This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Social

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007

3.00 (2 votes)
Document Description
PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH
File Details
  • Added: April, 14th 2010
  • Reads: 1306
  • Downloads: 88
  • File size: 22.91kb
  • Pages: 6
  • Tags: ormas, lsm, kesbangpol
  • content preview
Submitter
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009

by: detriman, 14 pages

PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

by: detriman, 7 pages

untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 1990

by: detriman, 5 pages

PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010

by: detriman, 42 pages

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

by: detriman, 8 pages

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

LAMPIRAN 8 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005

by: wick, 192 pages

Pada tanggal 26 Desember 2004, telah terjadi bencana alam gempa tektonik dengan kekuatan 8,9 Skala Richter dan diikuti oleh gelombang Tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan ...

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang

by: detriman, 4 pages

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang

Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten

by: detriman, 4 pages

Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986

by: detriman, 16 pages

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PROGRAM KERJA TAHUNAN BIDANG KURIKULUM SMPN 4 MALANG TAHUN 2007/2008

by: radenka, 19 pages

Malang sebagai kota pendidikan mempunyai banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak kanak sampai perguruan tinggi yang bervariasi bentuk maupun tingkat kemajuannya, sehingga banyak ...

Content Preview
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN,
KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI
Menimbang :
a. bahwa
dalam
rangka
menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai
kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
serta melestarikan nilai sosial budaya ;
b.

bahwa kepala daerah mempunyai tugas mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya di daerah;
c. bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya
di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara
ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
d. bahwa organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan
lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperanserta
dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi
Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat
dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3298);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindunngan Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG
KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daeah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daah dan/atau desa dari
pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah kabupaten /kota kepada desa
untuk daerah kabupaten/kota.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota..
5. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan
serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
6. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas
kebudayaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh
warganegara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerag
setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan dan
mengembangkan kegiatan.
7. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Panembahan
atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan
pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya,
serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat.
8. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal
usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
9. Budaya Daerah adalah system nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat
tertentu di daerha, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga
masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang
diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
10. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara system nilai sosial budaya
yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan
dapat di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini
dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
11. Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai
sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah,
yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di
dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat
memenuhi kehidupan warga masyarakat.





BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH

Pasal 2
Kepala daerah bertugas melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya
daerah.


BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 3
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepala daerah
mendodrong tumbuh dan berkembangnya peranserta masyarakat, serta
mendayagunakan potensi peranserta masyarakat yang terhimpun dalam ormas
kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1), kepala daerah melakukan inventarisasi potensi
peranserta masyarakat yang terhimpun pada ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga
adat.
(3)
Dalam melaksanakan inventarisasi potensi peranserta masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala daerah mencatat dan memberi surat keterangan tanda
terdaftar kepada ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
(4) Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang telah terdaftar pada pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi mitra kerja pemerintah
daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pasal 4
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pelestarian
budaya daerah diutamakan pada :
a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
b. inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan
aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan
potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
e. penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan
arkeologi atau kepurbakalaan;
f. pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan
bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Pasal 5
Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam
pengembangan budaya daerah diutamakan pada :
a. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
b. apresiasi seni budaya daerah;
c. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat;
d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.







BAB IV
TATA LAKSANA KEGIATAN

Pasal 6
(1) Kepala daerah mengundang pimpinan ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat
untuk menyampaikan usulan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
(2) Pimpinan ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat menyusun usulan program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada kepala daerah melalui
kepala satuan kerja perangkat daerah;
(3) Usulan program sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan rencana
pembangunan jangka panjang menengah pemerintah daerah yang bersangutan
selanjutnya dibahas bersama oleh kedua belah pihak dalam forum pertemuan
pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang dilaksanakan setiap pertengahan
tahun anggaran;
(4) Hasil pembahasan dari forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan digunakan sebagai acuan untuk
penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7
(1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tercantum
dalam daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (4) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dengan mengikuti
mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undanngan.
(2) Dalam keadaan darurat karena bencana, penyusunan rencana kerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diluar daftar kegiatan-kegiatan
yang layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4)

Pasal 8
(1) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau ormas kebudayaan, keraton, dan
lembaga adat sesuai dengan kesepakatan pembagian kerja yang dihasilkan dalam
forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengikut sertakan pihak-pihak lain sesuai dengan kesepakatan dalam forum pertemuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3)

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemerintahan daerah dalam
pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam
pelestarian dan pengembangan budaya daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah provinsi
dalam pemberian fasilitas terhadap ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat
dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah provinsi.
(3) Bupati/walikota melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota dalam pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan
lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah
kabupaten/kota.



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10
(1) Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang
melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat didukung pendanaannya dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan/atau kabupaten/kota, serta
sumber-sumber lain yang sah.
(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan
masyarakat perorangan dan badan usaha milik Negara/daerah/swasta dapat didanai
oleh masyarakat perorangan dan badan usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan
dalam forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan
pelaksanannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
(4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)
didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi.
(5) Pelaksanan kegiatan pembianaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)
didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 11
Kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas
kebudayaan, keraton dan lembaga adat dapat didukung pendanaannya dari alokasi dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara
dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.


BAB VII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12
(1) Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah
yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dilakukan oleh tim
pemantauan dan evaluasi yang dipimpin oleh wakil kepala daerah, dibantu oleh kepala
satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pembinaan kesatuan bangsa dan politik
sebagai sekretaris tim.
(2) Hasil pemantauan dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala daerah untuk
bahan evaluasi.

Pasal 13
Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang melaksanakan kegiatan pelestarian
dan pengembangan budaya daerah dengan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada kepala daerah untuk
bahan evaluasi.

Pasal 14
(1) Evaluasi dilakukan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan pimpinan ormas
kebudayaan, keraton dan lembaga adat berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam
Negeri untuk bahan perumusan kebijakan pebinaan ormas kebudayaan, keraton dan
lembaga adat.
(3) Kepala daerah dan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton
dan lembaga adat secara bersama-sama menindaklanjuti kebijakan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penyesuaian rencana dan
kegiatan.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2007
MENTERI DALAM NEGERI a.i,
ttd
WIDODO AS.

Download
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007 to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007 as:

From:

To:

Share PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007 as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading