This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Others

Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia ...

0.00 (0 votes)
Document Description
Penduduk Sumatera Barat yang mayoritas masyarakat Minangkabau dikenal kuat berpegang kepada adat, tetapi dapat menerima perobahan norma yang disebabkan oleh pergantian penguasa yang lebih luas (negara). Aturan hukum yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau ada dua bentuk; aturan yang datang dari Tuhan (Islam) berupa Al-Quran dan Hadits, dan aturan adat yang juga terdiri dari dua unsur. Pertama yang bersifat esensial dan tidak dapat berobah, kedua yang dapat berobah dalam bentuk hasil mufakat rapat nagari. Dengan demikian aturan adat Minangkabau terdiri dari bentuk adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, adat yang teradat. Adat adalah bentuk asli yang tidak dapat berobah seperti sistem garis keturunan nasab ibu, peran penghulu dan mamak, pembagian nagari menjadi suku, dan hukum alam sebagai dasar falsafah adat Minangkabau. Adat istiadat, adalah kebiasaan masyarakat untuk wilayah tertentu dalam wilayah Minangkabau, seperti aturan-aturan yang bersifat seremonial. Adat yang diadatkan, adalah sesuatu yang datang dari pemerintah (negara) atau pemerintah daerah, seperti peraturan luhak dan rantau yang kemudian dirobah oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi peraturan kelarasan. Adat yang teradat, adalah aturan berupa hasil kesepakatan rapat nagari. Di sini jelas bahwa aturan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau cukup bervariasi; hukum Islam, Aturan adat dengan segala bentuknya, hukum negara yang bekerja secara bersamaan dalam mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok masyarakat.
File Details
  • Added: October, 25th 2010
  • Reads: 675
  • Downloads: 20
  • File size: 5.87kb
  • Pages: 3
  • Tags: perobahan norma, pergantian penguasa, agama, adat
  • content preview
Submitter
  • Name: matteo
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

hotel murah di indonesia

by: mikedilshan, 7 pages

hotel murah di indonesia

DINAMIKA PERKEMBANGAN KRISTEN [-PROTESTAN] DI INDONESIA dalam ...

by: regina, 15 pages

Sekarang ini di Indonesia tidak mudah lagi bagi kita untuk menggunakan istilah Protestan , karena banyak gereja, yang dulu dimasukkan pemerintah ke 'keranjang' Protestan, misalnya gereja-gereja ...

PASAR LAMINATED DI INDONESIA TELAH KAMI AMBIL ALIH

by: evantinushadi, 1 pages

Berbekal pengalaman dalam bisnis Lantai Kayu khususnya Laminated Parket, kami PT. Mitra Karunia Anggara, dengan Sistem Manajemen dan Sistem Pemasarannya telah berhasil mengambil pasar laminated ...

Fortuner SUV Terbaik di Indonesia

by: rosie, 2 pages

Dalam file PDF ini saya melakukan review tentang produk mobil sport dari Toyota Motor Indonesia dalam kategori SUV Terbaik di kelasnya yang menggunakan teknologi canggih pendingin mesin Intercooler ...

100724 perkembangan ekonomi kreatif di indonesia artepolis 2010 rev 1

by: chan, 32 pages

100724 perkembangan ekonomi kreatif di indonesia artepolis 2010 rev 1

PERAN KONSULTAN ISO 9001:2008 DALAM MENDEVELOP PRODUCTIVITY SYSTEM DI PERUSAHAAN.

by: abrahamhandoyo, 2 pages

PERAN KONSULTAN ISO 9001:2008 DALAM MENDEVELOP PRODUCTIVITY SYSTEM DI PERUSAHAAN. Seorang pengusaha pernah bertanya apa bedanya konsultan iso yang satu dengan yang lain? Pertanyaan yang wajar ...

PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

by: wasil, 338 pages

Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh tentang perdagangan ( trafficking ) perempuan dan anak Indonesia. Sudah banyak artikel surat kabar yang ditulis dan penelitian yang dilakukan terhadap ...

PERKEMBANGAN SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT DI INDONESIA

by: rita, 49 pages

Kebudayaan Megalitikum • Kebudayaan batu-batu besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ditandai oleh: pendirian menhir, dolmen, pundan bertangga, peti mati batu (sarcophagus). • Lokasi di ...

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

by: jonny, 30 pages

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Created by : Elina Wardatul Istiqomah (12) Indah Nur Fitria (16) Mujibatur Rohmah (19) ...

Sejarah pendidikan islam di indonesia

by: lenora, 4 pages

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIAOlehMuhamadSiswantoTugaskelompokKel. 1 SejarahMadrasahdi IndonesiaKel. 2 pesantrensebagailembagapendidikan Islam

Content Preview
Perpustakaan Universitas Indonesia >> UI - Tesis S2

Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia:
kajian antropologi hukum di Daerah Sumatera Barat
M. Farid
Deskripsi Dokumen: http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=76890
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak

Penduduk Sumatera Barat yang mayoritas masyarakat Minangkabau dikenal kuat berpegang kepada adat,
tetapi dapat menerima perobahan norma yang disebabkan oleh pergantian penguasa yang lebih luas
(negara). Aturan hukum yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau ada dua bentuk; aturan yang
datang dari Tuhan (Islam) berupa Al-Quran dan Hadits, dan aturan adat yang juga terdiri dari dua unsur.
Pertama yang bersifat esensial dan tidak dapat berobah, kedua yang dapat berobah dalam bentuk hasil
mufakat rapat nagari. Dengan demikian aturan adat Minangkabau terdiri dari bentuk adat, adat istiadat, adat
yang diadatkan, adat yang teradat. Adat adalah bentuk asli yang tidak dapat berobah seperti sistem garis
keturunan nasab ibu, peran penghulu dan mamak, pembagian nagari menjadi suku, dan hukum alam sebagai
dasar falsafah adat Minangkabau. Adat istiadat, adalah kebiasaan masyarakat untuk wilayah tertentu dalam
wilayah Minangkabau, seperti aturan-aturan yang bersifat seremonial. Adat yang diadatkan, adalah sesuatu
yang datang dari pemerintah (negara) atau pemerintah daerah, seperti peraturan luhak dan rantau yang
kemudian dirobah oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi peraturan kelarasan. Adat yang teradat, adalah
aturan berupa hasil kesepakatan rapat nagari. Di sini jelas bahwa aturan yang berlaku dan berkembang
dalam masyarakat Minangkabau cukup bervariasi; hukum Islam, Aturan adat dengan segala bentuknya,
hukum negara yang bekerja secara bersamaan dalam mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok
masyarakat.
<br />

<br />
Setiap norma tersebut lengkap dengan pranatanya, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk memilih
pranata hukum mana yang dapat memberikan peluang untuk mencapai keinginan mereka. Sebaliknya juga
tidak tertutup kemungkinan bahwa pranata hukum yang ada juga ikut memilih kasus mana yang akan
mereka tampung dan mana yang ditolak, berdasarkan kepentingan lembaga itu sendiri. Seperti apa yang
pernah
<br />
dikemukakan oleh Keebet V. Benda Beckmann tentang Forum Shopping dan Shopping Forum. Dalam
menjelaskan pola pilihan hukum dan pranatanya itu tidak dapat dilepaskan dari sistem kebudayaan, sistem
kepercayaan, dan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat.
<br />

<br />
Inti kebudayaan atau model pengetahuan masyarakat memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan, yang
antara lain adalah sistem kepercayaan dan organisasi sosial. Kedua unsur ini tidak hanya berhubungan
dengan unsur-unsur ekonomi, bahasa dan komunikasi, kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan masyarakat

saja, tetapi juga menghubungkan pengaruh alam terhadap keteraturan, konflik, dan penyelesaian konflik,
Hal ini disebabkan karena sistem kepercayaan dapat menjadi sumber norma (hukum agama), dan organisasi
sosial dapat membentuk norma pula (hukum adat dan hukum negara), Keduanya dapat mengatur masalah
yang sama dalam masyarakat yang sama pula. Karena itu hukum agama, hukum adat, dan hukum negara
dapat menciptakan keteraturan. Tetapi juga dapat menimbulkan konflik, yang juga dapat memberikan
penyelesaian,
<br />

<br />
Pendekatan antropologi hukum yang digunakan dalam membuktikan kerangka teoritis di atas adalah metode
kasus sengketa (Hoebel, 1983) untuk dapat memudahkan mencari hukum apa yang berlaku. Karena model
ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan mentode
kasus non-sengketa (Holleman, 1986) untuk menemukan ide atau prinsip normatif yang terkandung
dibelakang prilaku hukum yang aktual. Untuk menghubungkan individu sebagai pusat analisis dengan
lingkungannya digunakan metode kasus yang diperluas (Van Velaen, 1967) dan konsep semi-autonomous
social fiel ( Moore, 1983).
<br />

<br />
Wilayah Sumatera Barat sekarang hanya sebagian dari wilayah Minangkabau lama, tetapi daerah utamanya
memang Sumatera Barat sekarang, sehingga sering dipahami bahwa Minangkabau itu adalah Sumatera
Barat. Padahal wilayah Sumatera Barat ada yang
<br />
bukan Minangkabau seperti Mentawai. Berdasarkan kondisi alamnya mata pencaharian dan perekonomian
masyarakat mangandalkan pertanian yang bergerak menjadi semitradisional. Berdasarkan mata pencaharian
dan perekonomian ini muncul kelas sosial petani pemilik tanah yang lebih tinggi derajatnya dan petani
penggarap (orang manapek). Walaupun ada profesi lain yang dianggap terhormat oleh masyarakat seperti
pedagang atau pengusaha, PNS dan ABRI (pejabat negara) tetapi jumlahnya sedikit, sehingga dalam
ceremonial dan perlakuan adat tetap mengacu kepada dua kelas tersebut.
<br />

<br />
Walaupun agama masyarakat keseluruhan Islam, tetapi kepercayaan mereka dapat dikategorikan menjadi;
yang berpendidikan SLTP ke bawah mencampurkan Islam dengan Mitos, SLTP dan SLTA peralihan antara
bentuk pertama dengan Islam rasional, SLTA ke atas mempraktekkan Islam secara moderat dan rasional.
<br />

<br />
Dalam kasus-kasus perkawinan masyarakat Minangkabau memilih norma yang ada dengan
mempertimbangkan status sosialnya dalam masyarakat, politik dan ekonomi, agama untuk dapat mencapai
penyelesaian sesuai dengan yang diinginkan. Mereka tidak akan memilih lembaga adat kalau status sosial
mereka secara adat lemah, seperti kelompok masyarakat manapek mereka lebih memilih hukum agama dan

hukum negera. Atau bisa saja mereka menggabung ketiga sistem hukum tersebut, seperti dalam kasus
perceraian. Untuk memutus perkara mereka pilih Pengadilan Agama dan hukum Islam, tetapi untuk
pembagian harta bersama dan pengasuhan anak menggunakan aturan adat. Ketika terjadi pertentangan
antara norma adat dengan lainnya, tetapi masyarakat nekad untuk melanggar norma adat dan memilih norma
lain, maka mereka akan mendapat sangsi dari lembaga adat, Seperti melanggar aturan larangan menikah
bagi orang satu suku. Semua ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang penulis ungkap dalam bab IV,
<br />

<br />
Dalam kasus sengketa kewarisan masyarakat Minangkabau menggunakan lembaga adat untuk harta pusaka
tinggi. Sementara untuk harta bersama mereka sering menyelesaikannya dengan pendekatan kekeluargaan
melalui pesan mamak, sehingga akhirnya pengaruh norma adat lebih kental dari hukum Islam dan hukum
negara. Inilah penyebabnya masyarakat Minangkabau tidak pernah membawa perkara kewarisan mereka ke
pengadilan agama atau pengadilan negeri. Pola penyelesaian kasus sengketa waris masih sama seperti
sebelum berlakunya undang-undang tentang Pengadilan Agama.
<br />

<br />
Masalah perwakafan tidak dikenal dalam adat Minangkabau, sehingga mereka murni menggunakan aturan
wakaf menurut agama Islam, Cuma saja mereka mensyaratkan kalau harta yang akan diwakafkan adalah
harta pusaka tinggi harus melalui persetujuan anggota paruik yang berhak. Kalau itu harta pusaka rendah
pemilik babas mewakafkannya sesuai hukum Islam. Cuma saja sering terjadi proses wakaf hanya dengan
aturan hukum Islam saja, tanpa mematuhi hukum negara sehingga tanah wakaf sering tidak memiliki
sertfikat.
<br />

<br />
Dari beberapa kasus yang penulis ungkap dapat dibuktikan bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat
Minangkabau bersumber dari sistem kepercayaan (Islam), dan organisasi sosial yang menimbulkan hukum
adat dan hukum negara. Semua norma ini saling berinteraksi dan dapat menjadi sumber keteraturan, konflik,
dan juga sebagai sumber penyelesaian konflik. Dengan demikian kewenangan peradilan agama tidak hanya
diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma-norma lain. Untuk itu pengadilan agama harus
memperhatikan norma-norma lain tersebut dalam memutus perkara, atau pendekatan pluralisme hukum
adalah pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam kewenangan peradilan agama.
<br />

<br />


Download
Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia ...

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia ... to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia ... as:

From:

To:

Share Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia ....

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia ... as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading