This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Environment

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

5.00 (1 votes)
Document Description
Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH, 1998). Kerusakan lingkungan hidup terjadi di darat, udara, maupun di air. Kerusakan lingkungan hidup yang akan dibahas dalam Bab ini adalah meluasnya lahan kritis, erosi dan sedimentasi, serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut.
File Details
  • Added: October, 17th 2010
  • Reads: 3788
  • Downloads: 168
  • File size: 784.74kb
  • Pages: 24
  • Tags: lahan kritis, erosi, sedimentasi
  • content preview
Submitter
  • Name: sebestyen
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS [KLHS] SEBAGAI KERANGKA BERFIKIR ...

by: marco, 8 pages

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan ...

Kerusakan Lingkungan Oleh Limbah Industri Adalah Masalah Itikad

by: simone, 10 pages

Pengalaman beberapa negara berkembang khususnya negara-negara latin yang gandrung memakai teknologi dalam industri yang ditransfer dari negara-negara maju (core industry) untuk pembangunan ekonominya ...

KESERAKAHAN, KEMISKINAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 1)

by: igino, 13 pages

Indonesia memiliki kekayaan lingkungan dan sumberdaya alam sangat besar, namunmasyarakat cenderung meremehkannya dan menganggap sebagai suatu kewajaran (Atmosukarto, 2005). Ragam nilai budaya yang ...

STRATEGI MENGATASI MASALAH KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI ...

by: rioko, 6 pages

The research has a starting point from assumption that compose accurate social marketing strategy is being needed to overcome social health and environmental problems in the sleim settlement area ...

PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ENVIRONMENTAL ...

by: elle, 36 pages

Hubungan antara pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kemiskinan sudah cukup lama menjadi bahan perdebatan, terutama di kalangan penyusun kebijakan. Di Indonesia, topik ini menjadi hangat ...

LAMPIRAN 8 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005

by: wick, 192 pages

Pada tanggal 26 Desember 2004, telah terjadi bencana alam gempa tektonik dengan kekuatan 8,9 Skala Richter dan diikuti oleh gelombang Tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan ...

BIOFUEL MENGANCAM EMISI RUMAH KACA?

by: hubert, 8 pages

risis energi yang melanda dunia memaksa kita mencari alternatif sumber energi baru. Biofuel merupakan salah satu terobosan baru dalam pencarian energi alternatif. Namun ada pendapat yang mengatakan ...

Mengundang Investasi Baru

by: wick, 4 pages

Dengan mengatasi berbagai masalah yang menghambat masuknya investasi baru, pemerintah dapat mengambil langkah penting dalam mendorong usaha eksplorasi baru dan investasi dalam bidang pertambangan. ...

Kurikulum Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas ...

by: raija, 18 pages

Kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama dalam hal ini Islam. Ajaran-ajaran ...

BEBERAPA TEORI PSIKOLOGI LINGKUNGAN

by: jenci, 12 pages

Ada tiga tradisi besar orientasi teori Psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Pertama, perilaku disebabkan faktor dari dalam (deterministik). Kedua, perilaku disebabkan faktor ...

Content Preview
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP



Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan
langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi
lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH, 1998). Kerusakan lingkungan hidup
terjadi di darat, udara, maupun di air. Kerusakan lingkungan hidup yang akan dibahas dalam Bab
ini adalah meluasnya lahan kritis, erosi dan sedimentasi, serta kerusakan lingkungan pesisir dan
laut.

A. LAHAN KRITIS

Salah satu masalah kerusakan lingkungan adalah degradasi lahan yang besar, yang apabila tidak
ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gurun.
Lahan kritis umumnya banyak terjadi di dalam daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia.

Data Departemen Kehutanan menunjukkan lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 15,11 juta
hektar dan di dalam kawasan hutan 8,14 juta hektar. Hutan rusak dalam areal Hak Pengusahaan
Hutan (HPH) sudah mencapai 11,66 juta hektar dan lahan bekas HPH yang diserahkan ke PT.
Inhutani 2,59 juta hektar. Mangrove yang rusak dalam kawasan hutan telah mencapai luasan 1,71
juta hektar dan di luar kawasan hutan sebesar 4,19 juta hektar.

Total hutan yang rusak sudah mendekati angka 57 juta hektar. Ironisnya, kapasitas lembaga yang
bertanggung jawab merehabilitasi hutan dan lahan dengan inisiatif pemerintah tak cukup kuat
menangani kerusakan yang terjadi. Realisasi lahan kritis yang dilakukan oleh Departemen
Kehutanan dari tahun 1999 sampai tahun 2001 mencapai 1.271.571 hektar yang terdiri dari
127.396 hektar di dalam kawasan hutan dan 1.144.175 hektar di luar kawasan hutan. Sumber dana
untuk merehabilitasi pun amat terbatas padahal tiap hektar lahan yang rusak butuh dana minimal
Rp 5 juta. Untuk merehabilitasi lahan kritis 57 juta hektar maka negara perlu menyediakan dana
hingga Rp 285 trilyun. Kerugian bukan hanya karena negara harus menyediakan dana untuk
rehabilitasi lahan kritis tetapi juga kerugian akibat penebangan ilegal (illegal logging). Menteri
Kehutanan Prakosa (2002) mengatakan tiap tahun diperkirakan negara rugi hingga Rp 31 trilyun
akibat illegal logging (pencurian, penebangan, peredaran, serta perdagangan kayu secara ilegal).

Luas areal hutan yang perlu direboisasi di seluruh Indonesia mencapai 43,111 juta hektar, meliputi
Pulau Jawa 111 ribu hektar dan di luar Pulau Jawa seluas 43 juta hektar. Idealnya Pulau Jawa
mempunyai hutan minimal 30 persen dari luas daratan. Namun sampai saat ini baru 23% dikurangi
lahan kritis yang mencapai antara 250 ribu ha sampai 300 ribu ha (Dr.Ir. Prakoso, MSc, Menteri
Kehutanan, pada acara “Pencanangan Reboisasi PT Perhutani bersama masyarakat Bojonegoro,”
Kompas 5 Januari 2003).

Penyebab utama meluasnya lahan kritis adalah adanya :
1. tekanan dan pertambahan penduduk,
2. luas areal pertanian yang tidak sesuai, perladangan berpindah,
3. pengelolaan hutan yang tidak baik dan penebangan il egal,
4. pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali,
5. ekploitasi bahan tambang.

Meluasnya lahan kritis membuat penduduk yang tinggal di daerah tersebut relatif miskin, tingkat
populasi sangat padat, luasan lahan yang dimiliki bertambah sempit, kesempatan kerja sangat
terbatas, dan lingkungan hidup mengalami kerusakan/degradasi. Kondisi ini diperparah dengan
terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang telah memperburuk kondisi perekonomian petani
gurem. Akibatnya penebangan hutan oleh rakyat semakin merebak serta lahan yang terancam
menjadi kritis semakin meluas.

1. Tekanan dan pertambahan penduduk

Menurut Statistik Indonesia 2001, pertambahan penduduk dari tahun 1980 sampai tahun 2000
meningkat cepat. Pada tahun 1980 penduduk berjumlah 146,935 juta jiwa bertambah sebesar 1,97
persen menjadi 178,500 juta jiwa pada tahun 1990. Pada tahun 2000 jumlah penduduk menjadi
205,845 juta jiwa atau naik 1,49 persen dengan kepadatan mencapai 109 jiwa per km2.
Bertambahnya penduduk meningkatkan kebutuhan pangan dan lapangan kerja serta meningkatkan
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 1

eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang akhirnya mengakibatkan terjadikan
kerusakan lingkungan.

GAMBAR 6.1
JUMLAH PENDUDUK
250
205.843
200
178.5
146.935
juta) 150
AH PENDUDUK
(dalam 100
JUML
50
0
1980
1990
2000
TAHUN

Sumber: BPS, 2001


2. Luas areal pertanian yang tidak sesuai dan perladangan berpindah

Untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus membuka lapangan kerja, khususnya di daerah
pedesaan, maka dilakukan perluasan areal pertanian yang sampai tahun 2001 mencapai 11,5 juta
hektar. Namun perluasan areal pertanian di daerah banyak yang secara geografis tidak layak untuk
tanaman pertanian, misalnya terdapat pada lereng dengan kemiringan yang tajam, bahkan dengan
merusak areal hutan, seperti diilustrasikan Gambar 6.2.

Sungguh ironis, program ekstensifikasi lahan pertanian, khususnya di luar Pulau Jawa, disebabkan
lahan pertanian yang subur dan sesuai secara geografis di Jawa beralih fungsi menjadi kawasan
industri dan pemukiman. Alih lahan ini pada tahun 2000 mencapai 250.000 hektar (Situs
Departemen Pertanian, 2002). Selain itu terjadi juga alih lahan konservasi menjadi areal pertanian.


GAMBAR 6.2
CONTOH PENEBANGAN POHON DI HUTAN SECARA LIAR UNTUK DIJADIKAN AREAL PERTANIAN
TERMASUK DI LERENG YANG DILARANG UNTUK TANAMAN SAYURAN

















Sumber: Kompas, 2002

Kegiatan lain yang memperluas lahan kritis adalah peladang berpindah yang menurut data dari
Departemen Kehutanan sampai tahun 2000 ada 14.618 KK (Kepala Keluarga) peladang berpindah
yang mengolah lahan 24.264 hektar.
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 2

BOKS 6.1
LANGKAH PEMERINTAH DALAM MENGATASI ALIH FUNGSI LAHAN

• Pemberlakukan Intruksi Presiden No. 3 Tahun 1990 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Sawah untuk
Penggunaan Selain Pertanian;
• Pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di bawah koordinasi BAPPENAS,
tahun 1993;
• Pemberlakuan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
• Pemberlakuan UU No. 69 Tahun 1996 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata
Ruang;
• Pemberlakuan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.



3. Pengelolaan hutan yang tidak baik dan penebangan ilegal

Pengelolaan hutan Indonesia perlu dilakukan secara profesional dan terencana sehingga hutan
dapat dimanfaatkan secara optimal, tanpa mengurangi kemampuan hutannya memberikan manfaat
berkelanjutan bagi masyarakat lokal, nasional, regional, dan internasional. Sistem pengusahaan
hutan yang ada telah menimbulkan berbagai masalah di beberapa daerah yang berdampak pada
degradasi hutan. Selama lima tahun terakhir, laju deforestasi diperkirakan 1,6 juta hektar per tahun.
Berdasarkan citra satelit 1995-1999 hutan produksi yang rusak di Indonesia pada 432 HPH
mencapai 14,2 juta hektar, sedangkan kerusakan pada hutan lindung dan hutan konservasi
mencapai 5,9 juta hektar.

Dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2001 oleh Forest Watch
Indonesia diungkapkan laju kerusakan hutan pada era tahun 1980-an di Indonesia adalah sekitar
satu juta hektar/tahun, kemudian pada awal tahun 1990-an tingkat kerusakan mencapai 1,7 juta
hektar/tahun. Lalu, sejak tahun 1996 meningkat lagi menjadi rata-rata dua juta hektar/tahun. Hutan
yang sudah terdegradasi dan gundul di Indonesia ada di Sumatera (terdegradasi 5,8 juta hektar
dan gundul 3,2 juta hektar); di Kalimantan (degradasi 20,5 juta hektar dan gundul 4,3 juta hektar);
di Sulawesi (degradasi dua juta hektar dan gundul 203.000 hektar); di Nusa Tenggara (degradasi
74.100 hektar dan gundul 685 hektar); di Papua (degradasi 10,3 juta hektar dan gundul 1,1 juta
hektar); dan di Maluku (degradasi 2,7 juta hektar dan gundul 101.200 hektar).

Kerusakan itu disebabkan oleh pemilik HPH melanggar prosedur, penebangan ilegal, perambahan
hutan, pembukaan hutan skala besar, kebakaran hutan, serta banyaknya lokasi tambang di daerah
hutan lindung dan daerah konservasi meskipun dilarang berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999.
Kondisi ini diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu.

Konflik konsesi pertambangan dengan kawasan lindung menjadi pelik karena ada kontrak-kontrak
pertambangan berada di dalam kawasan konservasi. Data Departemen Energi dan Sumber daya
Mineral menunjukan saat ini ada 150 perusahaan pertambangan yang kawasan konsesinya (terdiri
dari 116 tahap eksplorasi dan 34 sudah dalam tahap ekploitasi) berada di daerah konservasi,
dengan jumlah nilai rencana investasi 1-5 tahun sejak 2000 sebesar US$ 3,2 milyar.


GAMBAR 6.3

PENEBANGAN KAYU ILEGAL

(ILLEGAL LOGGING) DI HUTAN

DI KALIMANTAN TIMUR TELAH

MEMPERLUAS TERJADINYA

LAHAN KRITIS DAN RAWAN

LONGSOR






Sumber: Bapedalda Kota

Balikpapan, Kaltim, 2002


Penebangan ilegal juga semakin merajalela karena kebutuhan kayu untuk industri tidak bisa
dipenuhi dari penebangan legal. Kapasitas industri kayu saat ini adalah 60 juta m3, sedangkan
produksi kayu legal dari hutan alam, hutan rakyat, dan perkebunan hanya 22 juta m3. Kekurangan
tersebut dipenuhi dari penebangan kayu ilegal atau penebangan berlebih yang dilakukan oleh
pemilik HPH.
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 3



BOKS 6.2
KASUS PERAMBAHAN HUTAN
SUAKA MARGASATWA CIKEPUH, KABUPATEN SUKABUMI
Banyak sekali kasus perambahan dan pencurian kayu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka
margasatwa. Salah satunya terjadi di kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi.
Penebangan kayu dan perambahan hutan Suaka Margasatwa Cikepuh dimulai awal tahun 1999 sampai
bulan Maret 2002. Kayu yang ditebang adalah jenis kayu bungur dan laban berdiameter antara 20 – 60
cm. Kayu ditebang menggunakan alat tebang tradisional dan chain saw. Lahan yang dirambah
diperkirakan mencapai 7.000 hektar.
Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
berupaya melakukan penegakan hukum dan berhasil menjerat para ketua kelompok, koordinator, dan
aktor utamanya.

Sumber: KLH, 2002



BOKS 6.3
PENEBANGAN KAYU LIAR DI SUKABUMI


Penjarahan hutan disertai penebangan kayu di wilayah Perhutani Unit III Jabar, termasuk di
wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, masih terus berlangsung. Dalam tahun
2001, di Perhutani Unit III terjadi pencurian kayu sebanyak 114.601 pohon dari berbagai
jenis kayu. Kerugian yang diderita mencapai Rp 35,7 miliar lebih. Khusus di KPH Sukabumi
dalam tahun yang sama tercatat ada 13.340 pohon yang ditebang ilegal oleh pencuri dengan
kerugian senilai Rp 4,1 miliar lebih. Sementara pencurian kayu di wilayah Perhutani Unit III
dalam tahun 2002, mulai Januari sampai Mei tercatat sebanyak 23.137 pohon dengan
kerugian senilai Rp 8,1 miliar lebih (Ukin Prawirasutisna, Kepala Seksi Humas Perhutani III,
Jawa Barat).

Untuk menekan gangguan keamanan hutan selama ini lebih dititikberatkan pada pendekatan
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan khususnya melalui pengelolaan hutan
bersama masyarakat (PHBM). Demikian pula dengan upaya yang bersifat polisional, lebih
mengedepankan upaya preventif, seperti penyuluhan melalui berbagai media, patroli rutin,
kampanye pelestarian hutan. Khusus di KPH Ciamis, Garut dan Sukabumi dilakukan bersama
FKPPI dan lembaga lainnya. Kemudian berbagai operasi di antaranya dilaksanakan melalui
operasi kayu selama bulan April dan Mei 2002, juga melalui Balok Lodaya 2001 bekerja sama
dengan Polda Jabar.

Upaya represif yang dilakukan bersama institusi keamanan, selama tahun 2002 berhasil
menyita kayu sebanyak 3.506,76 meter kubik, atau naik sekitar 21 persen dibanding prestasi
tahun 2001. Ada pun jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 82 orang.

Sumber: Pikiran Rakyat, 2 Juli 2002


Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan illegal logging antara lain:

(1).
Ada 11 instansi yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging yang
sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan bidang kehutanan yaitu: Menko
Polkam, TNI AD/Hankam, TNI AL, Polri, Dephut, Deperindag, Dephub, Bea Cukai,
Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemda Provinsi/Kabupaten;
(2).
Penegakan hukum masih lemah sehingga mafia kayu beraksi dengan bebas;
(3).
Modus penebangan ilegal: oknum aparat menjadi dinamisator dan supervisor tindak pidana
kehutanan, di samping juga menjadi backing;
(4).
Kondisi moral, sosial dan budaya masyarakat, serta aparat cenderung menjadi tidak lagi
peduli pada kelestarian hutan dan penegakan hokum;
(5).
Ketahanan dan kemandirian masyarakat yang masih rendah dengan pembodohan yang
berdalih pemberdayaan masyarakat;
(6).
Masih ada industri pengolahan kayu yang menerima dan mengolah kayu ilegal;
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 4

(7). Penanganan
illegal logging saat ini belum mencapai hasil yang maksimal karena
dilaksanakan secara tidak berkesinambungan akibat biaya yang cukup besar;
(8).
Kompleksnya permasalahan sosial dan moral di berbagai lapisan masyarakat;
(9).
Data dan informasi tentang penanganan illegal loging masih sangat terbatas;
(10). Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tanpa mempehatikan kelestarian hutan.


TABEL 6.1
DAERAH-DAERAH YANG RAWAN PENCURIAN DAN PENYELUNDUPAN KAYU
NO
PROPINSI
LOKASI
1
Aceh
TN. Gunung Leuser, Bireun, Singkil, Kuala Simpang
2
Riau
TN. Bukit Tigapuluh, Rumbai, Dumai, Siak Hulu
3
Jambi
TN. Kerinci Seblat, Kuala Tungkal, Bungo Tebo
4
Jawa Timur
TN. Meru Betiri, Bondowoso, Lamongan
5
Kalimantan Barat
TN. Gunung Palung, Kapuas, Bukit Dayeuh, Batuampar, Paloh, Betung Kerihun
6
Kalimantan Tengah TN. Tanjung Puting, Kuala Kapuas, Barito Utara, Palangkaraya, Barito Selatan
7
Kalimantan Selatan Kotabaru, Muara Teweh, Hulu Sungai Selatan
8
Kalimantan Timur
Nunukan, Kutai, Pasir, Hulu Sungai Utara, Tenggarong, Balikpapan
9
Sulawesi Tengah
TN.Lore Lindu, Donggala, Palu
10
Papua
Sorong
Sumber: Media Indonesia, 28 Juni 2002


Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal

Tahun 2002 Dewan Pertahanan Nasional telah menyatakan kejahatan perusakan hutan terutama
illegal logging merupakan salah satu ancaman potensial yang dapat meruntuhkan keutuhan dan
kesatuan, serta integritas dan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu pada tahun
2003 Departemen Kehutanan bersama TNI serta instansi terkait dalam penegakan hukum,
bertekad meningkatkan penindakan secara tegas pelaku, pemodal, dan backing kejahatan
kehutanan tanpa pandang bulu, serta akan lebih transparan dalam pengungkapan aktor di
belakangnya. Salah satu upaya Pemerintah untuk menanggulangi penebangan kayu ilegal yang
semakin marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah dengan
Pemberlakuan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu
Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuseur dan Taman Nasional
Tanjung Puting. Selain itu KLH atas nama Pemerintah Indonesia telah menandatangani letter of
intent
dengan Pemerintah Norwegia pada tanggal 30 Agustus 2002 yang pada prinsipnya
menekankan pentingnya KLH berperan pada kegiatan advokasi, yaitu mendorong semua pihak
untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan dalam pemberantasan mafia illegal logging.

BOKS 6.4
LANGKAH PEMERINTAH MENANGGULANGI MASALAH
PERTAMBANGAN DI KAWASAN KONSERVASI DAN HPH


Pemerintah membentuk dua tim melibatkan unsur masyarakat terdiri dari LSM, Perguruan Tinggi,
KLH, pemerintah daerah, serta swasta untuk menyelesaikan masalah pertambangan sebagai
akibat dari kebijakan yang dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 1999. Tujuannya untuk mencari titik
penyelesaian masalah tumpang tindih ini, terutama difokuskan pada kontrak-kontrak pertambangan
dan energi yang ditandatangani sebelum ditetapkannya UU No. 41 Tahun 1999.

Kedua tim tersebut adalah Tim A yang dibentuk melalui SK Menteri Perekonomian dan bertugas
untuk meneliti perusahaan yang sudah dalam tahap eksploitasi. Sedang Tim B dengan SK Menhut
meneliti perusahaan yang masih dalam tahap ekplorasi;

Menyelesaikan Peraturan Pemerintah yang akan menjembatani masalah yang timbul dari UU No.
41 Tahun 1999.

Semua kontrak ke depan akan mengikuti aturan UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan dengan
tegas tidak boleh melakukan pertambangan terbuka di hutan lindung dan konservasi.

Perusahaan yang menyalahgunakan HPH akan ditunda izin HPH-nya sampai ada pengkajian HPH
untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai hutan Indonesia selesai dilakukan.

Pemerintah mengharapkan pada tahun 2003 semua HPH sudah mendapatkan sertifikasi
pengelolaan hutan produksi lestari.
Sumber: siklusits.tripod.com/hutan.htm
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 5

Berikut langkah-langkah strategis Dephut untuk mengatasi penebangan ilegal:


Menerbitkan SK Menhut No. 541/Kpts-II/2002, yang isinya antara lain mencabut SK Menhut
No. 05.1/Kpts-II/2000, menghentikan sementara kewenangan gubernur atau bupati/walikota
menerbitkan HPH/izin pemanfaatan hasil hutan. Penerbitan SK Menhut ini telah diperkuat
dengan terbitnya PP No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan yang antara lain
mengatur kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan;

Menerbitkan SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
1132/Kpts-II/2001, dan No. 292/MPP/Kep/10/2001, tentang Penghentian Ekspor Kayu
Bulat/Bahan Baku Serpih yang dikuatkan dengan PP No 34 Tahun 2002 yang dengan tegas
melarang ekspor log;

Melakukan kerja sama dengan TNI AL dalam pelaksanaan Operasi Wanabahari, serta dengan
Polri dalam pelaksanaan Operasi Wanalaga;

Kerja sama dengan negara lain, yaitu penandatanganan MoU dengan Pemerintah Inggris,
pada tanggal 18 April 2002, dan dengan RRC pada tanggal 18 Desember 2002, untuk
pemberantasan illegal logging dan illegal trade. Diharapkan kerja sama serupa dengan
Pemerintah Jepang serta beberapa negara lainnya akan segera menyusul;

Mem-back up operasi khusus di daerah sensitif seperti wilayah perbatasan, kawasan
konservasi dan taman nasional terpilih;

Secara bersama melaksanakan operasi di laut dan perairan;

Memberikan back up data intelejen;

Pengawasan yang ketat terhadap oknum TNI di lapangan yang bertindak sebagai backing
maupun pelaku.

Penegakan hukum telah dilaksanakan di bagian hilir proses penyelundupan kayu. Bea Cukai
menangkap kapal Putri IV yang mengangkut kayu gelondongan sebanyak 50 meter kubik.
Kemudian tanggal 12 Maret 2002 ditangkap lagi dua kapal asing berbendera Indonesia yaitu
Promex 26 dan Promex 27. Kapal itu mengangkut kayu gelondongan 3.400 meter kubik dari
Tanjung Selor, Kalimantan Timur. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih
Rp 5,8 milyar. Penangkapan ini merupakan yang terbesar sejak adanya Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menperindag dan Menhut bernomor 292/MPP/Kep/10/2001 tertanggal 8 Oktober 2001.




BOKS 6.5

DATA PENEBANGAN ILEGAL


Departemen Kehutanan tanggal 15 Januari 2003 mengeluarkan informasi (berupa siaran pers) yang
menggambarkan kondisi aktual kerusakan hutan tropis serta praktek illegal logging yaitu:
(1) Hutan yang rusak atau tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai luasan 43 juta hektar dari total
hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar, dengan laju degradasi empat tahun terakhir mencapai

2,1 juta hektar per tahun;
(2) Penebangan kayu liar dan peredaran kayu ilegal mencapai 50,7 juta m3/tahun, dengan perkiraan

kerugian finansial sebesar Rp 30,42 trilyun/tahun. Di samping itu ada kerugian secara ekologi yaitu

hilangnya beberapa jenis/spesies keanekaragaman hektaryati;
(3) Penyelundupan kayu dari Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,

Sulawesi Tenggara, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, dan Jambi dengan tujuan

negara Malaysia, Cina, Vietnam, India mencapai 10 juta m3/tahun. Khusus dari Papua mencapai

600.000 m3/bulan dengan kerugian sebesar Rp 600.000 milyar/bln, atau Rp 7,2 trilyun/thn;
(4) Peredaran kayu ilegal di Pantai Utara mencapai 500.000 m3/bln (sekitar 500 – 700 kapal per bulan)

dengan kerugian finansial sebesar Rp 450 milyar/bln, atau Rp 5,4 trilyun/tahun
(5) Kerusakan sangat besar terjadi di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia. Di daerah perbatasan

dengan Provinsi Kaltim laju kerusakan seluas 150.000 hektar/th, dan di perbatasan dengan Provinsi

Kalbar seluas 250.000 hektar/tahun;
(6) Dari hasil kerja sama Dephut dengan TNI AL melalui operasi Wanabahari pada tahun 2001 telah

ditangkap delapan kapal, dengan barang bukti sitaan kayu log sebanyak 26.564 m3, dengan

perkiraan penerimaan negara yang diperoleh sebesar Rp 63,6 milyar. Tahun 2002 ditangkap lima

kapal dengan barang bukti sitaan barupa kayu olahan 2.500 m3, kayu log 11.300 m3, perkiraan
penerimaan negara yang diperoleh sebesar Rp 447 milyar.




Sumber: Departemen Kehutanan, 2003


Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 6

4. Pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia beberapa tahun yang lalu telah membawa
dampak yang sangat besar pada lingkungan hidup, sehingga mendapat perhatian yang serius di
dalam dan di luar negeri, khususnya oleh negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan
Brunei Darussalam, yang sebagian wilayahnya terkena dampak pencemaran asap lintas batas.

Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan dilihat dari aspek ekonomi bukan hanya hilangnya aset
kekayaan tegakan hutan berupa kayu, tetapi dari aspek ekologi banyak kehilangan habitat flora
dan fauna liar. Sebagai gambaran akibat pembakaran hutan dan lahan seluas 2.970 hektar oleh
PT. Adei Plantation di Bangkinang, Provinsi Riau, negara dirugikan kurang lebih 500 milyar rupiah.
Dampak yang sering dirasakan oleh masyarakat adalah kabut asap yang sangat merugikan
kesehatan, seperti meningkatnya penderita penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas).
Selain itu kabut asap ini mengganggu transportasi baik udara, darat maupun sungai, yang pada
gilirannya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat, baik lokal, regional maupun
internasional.

a. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan


Pemantauan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan sebagai bagian dari sistem deteksi dini
dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan secara kontinu oleh
KLH dan meliputi pemantauan titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kualitas
udara (ISPU), jarak pandang, kelembaban, sebaran asap dan awan. Data tersebut diperoleh dari
instansi terkait seperti Departemen Kehutanan, BMG, dan LAPAN, serta informasi dari situs
ASEAN Service Meteorological Center, Singapura dan Koichi University, Jepang. Hasil
pemantauan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk pengendalian kebakaran.


GAMBAR 6.4. GRAFIK SEBARAN HOTSPOT DI WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2002
1,800
Aceh
1,600
Sumatera Utara
1,400
pot
s

Riau
1,200
1,000
Sumatera Barat
ah Hot
800
Jambi
600
Juml
Sumatera Selatan
400
200
Bengkulu
-
Kep.Bangka Belitung
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bulan
Lampung

Sumber: KLH, 2002
GAMBAR 6.5. GRAFIK SEBARAN HOTSPOT DI WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2002
5,500
5,000
4,500
4,000
pot
s

3,500
Kalimantan
3,000
Barat
2,500
Kalimantan
ah Hot
Selatan
ml
2,000
Kalimantan
J
u

1,500
1,000
Tengah
Kalimantan
500
Timur
-
-
1
2
3
4
5 Bu6
lan
7
8
9
10
11
12

Sumber: KLH, 2002
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 7

Menurut data dari Departemen Kehutanan, luas kebakaran hutan di seluruh Indonesia tahun 2002
mencapai 38.389,23 hektar dengan kerugian Rp.122.967.050. Secara rinci luas kebakaran setiap
provinsi tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 6.2


TABEL 6. 2
KEBAKARAN HUTAN DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2002
LUAS HUTAN TERBAKAR
NO
PROVINSI
KERUGIAN (RP)
(HA)
1
Riau
2.211,85
-
2
Sumatera Selatan
10.983,53
72.371.300
3
Kalimantan Timur
33,25
8.000.000
4
Jambi
212,00
-
5
Nusa Tenggara Timur
8.265,92
13.870.000
6
Jawa Timur
2.089,89
17.225.750
7
Bali
141,20
11.500.000
8
Sulawesi Tenggara
140,95
-
9
Lampung
7.137,30
-
10
Sulawesi Selatan
4.087,75
-
11
Sulawesi Utara
600,00
-
12
Nusa Tenggara Barat
361,00
-
13
Jawa Barat
301,09
-
14
Kalimantan Barat
423,50
-
15
Maluku
200,00
-
16
D.I. Yogyakarta
300,00
-
17
Sulawesi Tengah
900,00
-
JUMLAH
38.389,23
122.967.050
Sumber: Departemen Kehutanan, 2002

(Hasil rekapitulasi laporan rutin daerah: Dishut, dishut kab, Balai TN,
Balai KSDA, Unit KSDA, HPH, HPHTI, radio komunikasi dari daerah)



b. Perkembangan penanganan

(1) Upaya antisipasi

• Pemerintah telah mengantisipasi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2002 melalui
pertemuan Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Negara
Lingkungan Hidup dengan Gubernur lima provinsi, Bupati dan ketua DPRD 17 kabupaten yang
daerahnya rawan kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 9 Januari 2002. Pertemuan
kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi 17 kabupaten di Lembang pada tanggal
12-14 Maret 2002;
• Mengadakan pertemuan antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan ketua DPRD,
Gubernur dan Bupati yang daerahnya rawan kebakaran hutan dan lahan di Riau, serta
kunjungan Menteri Kehutanan ke daerah rawan kebakaran Tahun 2002
• Memberdayakan masyarakat lokal dan lembaga adat dengan kearifan tardisional melalui
Community Based Fire Management;
• Memobilisasi mahasiswa untuk melakukan pemantauan dan advokasi di Kalimantan Barat.
Untuk itu ditandatangani kesepakatan kerja sama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup,
Gubernur Kalimantan Barat dan lima rektor perguruan tinggi di Kalimantan Barat;
• Melatih tenaga penyuluh lapangan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 297 orang;
• Menyepakati mekanisme pelaporan penanggulangan kebakaran berjenjang dari tingkat desa
sampai provinsi dengan melibatkan pemerintah, perusahaan dan masyarakat;
• Mensosialisasikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya kebakaran oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan ke daerah;
• Menyusun peta rawan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan
tahun 2002 yang bertujuan untuk memprioritaskan kegiatan pengendalian kebakaran pada
lokasi-lokasi yang rawan terjadi kebakaran. Peta rawan kebakaran wilayah Sumatera dan
Kalimantan terlampir;
• Mendorong langkah moratorium penebangan hutan, yang pada tahap awal dilakukan di Pulau
Jawa dan Bali;
• Mendorong perubahan misi PT. Perhutani dalam empat tahun mendatang, dari produksi menjadi
rehabilitasi hutan-hutan yang gundul;
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 8

• Mendorong penataan kembali kawasan-kawasan lindung yang saat ini lahannya untuk
peruntukan lain, seperti kawasan wisata dan permukiman;
• Mendorong/memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses penegakan hukum
bagi pelaku perusakan lingkungan/hutan.

(2). Upaya penanganan di tingkat regional ASEAN

Penanganan kabakaran hutan dan lahan juga dilakukan di tingkat regional, yaitu dalam forum
ASEAN, baik melalui pertemuan rutin tingkat teknis (Sub-Regional Firefighting Arrangement/
SRFA
) untuk wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya, maupun SRFA untuk wilayah Borneo
(Kalimantan, Sabah – Sarawak, Brunei Darussalam). Di samping itu ada forum pertemuan yang
lebih tinggi yaitu ASOEN Haze Technical Task Force (AHTTF).

Upaya yang dilakukan di tingkat regional antara lain ditandatanganinya Perjanjian ASEAN tentang
Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) oleh para
menteri lingkungan negara ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri ASEAN tentang Asap ke-9 ( 9th
ASEAN Ministerial Meeting on Haze
) pada tanggal 10 Juni 2002 di Kualalumpur, Malaysia.
Perjanjian akan berlaku efektif bila enam negara telah meratifikasinya. Perjanjian ini mengandung
semangat kebersamaan untuk berupaya mencegah, memantau, serta menanggulanggi polusi lintas
batas negara. Kemudian akan dibentuknya ASEAN Coordinating Center for Transboundary
Pollution Control
yang selanjutnya secara singkat disebut ASEAN Center.


BOKS 6.6
UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. PT. Adei Plantation and Industry
Putusan pada tingkat banding: delapan bulan kurungan dan denda Rp 100 juta
Status: dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI
2. PT. Jatim Jaya Perkasa
Putusan Pengadilan Negeri: bebas murni
Status: Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
3. PT.
Cisadane
Sawit
Raya
Status: dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat
4. PT. Bumi Pratama Katulistiwa
Status: P21 (tinggal menunggu persidangan)
5. PT. Inti Prona
Status: dalam proses penyidikan
6. PT.
Mustika
Sembuluh
Status: dalam proses penyidikan oleh Polda Kalimantan Tengah
7. PT. Windu Nabasindo Lestari
Status: dalam proses penyidikan oleh Polda Kalimantan Tengah
8. PT. Bisma Dharma Kencana
Status: dalam proses penyidikan oleh Polda Kalimantan Tengah

Sumber: KLH, 2002



5. Ekploitasi

pertambangan


Penambangan yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia saat ini banyak menimbulkan
kerugian tidak hanya kerugian materi berupa hilangnya devisa bagi negara tetapi juga ancaman
dan kerugian bagi lingkungan hidup yaitu rusaknya lingkungan dan menurunnya daya dukung dan
daya tampung lingkungan.

Beberapa perusahaan pertambangan besar dalam melakukan aktifitasnya banyak menimbulkan
masalah lingkungan, seperti pembuangan tailing pada PT. Freeport Indonesia ke sungai yang telah
menimbulkan masalah. Begitu juga penambangan pasir laut yang banyak menyimpang dari
ketentuan yang berlaku. Namun ada perusahaan pertambangan yang mempunyai reputasi yang
cukup baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain PT. Kaltim Prima Coal (KPC),
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 9


Masalah lain yang perlu diperhatikan dan segera ditanggulangi adalah penambang tanpa izin
(PETI) yang lokasinya tersebar di hampir seluruh Indonesia (Lihat Gambar 6.6) yang banyak
menggunakan air raksa (Hg) dalam proses pengekstrakan emas.

Sebagai contoh PETI yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah, tepatnya pada DAS Rungan
dengan sungai utamanya Sungai Takaras. Di sana ada 480 PETI. Satu PETI menggunakan satu
atau lebih mesin sedot. Apabila satu mesin menggunakan satu kg Hg dalam rentang waktu tiga
bulan dapat dipastikan Sungai Takaras tercemar oleh Hg sebanyak 480 kg, atau dua ton Hg dalam
setahun (Kalteng Pos, 21 dan 22 Maret 2003).

Kegiatan PETI bahan galian tambang, antara lain batubara dan emas, semakin marak seiring
dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Masalah yang terkait dengan penanggulangan PETI
adalah: penegakan hukum belum optimal dengan tingkat kedisiplinan aparatnya yang masih perlu
ditingkatkan, tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta krisis
ekonomi yang berkepanjangan

Fokus penanganan masalah PETI bahan galian tambang batubara dan emas didasarkan pada
pertimbangan:
• PETI batubara dalam prakteknya sangat merusak kondisi fisik: lingkungan tempat batubara
tersebut, tempat penimbunan batubara (stock pile), lokasi pelabuhan khusus batubara, dan
sarana jalan transportasi yang digubakan untuk mengangkut batubara.
• PETI emas dalam prakteknya merusak kondisi fisik wilayah penambangan emas serta
terjadinya pencemaran merkuri yang semakin meluas.

Upaya Penanganan masalah PETI telah dilakukan dengan berbagai cara oleh KLH bersama sama
dengan Instansi terkait, baik tingkat pusat maupun Daerah. Selain itu juga dijalin kerjasama dengan
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap lingkungan hidup. Upaya tersebut baru
pada tahap melakukan sosialisasi tentang bahayanya merkuri terhadap kesehatan manusia melalui
berbagai sarana serta perlunya para PETI mengikuti peraturan yang berlaku.


BOKS 6.7
PT FREEPORT INDONESIA


Sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal, pihak PT. Freeport Indonesia (PT. FI)
wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Bupati Timika, Gubernur Papua, Departemen ESDM dan
KLH. Atas dasar ketentuan tersebut, pihak PTFI secara rutin, yaitu setiap tiga bulan menyampaikan
laporan itu kepada KLH, termasuk di dalamnya laporan tentang pengelolaan tailing.
Dari laporan itu tercatat produksi PT. Freeport Indonesia pada tahun 2001 mencapai 242.333 ton bijih per
hari. Pembuangan batuan limbah sampai tahun 2001 mencapai 181.623.100 ton ke Danau Wanagon.
Rencananya PT. Freeport akan membuang batuan limbah sebanyak 2.675 milyar ton sampai tahun 2014.
Berdasarkan laporan pelaksanaan RKL-RPL, KLH memberikan arahan saran tindak. Saran tindak terakhir
diberikan pada bulan Oktober 2000 dalam bentuk revisi atas dokumen RKL dan RPL, mengingat beberapa
ketentuan dalam RKL-RPL yang ditetapkan tahun 1997 sudah tidak efektif lagi. Sejalan dengan proses
revisi RKL dan RPL tersebut, pihak PTFI juga telah melaksanakan studi ERA (Environmental Risk
Assesment
) khusus untuk pengelolaan tailing dengan bantuan konsultan Parametrix, sesuai dengan
komitmen mereka dalam dokumen RKL 300K.
Hasil studi ERA ini telah disampaikan oleh pihak PT. FI kepada KLH pada tanggal 23 Desember 2002
dengan kesimpulan antara lain:
• Hasil kajian belum menunjukkan bukti konklusif risiko dapat diabaikan, tetapi risiko tailing mungkin lebih
tinggi dari yang diperkirakan oleh Parametrix.
• Sebagian besar hasil kajian menunjukkan adanya dampak lingkungan akibat tailing, sebagaimana
diprediksi dalam dokumen Andal 300K.
• Hasil kajian juga menunjukkan adanya beberapa parameter baru yang “bermasalah” dan memerlukan
pengkajian lebih lanjut.
Memperhatikan berbagai temuan studi ERA tersebut, maka dalam waktu dekat akan segera ditetapkan
Keputusan Menteri KLH tentang Penyempurnaan RKL-RPL PT. FI.

Sumber: KLH, 2002
Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2002 VI - 10

Download
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP as:

From:

To:

Share KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading