This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Personal Document

Permendagri No.33 Tahun 2012

2.62 (8 votes)
Document Description
Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organsiasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
File Details
  • Added: July, 15th 2012
  • Reads: 3939
  • Downloads: 201
  • File size: 105.49kb
  • Pages: 16
  • Tags: ormas, lsm, pendaftaran ormas, kesbangpol
  • content preview
Submitter
Embed Code:

Add New Comment




Showing 2 comments

by golbon on August 11th, 2014 at 04:06 pm
sip
by bimtek lsei on October 27th, 2014 at 01:01 pm
terima kasih atas layanannya
Related Documents

Peran Kesbangpol dlm Implementasi Permendagri No. 44 Tahun 2009

by: detriman, 31 pages

Peran Badan Kesatuan Bangsa & Politik dalam Implementasi Permendagri No. 44 Tahun 2009

warta thomas no 33

by: warta thomas, 8 pages

ini adalah warta St. Thomas no 33

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

by: kpu tanjungbalai, 165 pages

Pengganti

KAMUS Edisi No. 22 Dua Mingguan

by: Kamus, 8 pages

KAMUS, Kaum Muda Santo Thomas, Edisi No. 22/Tahun 3 Dua Mingguan.

KAMUS XXI

by: KAMUS, 8 pages

KAMUS, Kaum Muda Santo Thomas. Edisi no. 21/Tahun 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

by: regina, 15 pages

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok ...

PENDEWASAANUSIAPERKAWINAN DAN HAK-HAKREPRODUKSI BAGIREMAJA INDONESIA

by: hulyah, 35 pages

Pada tahun 2008 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia 227 juta, (Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2000-2025, BPS, BAPPENAS, UNFPA). Indonesia menghadapi banyak masalah berkaitan dengan bidang ...

The Ultimate Making Money Machine 2012 Edition

by: fad828139250, 12 pages

The Ultimate Making Money Machine 2012 Edition find out the new way to make money online the easy way no capital required.

Catching Up: Top rated 10 Fantasy Baseball Catchers for the 2012 Period AND Major Guidelines For Organizing a Profitable Motivation Ceremony

by: ernestball1128, 3 pages

Catching Up: Top rated 10 Fantasy Baseball Catchers for the 2012 Period With the end of the 2011 baseball time comes the preparations for the 2012 fantasy baseball period. It is in no way as well ...

A critical assessment of organic farming-and-food assertions with particular respect to the UK and the potential environmental benefits of no-till agriculture

by: shinta, 25 pages

There is currently considerable discussion about the merits of particular forms of agriculture. The discussion has been generated by excess food production in the EC, continuing public disquiet ...

Content Preview
SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi
pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu
disusun Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan
Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang
Organisasi Kemasyarakatan, sudah tidak sesuai lagi
dengan
kebutuhan
dan
dinamika
organisasi
kemasyarakatan serta prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 2 -



3. Undang
Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5035);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3331);






Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI
DALAM
NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG
PEDOMAN
PENDAFTARAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Pendaftaran
adalah
proses
pencatatan
terhadap
keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi,
dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat
Keterangan Terdaftar.
3. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat
SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan
bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat
pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan
dan persyaratan.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan
perangkat
daerah

sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.



- 3 -

6. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar organisasi
kemasyarakatan.
7. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk
sebagai penjabaran dan/atau pelaksanaan anggaran dasar
organisasi kemasyarakatan.



Pasal 2

(1) Setiap
orkemas wajib
mendaftarkan
keberadaannya
kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah orkemas yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP ORKEMAS

Pasal 3

Orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki
ruang lingkup:
a. nasional;
b. provinsi; atau
c. kabupaten/kota.

Pasal 4
(1) Orkemas
yang
memiliki
ruang
lingkup
nasional
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:
a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur
berjenjang:
1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2
jumlah provinsi di seluruh Indonesia; atau
2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari
beberapa orkemas yang keberadaannya paling
sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia.
b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur
tidak berjenjang:
1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat
nasional dan/atau internasional; dan/atau
2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2
jumlah provinsi di seluruh Indonesia.
(2) Orkemas
yang
memiliki
ruang
lingkup
provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur
berjenjang:
1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2
jumlah
kabupaten/kota
dalam
ruang
lingkup
provinsi; atau
2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari
beberapa orkemas yang keberadaanya paling sedikit
1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup
provinsi.



- 4 -

b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur
tidak berjenjang:
1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat
provinsi; dan/atau
2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2
jumlah
kabupaten/kota
dalam
ruang
lingkup
provinsi.
(3) Orkemas yang memiliki ruang lingkup kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur
berjenjang:
1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2
jumlah
kecamatan
dalam
ruang
lingkup
kabupaten/kota; atau
2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari
beberapa orkemas yang keberadaanya paling sedikit
1/2
jumlah
kecamatan
dalam
ruang
lingkup
kabupaten/kota.
b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur
tidak berjenjang:
1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat
kabupaten/kota; dan/atau
2. orkemas yang memiliki kegiatan secara nyata paling
sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup
kabupaten/kota.
(4) Gabungan orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 2, ayat (2) huruf a angka 2, dan ayat (3)
huruf a angka 2 dapat berfungsi sebagai wadah berhimpun
orkemas, yang dibentuk dari, oleh dan untuk orkemas.


BAB III
TAHAPAN PENDAFTARAN

Pasal 5

Pendaftaran orkemas dilakukan oleh pengurus melalui
tahapan:
a. pengajuan permohonan;
b. penelitian dokumen persyaratan;
c. penelitian lapangan; dan
d. penerbitan SKT.

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 6

(1) Pengurus orkemas ruang lingkup nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan
pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2) Pengurus orkemas ruang lingkup provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengajukan permohonan



- 5 -

pendaftaran kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang
membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
(3) Pengurus
orkemas
ruang
lingkup
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengajukan
permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota melalui
Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan surat
permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau
Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Pasal 8

(1) Permohonan pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
dokumen kelengkapan orkemas dan formulir isian.

Pasal 9

Dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) meliputi:
a. surat permohonan pendaftaran;
b. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang
disahkan notaris;
d. tujuan dan program kerja organisasi;
e. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas
secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga;
f. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan
bendahara atau sebutan lainnya;
g. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6,
terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
i. surat
keterangan
domisili
organisasi
dari
Kepala
Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
k. foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang
memuat papan nama;
l. keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti
kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai
dari pemilik/pengelola;
m. surat
pernyataan
kesediaan
menertibkan
kegiatan,
pengurus dan/atau anggota organisasi;
n. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan
dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua
dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;



- 6 -

o. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan
lainnya;
p. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda
gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum
menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang
ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
q. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan
perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun
yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan
lainnya;
r. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan
keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang
diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan
lainnya;
s. rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang
memiliki kekhususan bidang keagamaan;
t. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi
urusan
kebudayaan
untuk
orkemas
yang
memiliki
kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa;
u. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD
yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas
serikat buruh dan serikat pekerja; dan
v. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk
orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan
nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh
masyarakat.

Pasal 10

Permohonan pendaftaran orkemas ditolak apabila dokumen
kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
terdapat antara lain:
a. orkemas
tersebut
termasuk
organisasi
terlarang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan
Pancasila;
c. tidak sesuai ruang lingkup orkemas;
d. terjadinya konflik kepengurusan;
e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau
orkemas sayap partai politik;
f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau
atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan,
penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan
ketertiban umum;
g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar,
atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau
menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara
atau instansi pemerintahan atau negara lain atau
lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan
separatis; dan/atau




- 7 -

h. nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau
bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam
bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Penelitian Dokumen

Pasal 11

(1) Penelitian dokumen pendaftaran orkemas dilakukan oleh:
a. Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan
b. Petugas peneliti di SKPD yang membidangi Urusan
Kesatuan
Bangsa
dan
Politik
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota.
(2) Petugas
peneliti
dokumen
pendaftaran
orkemas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3) Petugas
peneliti
dokumen
pendaftaran
orkemas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat
melibatkan
petugas
peneliti
dari
kementerian/lembaga
dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang
orkemas.

Pasal 13

(1) Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon
pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada
petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian
lapangan.

Bagian Ketiga
Penelitian Lapangan

Pasal 14

(1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) dilakukan oleh:
a. Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan
b. Petugas peneliti di SKPD membidangi Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang
ditandatangani Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik.



- 8 -

(3) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 15

(1) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, melakukan pengujian dokumen kelengkapan
dengan data, informasi, dan fakta lapangan.
(2) Data, Informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa saran pertimbangan atau
rekomendasi
dari
unit
kerja
lainnya
atau
kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi
urusan sesuai bidang orkemas.

Pasal 16

(1) Petugas peneliti lapangan membuat Berita Acara Hasil
Penelitan Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen
kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan.
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen
kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Bagian Keempat
Penerbitan SKT

Pasal 17

Berita
Acara
Hasil
Penelitan
Lapangan,
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas
Peneliti
Lapangan
kepada
pejabat
yang
berwenang
menandatangi SKT.

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
a. Direktur yang membidangi orkemas atas nama Dirjen
Kesatuan Bangsa dan Politik untuk orkemas lingkup
nasional.
b. Kepala SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi atas nama gubernur untuk orkemas
lingkup provinsi.
c. Kepala SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk
orkemas lingkup kabupaten/kota.








- 9 -


BAB IV
ISI DAN MASA BERLAKU SKT

Pasal 19

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota menerbitkan SKT
sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor SKT;
b. nama organisasi;
c. tanggal berdiri organisasi;
d. bidang kegiatan organisasi;
e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
f. alamat organisasi;
g. masa berlaku SKT;
h. nama instansi yang menerbitkan; dan
i. nama dan tanda tangan pejabat.

Pasal 20

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak
tanggal ditandatangani.

Pasal 21

Format tentang Formulir isian, Surat Pernyataan, Berita Acara
Hasil Penelitian Lapangan, SKT dan petunjuk pengisian SKT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal
16 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
ini.


BAB V
PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU
PENCABUTAN SKT

Bagian Kesatu
Perpanjangan SKT

Pasal 22

Pengurus orkemas mengajukan permohonan perpanjangan
SKT orkemas melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 untuk SKT orkemas yang telah berakhir masa
berlakunya.

Bagian Kedua
Perubahan SKT

Pasal 23

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan
perubahan SKT yang telah diterbitkan.




- 10 -



Pasal 24

(1) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,
dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
a. Nama organisasi;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau
c. Alamat domisili organisasi.
(2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan
SKT dari pengurus.
(3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan
sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pembekuan SKT
Pasal 25
Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan
Pembekuan SKT dalam hal:
a. tidak diindahkannya surat teguran;
b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;
c. permintaan tertulis dari instansi terkait;
d. pengaduan
karena
adanya
aktivitas
orkemas
yang
meresahkan masyarakat;
e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas;
f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan
pencucian uang, separatisme dan terorisme;
g. kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta
melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan
kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan
dan perundang-undangan;
k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras,
dan antar golongan;
m. menyebarkan
ajaran,
paham
dan
keyakinan
yang
meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku,
agama, ras dan golongan tertentu;
n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme,
sosialisme
dan
ideologi
lainnya
yang
bertentangan
Pancasila dan UUD 1945;
o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas
untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;



Download
Permendagri No.33 Tahun 2012

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Permendagri No.33 Tahun 2012 to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Permendagri No.33 Tahun 2012 as:

From:

To:

Share Permendagri No.33 Tahun 2012.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Permendagri No.33 Tahun 2012 as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading