This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Social

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

3.00 (3 votes)
Document Description
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
File Details
  • Added: April, 14th 2010
  • Reads: 1746
  • Downloads: 163
  • File size: 57.31kb
  • Pages: 8
  • Tags: ormas, lsm, kesbangpol
  • content preview
Submitter
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009

by: detriman, 14 pages

PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

by: detriman, 7 pages

untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007

by: detriman, 6 pages

PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 1990

by: detriman, 5 pages

PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

CARA ALAMI, JITU DAN AMPUH DALAM MENURUNKAN BERAT BADAN, CARA JITU MENGURUSKAN BADAN, PELANGSING ALAMI. CALL REKO HANDOYO, 081389411679, 081932985325 BINTARO JAKARTA SELATAN. http://makanankesehatananda.blogspot.com

by: abrahamhandoyo, 1 pages

CARA ALAMI, JITU DAN AMPUH DALAM MENURUNKAN BERAT BADAN, CARA JITU MENGURUSKAN BADAN, PELANGSING ALAMI. CALL REKO HANDOYO, 081389411679, 081932985325 BINTARO JAKARTA SELATAN. ...

DI ANTARA AGAMA DAN BUDAYA :

by: jayden, 33 pages

Penyelidikan ini berusaha untuk memahami upacara Peusijuek dalam masyarakat Aceh dari perspektif agama dan budaya. Soalan utama kajian ialah adakah peusijuek itu amalan budaya atau amalan agama? ...

Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan

by: titina, 16 pages

Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan ...

Agama, Tradisi dan Kesenian dalam Manuskrip La Galigo

by: lian, 8 pages

Manuskrip La Galigo adalah warisan orang Bugis. Ia pada intinya mengandungi empat aspek: keagamaan, kitab suci, tradisi dan kesenian. Sebelum menganut Islam, orang Bugis mempercayai ajaran daripada ...

KEBUDAYAAN DAN KESENIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*)

by: katherine, 11 pages

P enulis merasa terkesan dengan apa yang diungkapkan oleh van Peursen (1976) pada bagian awal dari buku Strategi Kebudayaan , di mana ia menyatakan bahwa; Pertanyaan mengenai hakikat kebudayaan ...

Seni, Sastera dan Budaya dalam Cerminan Masyarakat

by: fadwa, 5 pages

S eni dan sastera merupakan satu wadah yang amat penting dalam mengungkapkan tahap kemanusiaan kita yang sedia ada. Para sarjana telah memberitahu kita bahawa tahap ketinggian sesuatu peradaban itu ...

Content Preview
PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
: a.
bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun;
b.
bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
c.
bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu;
d.
bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk
melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang
tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan,
tidak
menyalahgunakan
atau
menodai
agama,
serta
tidak
mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum;
e.
bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan
pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya
dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
f.
bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang
agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama,
kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat
beragama;
g.
bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai
kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan,
dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga
persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
h.
bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan
nasional;
i.
bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan
tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman
dan ketertiban masyarakat;
j.
bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur
Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembangan dan Ibadat Agama oleh PemelukPemeluknya untuk
pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j,
perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan
Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan
Ibadat Agama oleh PemelukPemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan
Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN
RUMAH IBADAT.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :
1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi
toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran
agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
RepublikTahun 1945.

2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah
di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk
beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat
ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah
organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh
warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di
pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan
maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat
setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk
oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan
memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas
keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang
diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.


BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2
Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama,
pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3
(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4
(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban
bupati/walikota.
(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5
(1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya
kerukunan umat beragama di provinsi;
b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan
umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling
percaya di antara umat beragama; dan
d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat
dalam kehidupan beragama.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat
didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6
(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya
kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
b.
mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan
kerukunan umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling
percaya di antara umat beragama;

d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan
beragama;
e. menerbitkan IMB rumah ibadat.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat
didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan
dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa
melalui camat.

Pasal 7
(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya
kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling
percaya di antara umat beragama; dan

c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya
kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling
percaya di antara umat beragama.


BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8
(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan
difasilitasi oleh pemerintah daerah.
(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9
(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan
aspirasi
ormas
keagamaan
dan
masyarakat
dalam
bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang
berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi
sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan
yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10
(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota
paling banyak 17 orang.
(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan
minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.
(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1
(satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.


Pasal 11
(1) Dalam
memberdayakan
FKUB,
dibentuk
Dewan
Penasihat
FKUB
di
provinsi
dan
kabupaten/kota.
(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat
beragama; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama
instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
a. Ketua

: wakil gubernur;
b. Wakil Ketua

: kepala kantor wilayah departemen agama
provinsi; c. Sekretaris

: kepala badan kesatuan bangsa dan politik
provinsi; d. Anggota

: pimpinan instansi terkait.
(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
a. Ketua
: wakil bupati/wakil walikota;
b. Wakil Ketua
: kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
c. Sekretaris
: kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
d. Anggota
: pimpinan instansi terkait.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur
dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13
(1)
Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan
komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah
kelurahan/desa.
(2)
Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga
kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta
mematuhi peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk
digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14
(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
bangunan gedung.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat
harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan
puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh
lurah/kepala desa;
c.
rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan
persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya
lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil
musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia

pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan
pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang
telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18
(1)
Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus
mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi
persyaratan :
a. laik fungsi; dan
b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
(2)
Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada
peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
(3)
Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. izin tertulis pemilik bangunan;
b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19
(1)
Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat
oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah
mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB
kabupaten/kota.
(2)
Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.






Pasal 20
(1)
Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
(2)
Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama
kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21
(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh '-I
masyarakat setempat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian
perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama
kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan
mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai,
penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22
Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam
menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.


BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23
(1)
Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan
terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan
kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah
ibadat.
(2)
Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan
terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan
pendirian rumah ibadat.


Pasal 24
(1)
Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan
forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum
dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
(2)
Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama,
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di
kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan
pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.


BAB VIII
BELANJA

Pasal 25
Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta
pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Pasal 26
(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan
FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan
FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/kota didanai dari dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.


BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling
lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28
(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
(2)
Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat,
diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
(3)
Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau

merniliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan
Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat
dimaksud.

Pasal 29
Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan
dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA





MENTERI DALAM NEGERI

TTD







TTD

MUHAMMAD M. BASYUNI




H. MOH. MA’RUF

Download
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI as:

From:

To:

Share PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading