapat
berdasarkan perbuatan melanggar hukum
berjalan selama masa peralihan.
(onrechtmatige daad).32 Beberapa syarat yang
c. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan
harus dipenuhi untuk penerapan aspek ini
No. 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang
adalah: 1) adanya perbuatan (berbuat atau tidak
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter
berbuat), 2) perbuatan itu melanggar hukum
Gigi, yang berkaitan dengan peralihan SP
(tidak hanya melanggar undang-undang),
menjadi STR, SIP yang lama menjadi SIP
kebiasaan dan kesusilaan, 3) ada kerugian, 4)
menurut UUPK, serta kejelasan pengaturan tiga
ada hubungan sebab akibat antara perbuatan
tempat praktik.
dengan kerugian, serta 5) ada unsur kesalahan.
d. Belum tersusun Majelis Kehormatan Disiplin
Ukuran yang digunakan adalah kesesuaian
Kedokteran Indonesia yang sangat penting
dengan standar profesi medik, serta kerugian
untuk penegakan aturan dan ketentuan
yang ditimbulkan. Pengertian di atas menun-
pelayanan oleh dokter atau dokter gigi.
jukkan bahwa sekalipun hubungan hukum
antara dokter (atau dokter gigi) dengan pasien
SARAN
adalah ’upaya secara maksimal’, tetapi tidak
a. Pencantuman ketentuan pidana di dalam UUPK
tertutup kemungkinan timbulnya tuntutan ganti
seyogyanya tidak hanya dipandang dari ’sisi
rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar
kepentingan’ dokter (dan dokter gigi) melainkan
hukum yang dokter (atau dokter gigi) harus
lebih kepada upaya menciptakan ketertiban
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut
terhadap ketentuan yang sudah ada dan mem-
dari segi hukum perdata.
berikan kepastian hukum bagi masyarakat,
seperti yang tertuang dalam tujuan disusunnya
Aspek Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan
UUPK.
Praktik Kedokteran
b. Masih diperlukan ketentuan-ketentuan lain
Penataan hukum pidana dibutuhkan dalam
sebagai ’upaya pemaksa’ untuk memenuhi
upaya melindungi masyarakat.Hakikat ketentuan
aspek perlindungan serta aspek administratif,
misalnya:
pidana adalah meminta pertanggungjawaban melalui
1. Kewajiban menyusun dan melaksanakan
tuntutan pidana untuk hal-hal yang telah ditentukan
peraturan-peraturan internal rumah sakit
terlebih dahulu29. Dalam Kitab Undang-Undang
(hospital bylaws dan medical staff bylaws)
Hukum Pidana (KUHP) telah disebutkan bahwa:
dan institusi kesehatan lainnya.
dasar penambahan ketentuan pidana harus dengan
2. Kewajiban melaksanakan audit medik dan
undang-undang. Bertolak dari pengertian di atas
audit manajemen secara berkala dengan
maka beberapa ketentuan pidana yang berkaitan
baik dan benar pada setiap institusi kese-
dengan penyelenggaraan praktik kedokteran telah
hatan, termasuk didalamnya, transparansi
diatur dalam KUHP, namun masih dibutuhkan
pertanggungjawaban (accountability)
beberapa penambahan sesuai dengan kemajuan ilmu
publik, serta pelaksanaan pelayanan medik
pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.
berdasarkan bukti (evidence based medi-
Oleh sebab itu, beberapa perbuatan yang dapat
cine).
dikenai pidana dicantumkan di dalam UUPK.
Sekalipun pada awalnya kewajiban–kewajiban
PENUTUP
tersebut akan dirasakan sebagai tekanan bagi
Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK)
profesional kesehatan, tetapi membiasakan dan
akan (dan harus) ditindaklanjuti dengan berbagai
meningkatkan perilaku positif akan berdampak positif
peraturan pendukung, misalnya Peraturan Menteri
pula bagi masyarakat sebagai pengguna jasa
Kesehatan dan Peraturan KKI. Sebelum diterbitkan
maupun bagi profesional sebagai pelayanan
pengaturan lebih lanjut, tetap digunakan peraturan
kesehatan.
56 l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
KEPUSTAKAAN
17. Pasal 53, Undang-Undang Republik Indonesia
1. Hermien Hadiati Koeswadji, Undang Undang No
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Asas – Asas
18. Pasal 52, Undang-Undang Republik Indonesia
dan Permasalahan Dalam Implementasinya. PT.
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Citra Aditya Bakti, Bandung.1996:13.
19. Pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia
2. Hermien Hadiati Koeswadji, loc cit, halaman 14.
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
3. Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia No
20. Pasal 51, Undang-Undang Republik Indonesia
29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
4. Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia No
21. Pasal 46, Undang-Undang Republik Indonesia
29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
5. Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia No
22. Pasal 51, Undang-Undang Republik Indonesia
29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
6. Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia No
23. Leenen dalam Gezondheidszorg en Recht,
29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Alpheen aan den Rijn, Brussel.1981:36.
7. Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia
24. George D Pozgar, Legal Aspect of Health Care
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Administration, Aspen Systems Corporation,
8. Bruggink, Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit
London.1979:19-20.
de Rechtstheorie, Deventer, Kluwer. 1993: 72.
25. Pasal 45, Undang-Undang Republik Indonesia
9. Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
secara formil maupun materiil.
26. Pasal 46,47, Undang-Undang Republik
10. Yang bersangkutan tidak memberikan
Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
pelayanan sesuai standar kompetensi.
Kedokteran.
11. Pasal 29 (1,2), Undang-Undang Republik
27. Bambang Purnomo, Hukum Kesehatan,
Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Program Pendidikan Pascasarjana Fakultas
Kedokteran.
Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Aditya
12. Pasal 29 (3), Undang-Undang Republik
Media. Yogyakarta. Tanpa Tahun: 44.
Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
28. Pasal 47, 48, Undang-Undang Republik
Kedokteran.
Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
13. Pasal 29 (4), Undang-Undang Republik
Kedokteran.
Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
29. Kenneth Mullan, Pharmacy Law & Practice,
Kedokteran.
Blackstone Press Limited, London. 2000: 316.
14. Pasal 29 (4), Undang-Undang Republik
30. Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran,
Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Grafikatama Jaya, Jakarta. 1991: 49.
Kedokteran.
31. Pasal 39, Undang-Undang Republik Indonesia
15. Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum
No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Perdata, Burgelijk Wetboek, Diindonesiakan
32. Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum
oleh: Prof R Subekti SH dan R Tjitrosudibio, PT
Perdata, Burgelijk Wetboek, diindonesiakan
Pradnya Paramita, Jakarta.2002;32: 339.
oleh: Prof R Subekti SH dan R Tjitrosudibio, PT
16. Leenen, Handboek Gezonheidsrecht, Rechten
Pradnya Paramita, Jakarta.2002; 32: 346.
van Mensen in de Gezondheidszorg, Samson
Uitgeverij, Alpheen aan den Rijn, Nederland.
1981: 20.
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006 l 57

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
VOLUME 09
No. 02 Juni l 2006
Halaman 58 - 64
S.R. Mustikowati, dkk: Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Artikel Penelitian
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS IKATAN DINAS
INFLUENCING FACTORS TO THE PLACEMENT
OF CONTRACTED SPECIALIST DOCTORS
S. R. Mustikowati1, Laksono Trisnantoro2, Andreasta Meliala2
1 Biro Kepegawaian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
2 Magister Manajemen Rumahsakit, UGM, Yogyakarta
ABSTRACT
Spesialis (PPDS) 7 bidang (4 dasar dan 3 penunjang).
Background: The problem of specialist doctor availability is
Walaupun telah terikat kontrak, ada beberapa lulusan spesialis
complicated at present due to limited number of specialist
peserta program ikatan dinas yang menolak untuk ditempatkan
doctors and their preference for working in big cities. Some
di lokasi yang ditetapkan.
policies have been implemented to spread out specialized
Tujuan: Penelitian untuk menggambarkan faktor-faktor yang
services such as providing scholarship for participants of
mempengaruhi penempatan dokter spesialis.
specialist doctor’s education program in 7 fields (4 basic and 3
Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan
supports). Although they have been bound to a contract, some
rancangan cross sectional, variabel bebas adalah pre-
refuse to be placed at they specified region after they
disposing factor (motivasi, komitmen, keadaan sosial budaya,
graduated.
rasa aman dan pengetahuan daerah yang akan ditempati),
Objective: To identify affecting placement of specialist doctors.
enabling factor (penerimaan daerah tujuan, sarana di daerah
Methods: The research was an analytical type which used
tujuan, reward, karier pascaikatan dinas), reinforcing factor
cross sectional design. Independent variables consisted of
(peraturan kebijakan, sanksi). Variabel tergantung adalah
predisposing factors (motivation, commitment, social cultural
penempatan dokter spesialis ikatan dinas.
condition, safety and knowledge about region of placement),
Subjek penelitian para lulusan PPDS Ikatan Dinas yang terdaftar
enabling factors (revenue and facilities of the specified region,
di Biro Kepegawaian Depkes Juli-Desember 2003 yang menolak
reward and post contract career), reinforcing factors (policies,
penempatan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian
sanctions). Dependent variable was the placement of
koisoner, wawancara, dan data sekunder. Hasil penelitian
contracted specialist doctors. Subject of the study were
adalah dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif.
graduates of contracted specialist doctor education program
Hasil: Sebagian besar responden mempunyai motivasi dan
registered at Personnel Bureau of Ministry of Health from July
komitmen rendah karena sarana daerah dalam menunjang
to December 2003 who refused placement. Data were attained
pekerjaan tidak memadai, sehingga tidak dapat mengembangkan
through questionnaire, interview and secondary data. Result
karir. Reward yang diberikan juga belum sesuai dengan
of the study derived from analysis of both quantitative and
harapan. Responden kurang informasi tentang daerah yang
qualitative data.
akan dituju, sehingga penerimaan daerah kurang. Responden
Result: result of the study showed that most respondent had
tidak keberatan mengembalikan uang pendidikan 6-20 kali asal
low motivation and commitment due to limited facilities of the
terlepas dari perjanjian ikatan dinas berarti punishment yang
specified region so that they could not develop their career.
diberikan tidak berpengaruh pada subjek.
Reward had not yet been as expected. Respondents lacked
Kesimpulan: Sebagian besar dokter spesialis ikatan dinas
information about the specified region so that they lacked
menolak untuk penempatan karena komitmen dan motivasi
acceptance of the region. They did not mind paying back the
rendah. Dari faktor predisposing, enabling, reinforcing yang
money for their education 6 – 20 folds on condition that they
paling dominan adalah faktor predisposing yaitu: komitmen dan
could break the of contract agreement which meant that they
motivasi
were unaffected by punishment.
Conclusion: Most contracted specialist doctors refused
Kata Kunci: faktor–faktor penerimaan, dokter spesialis ikatan
placement due to low commitment and motivation. Out of factors
dinas
of predisposing, enabling and reinforcing, the most dominant
was predisposing, i.e. commitment and motivation.
PENGANTAR
Masalah ketersediaan dokter spesialis saat ini
Keywords: acceptance to placement, officially contracted
specialist doctors
cukup kompleks. Hal ini disebabkan kurang
tersedianya tenaga dokter spesialis dan adanya
ABSTRACT
kecenderungan para dokter spesialis untuk bekerja
Latar Belakang: Masalah ketersediaan dokter spesialis saat
di kota-kota besar. Dari data yang ada diketahui
ini dialami cukup kompleks. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
bahwa 65% dari dokter spesialis menghendaki
ketersediaan tenaga dokter spesialis dan adanya
bekerja di Jawa dan Bali. Permasalahan distribusi
kecenderungan para dokter spesialis untuk bekerja di kota-
kota besar. Beberapa kebijakan telah dilaksanakan dalam
dokter spesialis terlihat bahwa 29% dari Rumah Sakit
pemerataan pelayanan spesialistik antara lain pemberian
(RS) kelas C atau 66 RS dari 229 RS kelas C tidak
bantuan beasiswa bagi peserta Program Pendidikan Dokter
mempunyai dokter spesialis 4 dasar. Beberapa
58 l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006

Document Outline

  • Daftar Isi
  • Redaksi
  • Editorial - Mengelola Bencana Di Sektor Kesehatan: Membutuhkan Pendekatan Ilmiah
  • MAKALAH KEBIJAKAN
    • Hargianti - Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang2 No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran
      • Abstract
      • Pengantar
      • Undang2 Praktik kedokteran (UUPK)
      • Penutup
      • Saran
      • Kepustakaan
  • ARTIKEL PENELITIAN
    • S.R. Mustikowati - Faktor2 Yang mempengaruhi Penerimaan Penempatan Dokter Spesialis Ikatan Dinas
      • Abstract
      • Pengantar
      • Bahan & Cara Penelitian
      • Hasil Penelitian & Pembahasan
      • Pembahasan
      • Kesimpulan & Saran
      • Kepustakaan
    • Nofrinaldi - Persepsi & Pengaruh Sistem Pembagian Jasa Pelayanan terhadap Kinerja Karyawan RS Jiwa Madani
      • Abstract
      • Pengantar
      • Bahan & Cara Penelitian
      • Hasil Penelitian & Pembahasan
      • Pembahasan
      • Kesimpulan & Saran
      • Kepustakaan
    • M. Waseso Suharyono - Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya Dengan Work Sampling Di Unit Layanan Gizi Pelayanan Kesehatan
      • Abstract
      • Pengantar
      • Bahan & Cara Penelitian
      • Hasil Penelitian & Pembahasan
      • Kesimpulan & Saran
      • Kepustakaan
    • Retno Wahyu Gayatri - Analisis Pekerjaan Pegawai Bagian Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Semarang Sebagai Dasar Pengembangan Pendidikan & Pelatihan
      • Abstract
      • Pengantar
      • Bahan & Cara Penelitian
      • Hasil Penelitian & Pembahasan
      • Kesimpulan & Saran
      • Kepustakaan
    • Dumilah Ayuningtyas - Sistem Pemberian Insentif Yg Berpihak Pada Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Daerah terpencil: Studi Kasus Provinsi Lampung
      • Abstract
      • Pengantar
      • Bahan & Cara Penelitian
      • Hasil Penelitian & Pembahasan
      • Pembahasan
      • Penutup
      • Kepustakaan
    • Iwan Dwiprahasto - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Di Puskesmas melalui Pelatihan Berjenjang Pada Dokter & Perawat
      • Abstract
      • Pengantar
      • Bahan & Cara Penelitian
      • Hasil Penelitian & Pembahasan
      • Dampak Intervensi Pelatihan terhadap Mutu Penggunaan Obat
      • Pembahasan
      • Kesimpulan
      • Kepustakaan
  • Resensi Buku - Hard facts, dengerous half-truths & total nonsense: profiting from evidance-based management
  • Korespondensi - Dampak Ekonomi dari Penyakit Avian Influenza (H1Ni) di Bali
    • Kepustakaan
  • Petunjuk Bagi Penulis

Download
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan as:

From:

To:

Share Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading