This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Others

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

1.50 (2 votes)
Document Description
Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada. Sebelum perlindungan konsumen secara tegas dikenal dan berkembang pengertian konsumen lebih cenderung identik dengan pengertian masyarakat dalam perkembangan hal-hal yang menyangkut masalah industri, perdagangan, kesehatan dan keamanan, perundangan-undangan yang disusun pada waktu itu, pada setiap konsiderannya menyebutkan kepentingan masyarakat ataupun kesehatan rakyat/warga negara dalam pengertian yang luas termasuk didalamnya pengertian konsumen, seperti misalnya UU No. 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, UU No. 10 Tahun 1961 tentang barang, UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene, peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpangan dan penggunaan pestisida, keputusan menteri No.950/PH 165/b Tahun 1965 tentang ketentuan pemeriksaan dan pengawasan produksi dan distribusi, keputusan Menteri Kesehatan No. 125 Tahun 1971 tentang wajib daftar obat, keputusan Menteri Kesehatan No. 220 Tahun 1976 tentang produksi dan peredaran kosmetika dan alat kesehatan, serta berbagai peraturan perundang- undangan lainnya yang memuat kepentingan konsumen tersebut
File Details
  • Added: October, 22nd 2010
  • Reads: 2027
  • Downloads: 114
  • File size: 217.53kb
  • Pages: 15
  • Tags: hukum, produsen, konsumen
  • content preview
Submitter
  • Name: regina
Embed Code:

Add New Comment




Showing 1 comment

by tya on November 05th, 2010 at 05:16 am
bagus,,, nambah refrensi aq ttg perlindungan konsumen
Related Documents

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ...

by: indiana, 11 pages

Up till now, the government is considered less capable to realize the rules on children protection. Therefore the people participation become so important to be involved,they are those parties who ...

Bentuk Kepedulian Nissan Terhadap Konsumen Di Cina

by: torieiraz, 1 pages

Guangzhou, CarMall.com - Nissan akan mengganti segala kerusakan mobil akibat kerusuhan anti Jepang d...

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TINJAUAN SINGKAT UU NOMOR 8 ...

by: hakem, 24 pages

Apakah uu tentang Perlindungan Konsumen memang dibutuhkan bangsa ini? Apakah perundang-undangan yang ada tidak cukup untuk tujuan yang ingin dicapai UU ini? Apakah falsafahnya? Apakah rationya? Dalam ...

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA

by: nasreddine, 13 pages

Hukum humaniter internasional memiliki sejarah yang singkat namun penuh peristiwa. Baru pada pertengahan abad XIX, Negara-Negara melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional untuk ...

II. Pelanggaran Konstitusi, Hukum dan Peraturan Indonesia, dan Hak ...

by: alexandre, 378 pages

Istilah-istilah yang diuraikan dalam Daftar Istilah ini memiliki arti sebagaimana dinyatakan di sini, dan jika digunakan dalam bagian apapun dari Pembelaan memiliki makna sebagaimana didefinisikan ...

ASPEK HUKUM REKAM MEDIS

by: isabel, 7 pages

Status hukum dan peraturan tentang catatan kesehatan harus dijaga oleh institusi pelayanan kesehatan. Istitusi kesehatan tidak memiliki hukum atau peraturan pemerintah pusat. Institusi pelayanan ...

Filsafat Hukum

by: AP Edi Atmaja, 0 pages

Makalah Fiilsafat Hukum tentang Individualisme dan Kolektivisme.

Jurnal Hukum Justissica - Vol. 5 | Juni 2011

by: justissica, 82 pages

Kumpulan artikel ilmiah bidang hukum

DEKLARASI DJUANDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWILAYAHAN INDONESIA

by: alide, 3 pages

Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau itu terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km atau sepadan ...

Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi

by: sasa, 23 pages

The main problem that the writer tries to trace in the following article is Satria Effendi's Thought of Islamic law. One of the related problem is how to describe Satria Effendi's theoretical ...

Content Preview

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DILIHAT DARI SEGI KERUGIAN AKIBAT BARANG CACAT DAN BERBAHAYA

SABARUDIN JUNI, SH
Fakultas Hukum
Perdata
Universitas Sumatera Utara

Pendahuluan

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus,
baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga
belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.

Sebelum perlindungan konsumen secara tegas dikenal dan berkembang
pengertian konsumen lebih cenderung identik dengan pengertian masyarakat dalam
perkembangan hal-hal yang menyangkut masalah industri, perdagangan, kesehatan
dan keamanan, perundangan-undangan yang disusun pada waktu itu, pada setiap
konsiderannya menyebutkan kepentingan masyarakat ataupun kesehatan
rakyat/warga negara dalam pengertian yang luas termasuk didalamnya pengertian
konsumen, seperti misalnya UU No. 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan,
UU No. 10 Tahun 1961 tentang barang, UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene,
peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran,
penyimpangan dan penggunaan pestisida, keputusan menteri No.950/PH 165/b
Tahun 1965 tentang ketentuan pemeriksaan dan pengawasan produksi dan
distribusi, keputusan Menteri Kesehatan No. 125 Tahun 1971 tentang wajib daftar
obat, keputusan Menteri Kesehatan No. 220 Tahun 1976 tentang produksi dan
peredaran kosmetika dan alat kesehatan, serta berbagai peraturan perundang-
undangan lainnya yang memuat kepentingan konsumen tersebut.


II. Permasalahan


Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia
diterapkan ?
2. Apakah yang menjadi ukuran sesuatu barang dinyatakan cacat dan berbahaya ?
3. Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap barang yang cacat dan berbahaya
yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen ?


III. Pembahasan

Setiap pekerjaan mempunyai tujuan, pada sisi lain bidang konsumen ini telah
mengalami pertumbuhan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang
dialami oleh konsumen, salah satu masalahnya adalah kerugian yang dialami
konsumen akibat cacat dan berbahaya.
Jika masalah perlindungan dengan konsumen itu mendasar pada adanya
saling membutuhkan antara produsen dan konsumen dengan prinsip kesederajatan
2002 digitized by USU digital library

1


sama hak-hak konsumen menimbulkan kewajiban produsen maka sebenarnyalah
produsen bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibeli dari produsen.
Oleh karena itu selain peraturan perundang-undangan perlindungan hukum
bagi konsumen mempunyai dua aspek yaitu :
1. Aspek hukum publik
2. Aspek hukum privat/perdata

Ad.1. Aspek Hukum Publik

Cabang-cabang hukum publik yang berkaitan dan berpengaruh atas hukum
konsumen umumnya adalah hukum administrasi, hukum pidana dan hukum
internasional terutama konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan
praktek bisnis, maupun Resolusi PBB tentang perlindungan konsumen sepanjang
telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu anggota.

Diantara cabang hukum ini, tampaknya yang paling berpengaruh pada
hubungan dan masalah yang termasuk hukum konsumen atau perlindungan
konsumen adalah hukum pidana dan hukum administrasi negara sebagaimana
diketahui bahwa hukum publik pada pokoknya mengatur hubungan hukum antara
instansi-instansi pemerintah dengan masyarakat, selagi instansi tersebut bertindak
selaku penguasa.
Kewenangan mengawasi dan bertindak dalam penerapan hukum yang berlaku
oleh aparat pemerintah yang diberikan wewenang untuk itu, sangat perlu bagi
perlindungan konsumen. Berbagai instansi berdasarkan peraturan perundang-
undangan tertentu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menuntut,
dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-
norma hukum yang berkaitan.

Penerapan norma-norma hukum pidana seperti yang termuat dalam
KUHPidana atau diluar KUHPidana sepenuhnya diselenggarakan oleh alat-alat
perlengkapan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk itu.
KUHP No. 8 Tahun 1981 (LN 1981 No. 76) menetapkan setiap Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan dan
penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Disamping polisi,
pegawai negeri sipil tertentu juga diberi wewenang khusus untuk melakukan tindak
penyelidikan. Penerapan KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan tindak pidana oleh badan-badan tata usaha negara memang
menguntungkan bagi perlindungan konsumen. Oleh karena itu keseluruhan proses
perkara menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Konsumen yang karena tindak pidana tersebut menderita kerugian, sangat
terbantu dalam mengajukan gugatan perdata ganti ruginya. Berdasarkan hukum
atau kenyataan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata sangat
memberatkan konsumen. Oleh karena itu fungsi perlindungan sebagian kepentingan
konsumen penerapannya perlu mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pembuktian
peristiwa atau perbuatan melanggar hukum pelaku tindak pidana.

Beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan sebagai tindak pidana yang
sangat berkaitan dengan kepentingan konsumen termuat dalam KUHPidana maupun
yang terdapat diluar KUHPidana adalah :
1. Termuat dalam KUHPidana adalah :
a. Pasal 204 dan 205 KUHPidana.
2002 digitized by USU digital library

2


Pasal 204 ayat (1) menyatakan : “Barangsiapa menjual, menawarkan,
menerimakan, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya
bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau keselamatan orang dan
sifatnya yang berbahaya itu didiamkannya dihukum pernjara selama-
lamanya lima belas tahun.”
Ayat (2) dalam pasal ini menentukan : “Kalau ada orang mati lantaran
perbuatan itu si tersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara
selama-lamanya dua puluh tahun.”
Pasal 205 ayat (1) KUHPidana menyatakan : “Barangsiapa karena
salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau
kesehatan orang, terjual, diterimakan atau dibagi-bagikan , sedang si
pembeli atau yang memperolehnya tidak mengetahui akan sifatnya
yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan
atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
Ayat (2) dari pasal ini menyatakan : “Kalau ada orang mati lantaran
itu, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya satu tahun
empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”
Ayat (3) menyatakan : “Barang-barang itu dapat dirampas”.

b. Pasal 382 bis dan 383, 386, 387, 390 KUHPidana
Pasal 382 bis menyatakan : “Barangsiapa melakukan perbuatan
menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang yang
tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil
perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang
lain, dihukum, karena bersaing curang, dengan hukuman penjara
selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) jika hal itu
dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau
saingan orang lain”.
Pasal 383 menyatakan : “Dengan hukuman penjara selama-lamanya
satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli yaitu
yang sengaja menyerahkan barang lain daripada yang telah ditunjuk
oleh pembeli dan tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang
diserahkan itu dengan memakai alat dan tipu muslihat”.
Pasal 386 ayat (1) menyatakan : “Barangsiapa menjual, menawarkan
atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang
diketahuinya bahwa barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu
disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
Dan ayat (2) dari pasal ini menyebutkan : “Barang makanan atau
minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya
menjadi kurang sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain”.
Pasal 387 ayat (1) menyatakan : “Dengan hukuman penjara selama-
lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan
dari suatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada
waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan suatu alat
tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara pada
waktu ada perang”.
Kemudian ayat (2) dari pasal ini mengatur dengan hukuman itu juga
dihukum : “Barangsiapa diwajibkan mengawas-ngawasi pekerjaan
atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu dengan sengaja
membiarkan akal tipu tadi”.
2002 digitized by USU digital library

3


Pasal 390 menyatakan : “Barangsiapa dengan maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau
surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum
penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.
Pasal 204 dan 205 KUHPidana dimaksudkan adalah jika pelaku usaha
melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang pelaku usaha itu
mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang itu berbahaya bagi
jiwa atau kesehatan si pemakai barang dimana pihak pelaku usaha
(produsen) tidak mengatakan atau menjelaskan tentang sifat bahaya
dari barang-barang tersebut, tapi jika pelaku usaha yang akan
menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, mengatakan
terus terang kepada konsumen tentang sifat berbahaya itu maka tidak
dikenakan pasal ini dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen hal
ini tercantum dalam pasal 18. Barang-barang yang termasuk dalam
pasal 204 dan 205 KUHPidana tersebut misalnya makanan, minuman,
alat-alat tulis, bedak, cat rambut, cat bibir dan sebagainya.
Sedangkan dalam pasal 382 bis dan 383, 387, 390 KUHPidana dalam
pasal 382 bis, yaitu adanya persaingan yang curang dimana pelaku
usaha melakukan suatu perbuatan menipu konsumen baik konsumen
itu terdiri dari publik atau seorang yang tertentu. Perbuatan itu
dilakukan untuk menarik suatu keuntungan di dalam perdagangan
yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya.
Pasal 383 adanya perbuatan penjual menipu pembeli misalnya saja
kualitas/mutu suatu barang dimana penjual barangnya yang sudah
lama/tua kepada pembeli dan mengatakannya pada pembeli bahwa
barang tersebut adalah barang baru.
Pasal 386 adanya perbuatan yang dilakukan oleh penjual dengan
menjual barang palsu dan kepalsuan tersebut disembunyikan oleh
pihak penjual. Misalnya penjual memalsukan barang makanan atau
minuman dengan cara membuat barang lain yang hampir serupa, atau
menyampurinya dengan bahan-bahan lain sehingga harga, kekuatan,
guna atau kemanjurannya dapat berkurang.
Pasal 387 adanya perbuatan penipuan yang dilakukan pihak
pemborong atau ahli bangunan yang dapat membahayakan jiwa orang
lain, misalnya suatu gedung yang baru dibangun, roboh karena tidak
kuatnya pondasi dari bangunan, hal ini bisa terjadi karena bahan-
bahan yang digunakan tidak memadai hal tersebut terjadi karena
adanya perbuatan penipuan dari seorang pemborong atau ahli
bangunan, sehingga merugikan masyarakat.
Pasal 390 adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu
menyiarkan kabar bohong yaitu dengan cara mempromosikan atau
mengiklankan harga atau tarif suatu barang/jasa, tanggung atau
jaminan, hak ganti rugi atau suatu barang dan jasa, adanya
penawaran potongan harga atau hadiah menarik. Penggunaan barang
dan/atau jasa dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, hal ini
termuat dalam pasal 9 UUPK. Instrumen Hukum Pidana ini dapat
dimanfaatkan dengan sangat berharga untuk melindungi kepentingan
konsumen.




2002 digitized by USU digital library

4


2. Termuat di luar KUHPidana antara lain :
a. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup pada
Pasal 82 ayat (3) menyatakan tindakan-tindakan tertentu tindak
pidana kejahatan dan pelanggaran.
b. Undang-undang No. 5 Tahun 1985 tentang perindustrian diatur pada
Pasal 28 dari undang-undang ini.
c. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan diatur
pada Pasal 80 dan Pasal 86 undang-undang ini.
d. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas jalan dan
angkutan jalan.

Ad.2. Aspek Hukum Privat/Perdata

Dalam hukum perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan
azas-azas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen adalah buku ketiga
tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku
ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Seperti perikatan, baik yang
terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan Undang-undang.

Hubungan hukum konsumen adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat
sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).
Hubungan konsumen ini juga dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 1313
sampai Pasal 1351 KUHPerdata. Pasal 1313 mengatur hubungan hukum secara
sukarela diantara konsumen dan produsen, dengan mengadakan suatu perjanjian
tertentu. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing
pihak.
Perikatan karena Undang-undang atau akibat sesuatu perbuatan
menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak (ketentuan
Pasal 1352 KUHPerdata). Selanjutnya diantara perikatan yang lahir karena Undang-
undang yang terpenting adalah ikatan yang terjadi karena akibat sesuatu perbuatan
yang disebut juga dengan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata). Sedangkan pertanggung jawaban perbuatan itu tidak saja merupakan
perbuatan sendiri tetapi juga dari orang yang termasuk tanggung jawabnya seperti
yang diatur pada Pasal 1367-1369 KUHPerdata.

Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada aspek hukum privat/perdata
dalam usaha perlindungan hukum terhadap konsumen. Perbuatan melawan hukum
(on rechtmatigedaad) diatur dalam buku ketiga titel 3 Pasal 1365 sampai 1380
KUHPerdata, dan merupakan perikatan yang timbul dari Undang-undang. Perikatan
dimaksud dalam hal ini adalah terjadi hubungan hukum antara konsumen dan
produsen dalam bentuk jual beli yang melahirkan hak dan tanggung jawab bagi
masing-masing pihak dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya
akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukumnya.

Dalam bahasan lebih lanjut tulisan ini dibatasi pada hubungan hukum pada
perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah satu perjanjian yang mengikat antara
pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda dan pihak lain yang
bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga (ketentuan
pada Pasal 1457 KUHPerdata). Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1457
KUHPerdata ini, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :
1. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada
pembeli.
2002 digitized by USU digital library

5


2. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada
penjual.
Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1472
KUHPerdata. Penjual wajib menegaskan dengan jelas untuk apa ia mengikat diri
dalam persetujuan jual beli. Kemudian lebih lanjut pasal tersebut memberikan suatu
“interpretasi” : segala sesuatu yang kurang jelas dalam persetujuan jual beli, atau
yang mengandung pengertian kembar harus diartikan sebagai maksud yang
“merugikan” bagi pihak penjual. Pada dasarnya kewajiban penjual menurut Pasal
1473 dan Pasal 1474 KUHPerdata terdiri dari dua :
a. kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada
pembeli.
b. kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan
(vrijwaring), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan
apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan.
Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan bahwa “setiap orang bertanggung jawab
tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tapi juga
disebabkan oleh kelalaiannya”.

Hal ini dilihat dari kejadian yang dialami konsumen dimana produsen tidak
memenuhi ketentuan atau standarisasi suatu produk yang akhirnya merugikan
konsumen bahkan sampai mengancam jiwa konsumen. Pasal 1366 KUHPerdata
menyatakan “bahwa pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh produsen
dibebankan kepada konsumen”. Ketentuan ini sangat memberatkan pada konsumen
oleh karena pengetahuan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi kurang.
Ketentuan ini juga sering membuat konsumen enggan untuk menuntut apa yang
merupakan haknya.
Salah satu kasus yang menjadi pengalaman bagi YLKI dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu : kasus perumahan Taman Naragong
Indah Jakarta dimana 34 (tiga puluh empat) penghuni atau konsumen mengajukan
gugatan ingkat janji terhadap PT. Kentanix Supra Internasional (developer) di PN
Jakarta Timur. Konsumen mengajukan gugatan tersebut karena developer dianggap
tidak memenuhi janjinya sebagaimana dimuat dalam brosur pemasaran perumahan
tersebut yakni menyediakan fasilitas rekreasi pemancingan di dalam kompleks
perumahan. Diatas lokasi yang ada kolamnya, ternyata kemudian developer
membangun rumah lagi. Konsumen menggugat agar developer tetap menyediakan
fasilitas yang dijanjikan dalam brosur developer bersangkutan. Developer menolak
dan menggugat konsumen dengan membayar ganti rugi padanya karena konsumen
dianggap mencemarkan nama baik perusahaan dengan menyiarkan berita-berita
tentang sengketa konsumen dengan developer di media massa. PN menolak gugatan
konsumen atas dasar konsumen tidak dapat membuktikan developer telah
melakukan ingkar janji dan menghukum konsumen mengganti rugi pada developer
karena telah terbukti telah menyiarkan berita yang mencemarkan nama baik
developer.
Sekalipun putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi
menjadi perhatian dan hal terpenting di dalam bahasan pokok perlindungan
konsumen antara lain :
a. tentang beban pembuktiann
b. kedudukan brosur pemasaran
c. penerapan 1372 KUHPerdata

Buku keempat KUHPerdata tentang pembuktian dan kadaluarsa, terdapat
ketentuan-ketentuan beban pembuktian alat-alat bukti (Pasal 1865-1866
KUHPerdata). Dari ketentuan hukum ini terlihat bahwa KUHPerdata mengandung
2002 digitized by USU digital library

6


lebih banyak kemiskinan hukum daripada mengakomodasi perlindungan konsumen
di bidang keperdataan. Oleh karena itu perkembangan ilmu hukum harus lebih
memperhatikan masalah perlindungan konsumen ini dalam satu Undang-undang
yang memberikan jaminan atau kepastian hukum bagi konsumen.

A. KERUGIAN AKIBAT BARANG YANG CACAT DAN BERBAHAYA

Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang yang cacat diatur dalam
ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata. Menurut pandangan para sarjana pertanggung
jawaban untuk kerugian yang ditimbulkan oleh benda didasarkan pada ajaran resiko
sedangkan yurisprudensi Belanda berpendapat bahwa tanggung jawab timbul apabila
kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda yang
berada pada pengawasannya. Pada ayat (3) ini menunjukkan pada kerusakan akan
sesuatu benda atau lukanya seseorang yang ditimbulkan dengan perantaraan
sesuatu benda.
Apabila seseorang menimbulkan kerugian tersebut mirip perbuatan melawan
hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka
pertanggung jawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi.

Dalam transaksi yang dilakukan konsumen, konsumen menghadapi
permasalahan yang sulit diatasi oleh konsumen dengan sendiri. Perangkat peraturan
perundang-undangan yang pelaksanaan wewenang administratif aparat pemerintah
masih belum mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen.

Dalam kenyataan konsumen Indonesia masih sering mengalami kasus-kasus
yang sangat merugikan dirinya baik secara materiel maupun immateriel. Seperti
halnya yang dikemukakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Indonesia, dimana
kekecewaan yang dinyatakan oleh konsumen karena kualitas produk yang tidak
memenuhi standar.
Kecenderungan meningkatnya korban yang terjadi pada konsumen
digambarkan oleh Biro Statistik Pusat Jakarta yaitu : tahun 1986 terjadi kasus 321
penderita akibat makanan yang beracun, tahun 1995 adanya kasus penipuan
terhadap 123 orang konsumen perumahan di Riau.

Selama 1997 peristiwa yang menempatkan konsumen sebagai korban dari
ketidak adilan pihak produsen atau pemerintah silih berganti dari kecelakaan jasa
transportasi (kereta api, pesawat udara dan bus).

Kasus keracunan makanan, penjualan rumah fiktif, likuidasi 16 bank
bermasalah, pemungutan dana stiker Sea Games, sampai pemadaman aliran listrik
yang disuplay PT. PLN.
Kesan yang ditangkap dari semua kejadian diatas adalah bahwa posisi
konsumen di Indonesia lemah. Dari aspek hukum, lemahnya posisi konsumen terjadi
tidak hanya dari aspek materi (substansi) hukum, tetapi juga dari sisi kelembagaan
hukum dan budaya hukum.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih detail, tentang perlindungan
konsumen, khususnya dari aspek hukum, akan dibahas satu kasus yang dimensi
perlindungan konsumennya sangat lemah yaitu peristiwa pemadaman listrik total
Jawa – Bali Minggu 13 April 1997 ada tiga bagian dalam tulisan ini.

2002 digitized by USU digital library

7


Pertama, menguraikan soal pemadaman berikut akibat yang timbul dan
diderita oleh konsumen jasa kelistrikan. Juga alasan yang dikemukakan PT. PLN
selaku produsen yang menjelaskan mengapa terjadi pemadaman tersebut.

Kedua, upaya advokasi yang dilakukan YLKI dalam memberdayakan
konsumen jasa kelistrikan. Hambatan yang ditemui YLKI di lapangan termasuk
antara lain kondisi hukum positif yang mengatur hak-hak konsumen jasa kelistrikan.

Ketiga, agenda kedepan yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat
posisi tawar konsumen jasa kelistrikan.

Pada hari Minggu 13 Paril 1997 telah terjadi pemadaman aliran listrik
disebagian besar wilayah Jawa dan Bali. Bagi kepentingan konsumen jasa kelistrikan,
pemadaman tersebut mempunyai dua arti istimewa. Pertama, dari segi cakupan
wilayah, pemadaman kali ini cukup luas dan berada dalam wilayah strategis
pelayanan PT. PLN, yaitu Jawa dan Bali.

Kedua, dari segi waktu, lamanya pemadaman rata-rata 8 jam juga terbilang
cukup lama untuk ukuran PT. PLN.

Kerugian yang diderita konsumen akibat pemadaman tersebut cukup
beragam. Tidak hanya konsumen langsung (pelanggan PT. PLN) yang dirugikan,
masyarakat yang secara langsung tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.
PLN pun juga dirugikan akibat tidak berfungsinya berbagai fasilitas umum yang
powernya disuplay PT. PLN, seperti KRL Jabotabek, lampu pengatur lalu lintas, dan
stasiun pompa bensin umum (SPBU).

Nilai nominal yang diderita konsumen juga beragam, beragam apakah
konsumen sebagai pelanggan rumah tangga atau pelanggan bisnis. Untuk pelanggan
rumah tangga, bentuk kerugian mulai dari tidak bisa mandi karena pompa air tidak
berfungsi, tidak bisa nonton TV sampai harus beli lilin sebagai ganti lampu
penerangan.
Alasan yang dikemukakan oleh PT. PLN atas peristiwa pemadaman tersebut
adalah dikarenakan adanya gangguan teknik yang timbul diluar dugaan pada sistem
relay pengaman tegangan (proteksi) 500 kv yang berbentuk kartu elektronik dengan
sistem modul komputer di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Gandul
Sawangan-Bogor. Kejadian dimaksudkan muncul secara mendadak dan tiba-tiba
dimana peralatan proteksi tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang terprogram
secara komputer. Selanjutnya terhadap gangguan tersebut secepatnya diupayakan
pemulihan suplay tenaga listrik dengan penanganan teknik secara optimal, sehingga
suplay dengan sistem interkoneksi 500 kv Jawa – Bali kembali normal. (Jawaban
Tergugat PT. PLN dalam perkara perdata No.134/Pdt.G/1997/PN.Jaksel)

Upaya advokasi yang dilakukan YLKI dalam merespon terjadinya pemadaman
listrik total Jawa – Bali, 13 April 1997 adalah melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta
yaitu dengan menempuh jalur hukum mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT.
PLN. Hal baru yang dilakukan YLKI dalam gugatan perdata ini adalah selain mewakili
diriya sendiri selaku pelanggan PT. PLN, YLKI juga mewakili masyarakat konsumen
PT. PLN.
Angka-angka yang mengejutkan ini semakin bertambah tiap tahun akan
tetapi sepertinya kurang nyata dalam masyarakat oleh karena banyak konsumen
yang tidak menyuarakan hak dan kepentingannya.
2002 digitized by USU digital library

8


Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh
tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung
jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan
dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh
faktor-faktor sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-
hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi
yang dihasilkan produsen.
2. Adanya kebijaksanaan resmi pemerintah tentang pemakaian barang
berbahaya atau adanya barang yang mempunyai cacat, yang
bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang menyangkut
dengan keamanan dan keselamatan masyarakat. Misalnya dipakainya DOT
untuk pemberantasan malaria melalui Depkes RI.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan
bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak
terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang
cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen,
kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.



B. KRITERIA/UKURAN TERHADAP BARANG YANG DIKATAKAN CACAT
DAN BERBAHAYA.

Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak
memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang
dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama tentang :

a. penampilan produk
b. kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk
c. saat produk tersebut diedarkan

Produk tidak cacat apabila saat lain setelah produk tersebut beredar,
dihasilkan pula produk (bersamaan) yang lebih baik. Tim Kerja Penyusun Naskah
Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI
merumuskan pengertian produk yang cacat sebagai berikut :
“Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena
kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal
lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat
keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai
layaknya diharapkan orang”.

Pengertian cacat dalam KUHPerdata diartikan sebagai cacat yang “sungguh-
sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat
digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati
oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” benda
tersebut dari tujuan yang semestinya.

Dari pengertian ini maka ada satu tanggung jawab bagi produsen untuk
mengutamakan kualitas barang yang diproduksi daripada mengejar kuantitas atau
jumlah barang yang diproduksi.
2002 digitized by USU digital library

9



C. TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI
OLEH PRODUSEN

Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari product
liability, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya
dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat
atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang
disebut dengan strict liability).
Kerugian yang dialami oleh seseorang pemakai produk cacat atau berbahaya,
bahkan pemakainya menjadi korban merupakan tanggung jawab mutlak produsen
atau dipersamakan dengannya. Dalam hal ini produsen berarti :
1. Pembuat produk.
2. Produsen bahan-bahan mentah atau komponen dari produk.
3. Setiap orang yang memasang merek, nama, atau memberi tanda khusus
untuk pembeda produknya dengan orang lain.
4. Tanpa mengurangi tanggung jawab pembuat produk, setiap pengimpor
produk untuk dijual, disewakan, atau dipasarkan.
5. Setiap pemasuk produk, apabila produk tidak diketahui atau pembuat
produk diketahui tetapi pengimpornya tidak diketahui.
Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap
bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat
bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa
kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen.
Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah
tanggung jawab penjual.
Dengan adanya product liability maka terhadap kerugian pada barang yang
dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban
produsen untuk menjamin kualitas suatu produk.
Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali
harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya.
Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada
penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk
dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas
produk yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk
ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai
dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka
pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.
Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang
tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang
sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak
dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya
dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat
benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya.
Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat
tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdata) baik dia mengetahui atau
tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang
dijualnya.
Yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan
kegunaan barang tidak serasi lagi dengan tujuan yang semestinya.
Menurut Prof. Subekti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata :
perkataan tersembunyi ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah
2002 digitized by USU digital library

10

Document Outline

  • Pendahuluan
  • Ad.1. Aspek Hukum Publik
  • Ad.2. Aspek Hukum Privat/Perdata
  • KERUGIAN AKIBAT BARANG YANG CACAT DAN BERBAHAYA

Download
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN as:

From:

To:

Share PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading