This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Others

KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1.00 (1 votes)
Document Description
Hukum Internasional tentang hak asasi manusia dirancang untuk melindungi seluruh hak asasi manusia untuk sepenuhnya mendapatkan kehidupan yang bebas, aman, mantap, sejahtera dan sehat. Hak hidup terhormat tidak akan dapat diperoleh kecuali semua kebutuhan dasar untuk hidup - pekerjaan, makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan budaya - dapat diperoleh secara sama dan mencukupi bagi setiap orang. Berdasarkan pada prinsip dasar sistem hak asasi manusia dunia, hukum internasional hak asasi manusia telah menetapkan hak individu dan kelompok yang berhubungan dengan kondisi sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Landasan utama dari kegiatan PBB untuk memajukan, melindungi dan mengawasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar adalah Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut berisi tiga naskah: Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) beserta dua Protokol Opsionalnya.2 Ketiga instrumen tersebut memuat standar global tentang hak asasi manusia dan telah menjadi inspirasi lebih dari 50 konvensi hak asasi manusia PBB, deklarasi-deklarasi dan perangkat peraturan minimum internasional, serta prinsip-prinsip lain yang diakui secara universal. Lebih jauh, standar-standar tambahan ini telah menyempurnakan norma-norma hukum internasional sehubungan dengan sejumlah masalah yang sangat luas, termasuk hak perempuan, perlindungan dari diskriminasi ras, perlindungan bagi pekerja migran, hak anak dan banyak lagi.
File Details
  • Added: October, 23rd 2010
  • Reads: 617
  • Downloads: 5
  • File size: 298.23kb
  • Pages: 38
  • Tags: hukum internasional, hak asasi manusia, hak individu
  • content preview
Submitter
  • Name: holly
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

KOVENAN INTERNASIONAL HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA

by: rioko, 11 pages

Menimbang bahwa sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua ...

MEMORANDUM KOMITE PERENCANA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

by: sebestyen, 32 pages

Aksebilitas masyarakat terhadap sarana kesehatan menentukan tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Provinsi Jawa Barat dengan keadaan geografi yang sangat heterogen mempunyai masalah dalam ...

Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial

by: gusta, 58 pages

1. Di bawah pendudukan Indonesia rakyat Timor-Leste mengalami berbagai bentuk pelanggaran yang brutal baik terhadap integritas fisik maupun hak-hak sipil dan politik mereka. Akan tetapi dampak dari ...

Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestri

by: shayan, 42 pages

Alih-guna lahan hutan menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan ...

INTEGRASI SOSIAL DAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

by: elita, 5 pages

Penelitian ini beranjak dari asumsi bahwa setiap masyarakat mejemuk dalam suku, agama, ras, dan antar golongan selalu menghadapi masalah komunikasi. Masalah ini timbul karena proses komunikasi ...

DI ANTARA AGAMA DAN BUDAYA :

by: jayden, 33 pages

Penyelidikan ini berusaha untuk memahami upacara Peusijuek dalam masyarakat Aceh dari perspektif agama dan budaya. Soalan utama kajian ialah adakah peusijuek itu amalan budaya atau amalan agama? ...

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN ...

by: jacobus, 8 pages

Pada tanggal 10 Desember 1944 , Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia ( The Universal Declaration of Human Right ) diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ...

Fungsi Terapeutik Bermain Bagi Anak Usia Sekolah

by: reijo, 2 pages

Fungsi Terapeutik Bermain Bagi Anak Usia Sekolah Monty P.Satiadarma Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta Bermain Bermain merupakan sarana bagai anak-anak untuk belajar mengenal ...

Seni dan Budaya Politik Jawa

by: hendrik, 88 pages

Bagi orang Jawa, pengaruh kesenian wayang dalam kehidupan nyata sangat besar. Cerita wayang maupun tokoh-tokoh wayang seringkali mengilhami sikap hidupnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, ...

Seni, Sastera dan Budaya dalam Cerminan Masyarakat

by: fadwa, 5 pages

S eni dan sastera merupakan satu wadah yang amat penting dalam mengungkapkan tahap kemanusiaan kita yang sedia ada. Para sarjana telah memberitahu kita bahawa tahap ketinggian sesuatu peradaban itu ...

Content Preview







KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Lembar Fakta No. 16 (Revisi 1)















Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia
1



Seluruh hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan dan saling tergantung dan saling berhubungan. Masyarakat
internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara global dengan cara adil dan berimbang, dalam kedudukan dan dengan
kepentingan yang sama. Ketika arti dari suatu kepentingan bangsa dan daerah serta perbedaan sejarah, budaya dan latar belakang
kepercayaan
harus tetap diperhatikan, adalah tugas Negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budaya mereka,
untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya.

Deklarasi dan Program Aksi Wina1
(Bagian I, paragraf 5)

1. PENDAHULUAN

Hukum Internasional tentang hak asasi manusia dirancang untuk melindungi seluruh hak asasi manusia untuk
sepenuhnya mendapatkan kehidupan yang bebas, aman, mantap, sejahtera dan sehat. Hak hidup terhormat tidak akan dapat
diperoleh kecuali semua kebutuhan dasar untuk hidup – pekerjaan, makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan budaya
– dapat diperoleh secara sama dan mencukupi bagi setiap orang. Berdasarkan pada prinsip dasar sistem hak asasi manusia
dunia, hukum internasional hak asasi manusia telah menetapkan hak individu dan kelompok yang berhubungan dengan kondisi
sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial.
Landasan utama dari kegiatan PBB untuk memajukan, melindungi dan mengawasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar
adalah Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut berisi tiga naskah: Deklarasi Universal Hak
asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), dan Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik (1966) beserta dua Protokol Opsionalnya.2
Ketiga instrumen tersebut memuat standar global tentang hak asasi manusia dan telah menjadi inspirasi lebih dari 50
konvensi hak asasi manusia PBB, deklarasi-deklarasi dan perangkat peraturan minimum internasional, serta prinsip-prinsip lain
yang diakui secara universal. Lebih jauh, standar-standar tambahan ini telah menyempurnakan norma-norma hukum
internasional sehubungan dengan sejumlah masalah yang sangat luas, termasuk hak perempuan, perlindungan dari diskriminasi
ras, perlindungan bagi pekerja migran, hak anak dan banyak lagi.
Kedua Kovenan tersebut merupakan instrumen hukum internasional. Oleh karenanya, ketika Negara anggota dan
Negara bukan anggota dari PBB meratifikasi Kovenan dan menjadi “Negara Pihak” pada Kovenan, mereka menerima dengan
sepenuhnya sejumlah kewajiban hukum untuk menegakkan hak dan peraturan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen
tersebut.
Pada saat suatu Negara meratifikasi salah satu dari Kovenan, berarti ia menerima tanggung jawab dengan sungguh-
sungguh untuk melaksanakan setiap kewajiban yang tercakup di dalamnya dan untuk menjamin penyesuaian hukum nasional
mereka dengan kewajiban internasionalnya dengan itikad baik. Oleh karena itu, dengan meratifikasi perjanjian hak asasi
manusia, Negara-negara akan bertanggungj awab pada masyarakat internasional, pada Negara-negara lain yang meratifikasi
dokumen yang sama, dan pada warga negaranya sendiri serta penduduk lain dalam wilayahnya.
Lembar Fakta ini mempelajari banyak pokok permasalahan yang berhubungan dengan Kovenan Internasional tentang

1 Ditetapkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina, 25 Juni 1993 (A/CONF.157/24 [Bagian I], bab III).
2 Untuk teks-teks ini, lihat Human Rights:A Compilation of International Instruments, jilid I (2 bagian), Universal Instruments (publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Penjualan No. E.94.XIV.1)
2


Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, juga Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Politik, yang telah diberi kepercayaan oleh
masyarakat internasional untuk memantau kepatuhan Negara-Negara Pihak atas ketentuan-ketentuan dalam Kovenan. Lembar
Fakta ini dirancang untuk memberikan ikhtisar umum atas Kovenan dan Komite dalam rangka membantu kesinambungan
upaya untuk meningkatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat dinikmati oleh semua orang di mana saja.

2. KEUTUHAN DAN KESALINGTERGANTUNGAN SEMUA HAK ASASI MANUSIA
Berdasarkan hukum internasional hak asasi manusia (seperti juga dalam perwujudannya pada tingkat nasional), dalam
banyak hal hak sipil dan politik mendapatkan lebih banyak perhatian, kodifikasi hukum dan interpretasi melalui penafsiran
pengadilan serta mempengaruhi kesadaran masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan hak atas ekonomi, sosial dan
budaya. Karena itu, terkadang ada dugaan yang salah bahwa hanya hak sipil dan politik (yakni hak untuk disidangkan dengan
adil, hak untuk diperlakukan sama, hak untuk hidup, hak untuk memilih, hak untuk bebas dari diskriminasi dan sebagainya),
yang dapat dilanggar, yang dapat diberi upaya penyelesaian, dan dapat diselidiki menurut hukum internasional. Hak ekonomi,
sosial dan budaya sering digambarkan sebagai “hak kelas dua“ – yakni hak yang tidak dapat ditegakkan, tidak dapat
disidangkan, dan hanya dapat dipenuhi secara bertahap sejalan dengan waktu.
Namun demikian, perspektif semacam itu mengabaikan postulat sistem hak asasi manusia secara global sebagaimana
dirumuskan sejak 1948 dengan diterimanya DUHAM, yaitu bahwa keutuhan dan kesalingtergantungan hak sipil dan politik
serta hak ekonomi, sosial dan budaya, merupakan pedoman dasar hukum internasional hak asasi manusia. Pandangan ini telah
berulangkali ditegaskan kembali, yang terbaru adalah dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada 1993.3
Hak ekonomi, sosial dan budaya secara penuh diakui masyarakat internasional dan di seluruh hukum internasional hak
asasi manusia. Walaupun hak ini mendapat perhatian lebih sedikit dibandingkan dengan hak sipil dan politik, kini hak ini
memperoleh perhatian yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Pertanyaannya bukanlah pada apakah hak ini merupakan
hak asasi manusia dasar atau tidak, akan tetapi lebih pada masalah hak yang diimplikasikannya, dan sifat hukum dari kewajiban
suatu Negara untuk mewujudkannya.
Hak ekonomi, sosial dan budaya dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia dengan sepenuhnya
berdasarkan pada suatu pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan.
Dalam dunia yang dilaporkan Progam Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) “seperlima penduduk negara
berkembang menderita kelaparan setiap malam, seperempatnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang
sangat dasar seperti air minum yang bersih, dan sepertiganya hidup dalam negara yang sangat miskin dengan jumlah manusia
yang sulit diungkapkan dengan kata kata,”4 pentingnya meningkatkan perhatian dan komitmen untuk mewujudkan
sepenuhnya hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah sangat jelas.
Walaupun terdapat kemajuan yang berarti sejak didirikannya PBB untuk menangani masalah kesengsaraan manusia,
namun lebih dari satu milyar orang hidup dalam keadaan yang sangat miskin, tidak memiliki rumah, menderita kelaparan dan
kekurangan gizi, pengangguran, buta huruf dan sakit parah yang kronis. Lebih dari 1,5 milyar orang tidak bisa mendapatkan

3 Salah satu penegasan ulang mengenai persamaan sifat dua kumpulan Hak Asasi Manusia ini terdapat pada resolusi Majelis Umum 32/130 16 Desember
1977, yang menyatakan (ayat 1):
“(a) Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya tidak bisa dibagi-bagi dan saling tergantung; perhatian yang sama dan pertimbangan mendesak harus
diberikan pada pelaksanakan, pemajuan dan perlindungan semua hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya;
“(b) Perwujudan sepenuhnya hak sipil dan politik tanpa penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya adalah tidak mungkin; pencapaian kemajuan abadi dalam
penerapan hak asasi manusia tergantung pada kebijakan nasional dan internasional yang jelas dan efektif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, seperti
diakui Proklamasi Teheran 1968.
4 UNDP, Human Development Report 1994 (Oxford University Press, 1994), hal. 2.
3



air minum yang bersih dan sanitasi, sekitar 500 juta anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
dasar; dan lebih dari satu milyar orang dewasa tidak dapat membaca dan menulis. Skala marginalisasi yang sangat besar ini,
walaupun telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara global, menimbulkan pertanyaan serius tidak hanya
tentang pembangunan, tetapi juga tentang hak asasi manusia dasar.
Dari semua standar hak asasi manusia global, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
memberikan kerangka kerja hukum internasional yang paling penting, untuk melindungi hak asasi manusia dasar ini.

3. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (lihat Lampiran 1) diterima dan terbuka untuk
ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh resolusi Dewan Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966, setelah melalui
perdebatan untuk merancangnya selama hampir 20 tahun. Kovenan ini akhirnya mendapatkan kekuatan hukum pada
dasawarsa berikutnya, dan mulai berlaku 3 Januari 1976.
Kovenan ini berisi sebagian aturan hukum internasional yang sangat penting yang menetapkan hak ekonomi, sosial dan
budaya, termasuk hak yang berhubungan dengan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, tunjangan sosial, standar hidup
yang memadai, standar tertinggi kesehatan mental dan fisik, pendidikan dan penikmatan manfaat kebebasan berbudaya serta
kemajuan ilmu pengetahuan.
Sampai dengan 12 April 1996, 133 Negara telah meratifikasi Kovenan, (lihat Lampiran 2), yang berarti mereka dengan
sukarela mengikatkan diri untuk melaksanakan norma-norma dan ketentuannya.
Perwujudan kewajiban oleh Negara-negara Pihak sesuai Kovenan serta tingkat perwujudan atas hak dan tugas yang
disebutkan, dipantau oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Komite ini bekerja berdasarkan banyak sumber informasi, termasuk laporan yang disampaikan Negara-negara Pihak dan
informasi dari badan khusus PBB – Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya
PBB, Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB – dari Kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi
PBB, dan dari Pusat PBB untuk Permukiman Manusia (Habitat) dan lain-lainnya. Komite juga menerima informasi dari
organisasi non-pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang bekerja di Negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan, dari
organisasi hak asasi manusia internasional dan organisasi non-pemerintah lainnya, dari badan kerja sama PBB lainnya dan dari
kepustakaan yang secara umum dapat diperoleh.

4. KETENTUAN DASAR KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.


Menentukan nasib sendiri
Pasal 1
1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam hal ini, yang memberikan mereka kebebasan
untuk menentukan status politik, dan kebebasan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Semua bangsa, demi kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka
sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan
prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak suatu
bangsa dari sumber-sumber kehidupannya.
3. Negara-Negara Pihak Kovenan ini, termasuk yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan atas wilayah-wilayah
4


tanpa pemerintahan sendiri dan wilayah-wilayah perwalian, wajib memajukan perwujudan hak penentuan nasib
sendiri, dan menghormatinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 1 dari Kovenan menggunakan kata kata yang sama persis dengan istilah-istilah seperti pada Pasal 1 naskah Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ketentuan tentang menentukan nasib sendiri dalam pasal 1 yang sama dari kedua
Kovenan tersebut amat penting karena perwujudan hak ini merupakan syarat mutlak bagi jaminan keberhasilan dan penaatan
hak manusia, dan landasan dalam menjaga serta memperkuat langkah-langkah perlindungan hak asasi manusia.
Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan landasan sistem hukum internasional dan keprihatinan utama
masyarakat internasional sejak PBB berdiri 1945, terutama dalam kaitan dengan masalah-masalah seperti kemerdekaan, tidak
adanya campur tangan, dan demokrasi. Hak ini mencakup dimensi eksternal dan internal serta telah menjadi pokok
perdebatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya pernyataan dari kelompok-kelompok dalam Negara yang
berbeda dari Negara-negara bekas jajahan dan wilayah pendudukan.
Terkait dengan hak yang tercantum dalam Kovenan, hak bangsa-bangsa untuk secara bebas mengejar pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya mereka, mencakup kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.

Kewajiban Negara-Negara Pihak
Pasal 2
1. Setiap Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan
kerja sama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi, sampai maksimum sumber daya yang ada, dengan
tujuan untuk mencapai secara bertahap perwujudan sepenuhnya hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan
semua sarana yang memadai, termasuk melakukan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak Kovenan ini berusaha menjamin agar hak yang tercantum dalam Kovenan dilaksanakan tanpa diskriminasi
apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau
sosial, kekayaan, keturunan atau status lain.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi dan ekonomi nasional masing-masing, dapat menentukan
sampai seberapa jauh mereka akan menjamin hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Pasal 2 adalah salah satu pasal terpenting Kovenan karena menguraikan kewajiban hukum dari Negara Pihak Kovenan,
dan menentukan bagaimana mereka harus melakukan pendekatan atas penerapan hak dasar yang tercantum dalam pasal 6
sampai 15.
Setiap analisis terhadap kewajiban yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan dari
kewajiban yang melekat untuk menjaga agar individu mendapat manfaat dari hak-hak tersebut. Seringkali kewajiban-
kewajiban dibagi dalam “lapisan-lapisan” yang mencerminkan tugas-tugas untuk (a) menghormati (b) melindungi (c)
memajukan dan (d) memenuhi setiap hak yang terdapat dalam Kovenan. Setiap tanggung jawab hukum dapat diartikan lebih
spesifik sebagai kewajiban untuk bersikap (yakni bertindak atau tidak bertindak) dan kewajiban untuk mencapai hasil (yakni
tujuan).

“berjanji untuk mengambil langkah-langkah ... dengan semua sarana yang memadai, termasuk melakukan langkah-langkah legislatif”
5



Ketentuan dari pasal 2 ayat 1 ini menghendaki semua Negara Pihak memulai dengan secepatnya mengambil langkah-
langkah agar semua orang dapat menikmati sepenuhnya seluruh hak yang terdapat dalam Kovenan. Pengambilan langkah
legislatif pada umumnya tidak dapat dihindari jika hak ekonomi, sosial dan budaya akan dilaksanakan dengan sebenarnya, akan
tetapi undang-undang saja bukan respon yang cukup di tingkat nasional. Upaya-upaya administratif, hukum, kebijakan,
ekonomi, sosial dan pendidikan serta beberapa langkah lain dibutuhkan pemerintah dalam rangka menjamin seluruh
perwujudan hak ini bagi semua orang.
Berdasarkan pasal 2 ayat 1, Negara-negara Pihak secara hukum wajib membuat peraturan bila dibutuhkan, terutama bila
hukum yang berlaku jelas-jelas tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam Kovenan. Kasus ini terjadi
misalnya ketika hukum yang berlaku di suatu Negara mengakui adanya diskriminasi atau mempunyai akibat yang langsung
mencegah penikmatan hak yang ada dalam Kovenan atau jika peraturan perundang-undangan membiarkan pelanggaran atas
hak, terutama dalam tugas-tugas negatif Negara. Hukum yang mengizinkan pemerintah memindahkan dengan paksa seseorang
dari tempat tinggalnya, mengusir mereka tanpa melalui proses hukum yang wajar, harus diubah agar peraturan dalam negeri
sejalan dengan Kovenan.

“untuk (mencapai) perwujudan sepenuhnya hak-hak tersebut secara bertahap”
Komponen “kewajiban bertahap” Kovenan sering disalahartikan bahwa setelah suatu Negara mencapai tingkat
perkembangan ekonomi tertentu, pada saat itulah hak berdasarkan Kovenan telah terwujudkan. Bukan ini yang menjadi
maksud dari kalimat tersebut. Melainkan, tugas tersebut mewajibkan semua Negara-negara Pihak – terlepas dari tingkat
kekayaan nasionalnya – agar dengan segera dan sedini mungkin bergerak untuk mewujudkan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Ketentuan ini tidak boleh diartikan sebagai memperbolehkan Negara untuk menunda usahanya tanpa batas waktu tertentu
untuk menjamin perwujudan hak yang digariskan dalam Kovenan.
Sejumlah hak tertentu, karena sifatnya, mungkin lebih tepat untuk diterapkan dalam artian aturan “Kewajiban
bertahap;” namun beberapa kewajiban berdasarkan Kovenan, secara jelas perlu diterapkan dengan segera. Hal ini berlaku
khususnya pada ketentuan yang tidak diskriminatif dan pada kewajiban Negara-negara Pihak agar menahan diri dari perbuatan
yang secara aktif melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya, atau mencabut perlindungan hukum dan perlindungan lainnya
yang berhubungan dengan hak tersebut.
Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyebutkan bahwa tugas ini ada terlepas dari peningkatan ketersediaan
sumber daya, dan karenanya Komite mengakui bahwa seluruh sumber daya yang ada harus digunakan dengan cara yang paling
efektif bagi perwujudan hak seperti yang tercantum dalam Kovenan.

“untuk menggunakan secara maksimum sumber daya yang tersedia”
Seperti ketentuan “perwujudan bertahap”, standar ini digunakan pula untuk membenarkan tidak dinikmatinya hak. Akan
tetapi, seperti diakui dalam Prinsip Limburg tentang Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya,5 persyaratan ini mewajibkan Negara-negara Pihak untuk memastikan hak penghidupan yang minimal bagi semua
orang, terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara.
Kalimat “sumber daya yang tersedia” berlaku baik pada sumber daya dalam negeri maupun pada setiap bantuan ekonomi
atau bantuan tehnik internasional, atau kerja sama yang tersedia bagi suatu Negara Pihak. Dalam pemanfaatan sumber daya

5 Disetujui oleh sekelompok ahli dalam pertemuan hukum internasional di Maastricht (Belanda) pada 2 s/d 6 Juni 1986. Lihat Human Rights Quaterly, vol.
9, No. 2 (May 1987), hal. 122. Naskah diterbitkan kembali dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa E/CN.4/1987/17, lampiran.
6


yang tersedia, prioritas harus diberikan bagi perwujudan hak yang diakui dalam Kovenan, dengan mempertimbangkan
perlunya menjamin persyaratan penghidupan yang memuaskan bagi semua orang, demikian pula yang berkenaan dengan
ketentuan tentang pelayanan-pelayanan pokok.

“tanpa diskriminasi”
Pasal 2 ayat 2 menghendaki Negara-negara Pihak menjamin adanya ketentuan tentang pemeriksaan pengadilan dan
prosedur lainnya apabila terjadi diskriminasi. Satu hal penting, dasar-dasar diskriminasi yang disebutkan dalam ketentuan ini
belum menyeluruh sehingga beberapa bentuk diskriminasi lain yang berpengaruh negatif terhadap penikmatan hak yang
tercantum dalam Kovenan, (sebagai contoh, berdasarkan jenis kelamin) harus dicegah.
Berdasarkan Prinsip-prinsip Limburg, upaya khusus yang diambil dengan maksud untuk memberikan pengamanan yang
memadai bagi kelompok dan individu tertentu yang membutuhkan perlindungan dalam rangka menjamin persamaan
penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya, tidak merupakan diskriminasi, asalkan upaya-upaya tersebut tidak mengarah pada
dipertahankannya hak yang tersendiri bagi kelompok yang berbeda, dan upaya-upaya ini tidak dilanjutkan setelah tujuan yang
diinginkan tercapai. Hal ini berlaku, misalnya, pada program aksi-afirmatif.
Ketentuan ini tidak hanya mewajibkan pemerintah untuk menghentikan perilaku yang diskriminatif serta mengubah
hukum dan praktek yang membiarkan diskriminasi, akan tetapi juga berlaku atas kewajiban Negara-negara Pihak untuk
melarang baik perorangan maupun dan badan-badan (pihak ketiga) melakukan praktek diskriminasi dalam segala bidang
kehidupan masyarakat.

Persamaan Hak bagi Laki-Laki dan Perempuan
Pasal 3

Negara Pihak Kovenan ini akan menjamin hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati seluruh hak
ekonomi, sosial, dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Perempuan sering menderita kesulitan besar dan tidak sebanding dalam mempertahankan hak asasi manusianya,
termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 3 memberikan jaminan bahwa laki laki dan perempuan memiliki hak hukum
yang sama atas hak sebagaimana dicantumkan dalam Kovenan, dan bahwa, apabila diperlukan, upaya-upaya khusus akan
dilakukan oleh Negara Pihak untuk menjamin tercapainya kedudukan yang sama ini.
Kovenan ini memberi kerangka kerja untuk menganjurkan langkah-langkah bertahap dan yang segera mungkin sehingga
perempuan dapat menikmati hak yang sama yang seringkali tidak mereka dapatkan. Sebagai contoh, ketentuan tentang hak
atas perumahan pada pasal 11 ayat 1 Kovenan, diberlakukan secara sama pada laki laki maupun perempuan sehingga dengan
demikian, perempuan mempunyai hak yang sama atas pewarisan rumah, suatu yang tidak terjadi pada beberapa Negara.
Dengan demikian, pasal 3 dan pasal 2 ayat 2 secara bersama-sama memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap
segala bentuk diskriminasi dalam mengejar hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pembatasan-Pembatasan
Pasal 4
Negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa, kalau pemenuhan hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini,
7



Negara hanya dapat mengenakan pembatasan terhadap hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat
hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5
1. Kovenan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk
terlibat dalam suatu kegiatan apapun atau melaksanakan suatu tindakan apapun, yang bertujuan merusak hak atau
kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar dari pada
yang tercantum dalam Kovenan ini.
2. Tidak ada pembatasan atau pengurangan apapun terhadap hak asasi manusia yang diakui atau terdapat di suatu Negara
berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dapat diterima dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak
mengakui hak itu atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

Perancang Kovenan tidak bermaksud agar Negara dapat secara bebas menggunakan Pasal 4 dan 5 untuk melakukan
pembatasan terhadap hak yang diberikan. Melainkan, ketentuan-ketentuan ini dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi
hak individu. Pasal-pasal itu juga tidak dirancang untuk mengajukan pembatasan atas hak yang dapat mempengaruhi
penghidupan atau kelangsungan hidup individu atau integritas seseorang.
Bila suatu Negara Pihak merasa perlu untuk menggunakan ketentuan dari pasal ini, Negara itu hanya dapat
melakukannya bilamana hal ini dilandasi hukum dan hanya bila langkah-langkah itu sejalan dengan Kovenan. Langkah-langkah
itu tidak dapat diterapkan dengan sewenang-wenang, tanpa alasan yang layak ataupun dengan cara yang diskriminatif.
Lagipula, individu-individu harus diberi jaminan hukum dan ganti rugi yang layak menghadapi penerapan pembatasan yang
melawan hukum ataupun yang melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya.
Istilah “masyarakat demokratis” (pasal 4) lebih jauh membatasi pemberlakuan suatu batasan berdasarkan Kovenan, dan
karenanya menjadi kewajiban Negara untuk membuktikan bahwa pembatasan yang ada tidak merugikan fungsi demokrasi
dalam masyarakat.
Tidak satupun ketentuan dalam hukum yang berhubungan dengan pembatasan dapat diartikan untuk meniadakan suatu
hak atau kebebasan yang diakui Kovenan. Maksud utama pasal 5 ayat 2 adalah memberi jaminan agar ketentuan-ketentuan
dalam Kovenan ini tidak diberi tafsiran yang merugikan ketentuan hukum dalam negeri ataupun instrumen-instrumen hukum
lain yang telah berlaku atau yang akan berlaku yang menjanjikan perlakuan yang lebih baik pada orang-orang yang dilindungi.

Hak untuk Bekerja
Pasal 6
1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk
mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang
tepat guna melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh suatu Negara Pihak Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya
meliputi juga program pelatihan, bimbingan teknik dan kejuruan, kebijakan dan tehnik-tehnik untuk mencapai
perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta pekerjaan yang penuh dan produktif, dengan syarat-syarat
yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi dasar bagi perseorangan.

8


Pekerjaan yang dipilih secara bebas tetap menjadi bagian hakiki manusia. Bagi banyak orang, baik pekerja di sektor
formal ataupun informal, pekerjaan merupakan sumber utama pendapatan bagi penghidupan, kelangsungan hidup, dan
kehidupannya. Hak untuk bekerja adalah hal yang sangat dasar bagi pemenuhan sejumlah hak penghidupan sekadarnya dan
matapencaharian, seperti makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain. Di samping itu status pekerjaan seseorang amat
mempengaruhi pemenuhan hak lain yang berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan. Hak untuk bekerja semakin penting
saat pemerintah-pemerintah di seluruh dunia semakin mengurangi kewajiban penyediaan pelayanan kebutuhan-kebutuhan
dasar dengan menyerahkan semua itu pada kekuatan pasar dan pihak swasta.
Hak atas pekerjaan sangat penting untuk memberi jaminan terhadap martabat dan harga-diri para pemilik hak yang
tercantum dalam Kovenan ini. Pasal 6 mewajibkan Negara-Negara Pihak agar tidak lagi menganjurkan atau memperbolehkan
kerja paksa. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah meneliti pasal ini dari sudut penerapan kebijakan dan langkah yang
ditujukan untuk menjamin pekerjaan kepada semua orang yang dapat bekerja. Karena itu, hak ini meliputi baik hak untuk
mendapatkan pekerjaan maupun hak untuk tidak kehilangan pekerjaan secara tidak adil. Walaupun pengangguran tetap terjadi
di semua Negara Pihak, Negara-Negara ini harus menerapkan prinsip-prinsip dasar yang disebutkan dalam pasal 2 untuk
menjamin perwujudan sepenuhnya hak untuk bekerja.

Hak Atas Kondisi Kerja Yang Adil dan Menguntungkan
Pasal 7
Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan
khususnya menjamin:
a.
Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:
i)
Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaaan yang sama nilainya tanpa pembedaan apapun,
khususnya bagi perempuan harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati
laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama.
ii)
Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini:
b.
Keselamatan dan kesehatan kerja;
c.
Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, tanpa didasari
pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
d.
Istirahat, liburan, dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan pada
hari-hari libur umum.

Pasal 7 menetapkan hak atas imbalan minimum bagi pekerja, menetapkan upah yang memadai yang cukup untuk
menjamin kehidupan yang layak, juga kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Untuk dapat disebut memadai, upah harus
sama dan adil.
Pasal ini berhubungan erat dengan sejumlah besar konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional,
termasuk Konvensi Penetapan Upah Minimum (No. 131, 1970) dan Konvensi Pemerataan Penghasilan (No. 100, 1951).
Orang harus memperoleh prasyarat-prasyarat minimum kesehatan dan keamanan kerja dan Negara Pihak berkewajiban
menetapkan kebijakan dan peraturan untuk tujuan tersebut. Suatu kebijakan nasional yang masuk akal dalam hal ini menjadi
kewajiban semua Negara Pihak.
9



Standar-standar yang terdapat dalam Pasal 7 juga berhubungan dengan tugas Negara Pihak untuk mengurangi jumlah
jam kerja secara bertahap dan menjamin agar pekerja dapat menikmati waktu istirahat dan hari libur yang cukup. Untuk
seluruh aspek dari pasal ini, Negara-negara Pihak menetapkan landasan atau standar minimum dan kondisi-kondisi kerja bagi
setiap pekerja tidak boleh berada di bawah standar tersebut; Negara-Negara juga harus melakukan langkah-langkah untuk
menegakkan jaminan hak ini.

Hak untuk Membentuk dan Bergabung dengan Serikat Pekerja
Pasal 8
1.
Negara-Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
a.
Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat kerja pilihannya sendiri, yang
hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi kemajuan dan perlindungan kepentingan
ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan pelaksanaan hak ini, kecuali pembatasan-pembatasan yang
ditetapkan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan
nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.
b.
Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional, dan hak
konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional.
c.
Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, tidak dapat dikenai pembatasan apapun selain pembatasan-
pembatasan yang ditetapkan hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan
keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.
d.
Hak untuk melakukan pemogokan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum Negara yang bersangkutan.
2.
Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan yang sah atas pelaksanaan hak tersebut oleh anggota angkatan
bersenjata, kepolisian atau pemerintahan Negara.
3.
Tidak satupun ketentuan dari pasal ini memberikan kewenangan kepada Negara-Negara Pihak Konvensi Internasional
Organisasi Buruh Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi untuk
mengambil langkah legislatif apapun yang akan mengurangi atau menerapkan hukum sedemikian rupa sehingga akan
mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi itu.

Hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja berhubungan erat dengan hak atas kebebasan berserikat,
yang diakui secara luas pada semua hukum internasional tentang hak asasi manusia. Bersama dengan hak untuk melakukan
pemogokan, hak ini bersifat dasar apabila hak para pekerja dan warganegara lain berdasarkan Kovenan ini akan diterapkan.
Pasal 8 memberikan hak untuk tidak dipaksa bergabung dengan suatu serikat pekerja tertentu, sesuai dengan kalimat
“atas pilihan sendiri” (ayat 1a.). Ini mencakup pula hak untuk membentuk federasi atau konfederasi yang tidak berada di
bawah kontrol Negara. Hak untuk tawar-menawar secara kolektif, hak atas perlindungan terhadap pemecatan atau skorsing,
dan hak untuk melakukan pemogokan juga dilindungi.
Negara-negara Pihak diperbolehkan melakukan beberapa langkah kebijaksanaan berkenaan dengan penerapan Pasal 8,
yang dibuktikan dengan kalimat tentang pembatasan demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum serta hak dan
kebebasan orang lain. Namun demikian, alasan-alasan ini harus diartikan secara sempit oleh Negara-negara Pihak yang
berupaya untuk melakukannya.
10


Document Outline

  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
    • ÿ
    • ÿ
      • ÿ
        • ÿ
      • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
      • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
      • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
      • ÿ
      • ÿ
      • ÿ
    • ÿ
    • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
        • ÿ
          • ÿ
          • ÿ
          • ÿ
          • ÿ
          • ÿ
          • ÿ
              • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
              • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
              • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
              • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
            • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
              • ÿ
          • ÿ
          • ÿ

Download
KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA as:

From:

To:

Share KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading