This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Personal Document

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010

2.48 (127 votes)
Document Description
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
File Details
  • Added: July, 29th 2010
  • Reads: 26551
  • Downloads: 2680
  • File size: 176.82kb
  • Pages: 42
  • Tags: peraturan pemerintah, disiplin pns, 53 tahun 2010
  • content preview
Submitter
Embed Code:

Add New Comment




Showing 7 comments

by sapti sri rahayu on August 16th, 2010 at 11:51 pm
sangat bermanfaat bagi kami,terima kasih
by hendy sjarief hernawan on December 21st, 2010 at 11:05 pm
Hatur nuhun... kanggo abdi anu damel di daerah seueur pisan mangpaatna
by YUSMAN on January 07th, 2011 at 07:39 am
Terima kasih, Moga dgn adanya PP 53 wajah INDONESIA lebih cemerlang dimata dunia krn PNSnya dah disiplin.
by cahye maskumambang on January 24th, 2011 at 08:12 am
i like it cause it very important for me
by Atsumi on February 07th, 2011 at 01:43 am
SUKA
by hny on March 07th, 2011 at 08:58 pm
It's Good rules for us. it should make us better and more disiplin
by Dhidhonk on April 21st, 2011 at 08:31 am
Ada g Postingan Mengenai Peraturan Pemerintah tentang 5 hari Kerja, thanks before...
Related Documents

LAMPIRAN 8 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005

by: wick, 192 pages

Pada tanggal 26 Desember 2004, telah terjadi bencana alam gempa tektonik dengan kekuatan 8,9 Skala Richter dan diikuti oleh gelombang Tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan ...

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok ...

by: aldous, 6 pages

. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan penyusunan masyarakat ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1985

by: detriman, 33 pages

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (FULL)

by: budiraspati, 60 pages

DJUNAEDI S, MM, MPd - SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Untuk Diklat Prajabatan Golongan II dan III Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

by: detriman, 7 pages

untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009

by: detriman, 14 pages

PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007

by: detriman, 6 pages

PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten

by: detriman, 4 pages

Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986

by: detriman, 16 pages

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang

by: detriman, 4 pages

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang

Content Preview
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu
mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS
Daerah.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak
menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
peraturan disiplin PNS.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding
administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum
kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian.

Pasal 2
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 3
Setiap PNS wajib:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 4
Setiap PNS dilarang:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau
lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat
asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang
lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara
langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai
foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai
peraturan perundangundangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan
cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal
4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 6
Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap kewajiban:
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;
2. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak
negative pada unit kerja;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 11 berupa:
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5
(lima) hari kerja;
b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6
(enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
13. memberikan
kesempatan
kepada
bawahan
untuk
mengembangkan
karier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan
dengan tidak sengaja; dan
14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja.

Pasal 9
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap kewajiban:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1,
apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2,
apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran
berdampak negative bagi instansi yang bersangkutan;
4. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi
instansi yang bersangkutan;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi instansi yang bersangkutan;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 11 berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh)
hari kerja;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua
puluh lima) hari kerja; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26(dua puluh enam) sampai
dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25%
(dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
16. memberikan
kesempatan
kepada
bawahan
untuk
mengembangkan
karier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan
dengan sengaja; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 10
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap kewajiban:
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah
dan/atau negara;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 11 berupa:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS
yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat
puluh) hari kerja;
c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 41
(empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari
25% (dua puluh lima persen);
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap larangan:
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara,
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang
lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.


Pasal 12
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap larangan:
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain
di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf
b, dan huruf c;
7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon
yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;
8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai
foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan
9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan
cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

Pasal 13
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi
pelanggaran terhadap larangan:
1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau
lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat
asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang
lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara
langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 8;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
13 huruf a; dan
13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan
cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

Pasal 14
Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9
dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 15

Download
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 as:

From:

To:

Share PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading