This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Education

POLITISASI BIROKRASI

Document Description
POLITISASI BIROKRASI
File Details
  • Added: March, 31st 2011
  • Reads: 1105
  • Downloads: 86
  • File size: 132.71kb
  • Pages: 26
  • Tags: makalah, birokrasi
  • content preview
Submitter
  • Username: budiraspati
  • Name: budiraspati
  • Documents: 77
Embed Code:

Add New Comment




Content Preview
POLITISASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Oleh :
Djunaedi Sajidiman

Abstrak

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 yang kemudian diikuti pengaturan
otonomi daerah seluas-luasnya, yang salah satunya ditandai dengan pelaksana-
an Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secara
langsung oleh rakyat, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam konstelasi
ketetanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Banyak nilai positif yang didapat dan bermanfaat, akan tetapi banyak
juga dampak negatif yang menyertainya. Salah satu dampak negatif dimaksud
adalah politisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota (studi kasus
di Pemkab Cianjur). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa Pegawai
Negeri (PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI) dalam proses Pemilu Legislatif
maupun Pemilupres/Pemilukada harus netral, dalam arti, tidak menjadi anggota
salah satu partai politik, tidak menjadi tim sukses salah satu partai politik atau
pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dan tidak ikut-ikutan kegiatan kampanye dalam kegiatan Pemilu dan
Pemilupres/Pemilukada dimaksud. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata PN
khususnya PNS hampir selalu terseret arus politisasi birokrasi. Hal ini sebagai
akibat aturan yang tidak konsisten terhadap netralitas PN, karena adanya
perbedaan perlakuan terhadap PNS pada satu sisi, dan anggota TNI/POLRI pada
sisi lainnya. Yang dimaksud adalah, bagi PNS, pengertian netralitas adalah
dengan tetap diberi hak memilih dan dipilih, sementara bagi anggota TNI/POLRI
tidak, padahal sama-sama PN. Dari perbedaan perlakuan inilah dalam praktek-
nya sulit terhindar dalam dukung-mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, atau bahkan “penggiringan” PNS terutama oleh pasangan calon yang
kebetulan incumbent.


Kata Kunci : Politisasi, Birokrasi, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pendahuluan :
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemba-
ngunan, dan pembinaan/pelayanan masyarakat sangat bergantung pada
kesempurnaan aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri (PN) yang
penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, negara dan pemerintah, serta yang bersatupadu, bermental baik,
berwibawa, kuat, berdayaguna, berhasilguna, bersih, berkualitas tinggi, dan
sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara,
dan abdi masyarakat.

1

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43
Tahun 1999, untuk mewujudkan pegawai negeri dengan kategori tersebut di
atas, perlu dilakukan pembinaan dengan sebaik-baiknya atas dasar per-
paduan sistem karier dan sistem prestasi kerja yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan
kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat.

Profesionalisme PNS :
Sebagai bagian daripada pembinaan PNS, maka pengangkatan PNS
dalam dan dari jabatan (struktural maupun fungsional) harus didasarkan
pada sistem prestasi kerja dengan penilaian yang obyektif terhadap prestasi,
dedikasi, kompetensi, pengalaman, serta pendidikan dan pelatihan (diklat).
Dalam pada itu pembinaan kenaikan pangkatnya pun harus pula didasarkan
pada sistem karier.
Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk peng-
angkatan pertama didasarkan atas kecakapan PNS yang bersangkutan,
sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan,
pengabdian, dan syarat-syarat obyektif lainnya juga menentukan. Adapun
sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk
pengangkatan seseorang menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik
pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh PNS
bersangkutan. Kecakapan harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas,
dan prestasi dibuktikan secara nyata.
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari
jabatan struktural sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.100
Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan untuk jabatan fungsional diatur
dalam PP No. 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawaia Negeri
Sipil. Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas, maka dalam pengangkatan,

2

pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural
harus diproses melalui suatu badan pertimbangan yang dibentuk khusus
untuk itu, yaitu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Baperjakat ini dibentuk pada setiap instansi baik di tingkat pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota. Bahkan untuk level eselon II, berdasarkan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota, harus
dikonsultasikan terlebih dulu kepada Gubernur. Khusus untuk jabatan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Sekwan, ber-
dasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 jo. No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, terlebih dulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Netralitas PNS :
Untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan, serta agar
dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas
yang dibebankan kepadanya, maka PN umumnya dan PNS khususnya harus
netral dari pengaruh partai politik (lihat PP No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 12
Tahun 1999). Pengertian netral di sini adalah tidak menjadi anggota atau
pengurus partai politik, tidak menjadi tim sukses, dan tidak turutserta dalam
kegiatan propaganda/kampanye mendukung salah satu partai politik dalam
Pemilu Legislatif, dan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam
Pemilupres, serta pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dalam Pemilukada.
Demikian lengkapnya aturan kepegawaian mengenai pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural ini di
lingkungan pemerintah daerah (kabupaten/kota), maka keliru kalau ada
sementara pendapat yang mengatakan bahwa hal itu merupakan “hak
prerogatif” murni Kepala Daerah. Dengan hak prerogatif macam ini (yang
tidak mengidahkan ketentuan normatif) akan berakibat tidak berjalannya
mekanisme yang seharusnya, bahkan kecenderungan politisasi jabatan atau

3

politisasi birokrasi menjadi kenyataan. Politisasi di sini adalah upaya
mempolitikkan” atau menarik PNS ke ranah politik dalam pemerintahan
yang seharusnya netral. Hal ini terbukti dengan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota selama ini, misalnya :
1. Pengangkatan jabatan struktural eselon II.b. yang sebelumnya tidak
diproses melalui Baperjakat.
2. Pengangkatan jabatan struktural eselon II, III, dan IV yang tidak sesuai
dengan kompetensinya.
3. Pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural berupa demosi
(penurunan eselon/non job) yang tidak memperhatikan kesalahan/
pelanggaran PNS yang bersangkutan melalui proses pemeriksaan dan
berita acara oleh Inspektorat Daerah (Irda) selaku aparat fungsional
pengawasan di daerah.
4. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya janji-janji politik dengan
partai politik atau pihak tertentu pengusung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dalam Pemilukada sebelumnya, atau setelah resmi
menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Bukti nyata dapat dilihat tatkala yang diangkat pada suatu jabatan tidak
pas dengan kompetensinya, misalnya kepala SOPD yang membidangi
pekerjaan umum (cipta karya, bina marga, pengairan) diduduki oleh orang
yang tidak berlatar belakang pendidikan formal teknis, camat diduduki oleh
orang yang berlatar belakang guru. Pada jabatan fungsional pun sama,
misalnya jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan kepala sekolah
(SMAN, SMKN) karena dianggap tidak mendukung, dialihtugaskan menjadi
pengawas dan kembali menjadi guru, dsb.
Benar bahwa wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pember-
hentian PNS dalam dan dari jabatan struktural ada pada Kepala Daerah
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, akan tetapi dalam pelaksa-

4

naannya harus melalui mekanisme dan persyaratan-persyaratan tertentu,
yaitu :
1. Mekanismenya diproses melalui Baperjakat.
2. Persyaratannya adalah :
a. Berstatus PNS;
b. Serendah-rendahnya menduduki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang pangkat yang ditentukan;
c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
f. Sehat jasmani dan rohani.
Kebijakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam
dan dari jabatan struktural mestinya normatif, mengikuti aturan dan persya-
ratan yang ada, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Justru kecende-
rungannya Kepala Daerah mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan
PNS dimaksud karena :
1. Sikap PNS yang dipandang mendukung dan tidak mendukung pada
waktu pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang bersang-
kutan dalam proses Pemilukada.
2. Adanya titipan-titipan politik sebagai “bargaining” terutama oleh masya-
rakat pendukung, termasuk anggota DPRD dan partai politik yang
menjadi kendaraan pada waktu pencalonannya dalam Pemilukada.
3. Adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta adanya
kontribusi” dari PNS tertentu untuk membantu “menutup” bekas biaya-
biaya yang dikeluarkan pada waktu proses Pemilukada.
Kebijakan yang keliru ini tentu saja berdampak terhadap pergantian
kepemimpinan di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) karena
banyak PNS yang terhambat kariernya, dan sudah barang tentu berpengaruh
juga terhadap kinerjanya. Karenanya dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah dipandang perlu memberikan rekomendasi sehingga penerapan

5

aturan kepegawaian bebas dari praktek-praktek politisasi yang mengganggu
netralitas PNS selaku unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi
masyarakat, yang dampak lebih jauhnya adalah ketidakadilan.

Demokratisasi dan Politisasi Jabatan PNS :
Jika dilihat dari konsep demokrasi, demokratisasi adalah penerapan
prinsip-prinsip atau kaidah demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegara-
an. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju sistem pemerin-
tahan yang lebih demokratis, tujuannya adalah terbentuknya kehidupan
politik yang berciri demokrasi. Demokratisasi juga berarti proses penegak-
kan nilai-nilai (kultur) demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat
terbentuk secara bertahap, dan harus ada lembaga (struktur) demokrasi
yang berciri demokrasi.
Satu hal yang perlu dicatat bahwa penerapan demokrasi dalam politik di
Indonesia diwujudkan dalam keterwakilan masyarakat di lembaga-lembaga
perwakilan rakyat (legislatif) dan dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Aturan-aturan inilah
yang harus dijalankan oleh pemerintah. Akan tetapi apabila masalahnya
sudah menjadi kewenangan pemerintah (eksekutif), maka campur tangan
legislatif tidak dibenarkan lagi sepanjang tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan dimaksud. Demikian halnya dalam kebijakan peng-
angkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan
(struktural/fungsional) termasuk pengangkatan direksi badan usaha milik
daerah. Campur tangan yang demikian berarti sudah masuk dalam kategori
politisasi birokrasi. Terlebih lagi bahwa untuk pengembangan karier PNS
sudah ada aturan yang jelas dan berlaku netralitas dari pengaruh partai
politik.
Demokratisasi dalam pemerintahan khususnya yang menjadi kewe-
nangan eksekutif perlu juga melibatkan pihak lain untuk “memusyawarahkan
(demokrasi) sesuatu sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.
Wujud demokratiasasi dalam hal kepegawaian salah satunya dengan

6

pembentukan Baperjakat, yaitu suatu forum musyawarah antara lain untuk
memberikan pertimbangan bagi pengangkatan, pemindahan, dan pember-
hentian PNS dalam dan dari jabatan/pekerjaannya. Termasuk juga pertim-
bangan dalam hal pemberian sanksi, dan pemberian tugas belajar.
Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugas-tugas
administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis
pekerjaan dari orang banyak (Wahyudi Kumorotomo, 1992:74). Kata biro-
krasi juga bermakna suatu metode organisasi yang rasional dan efisien
(David Osborne dan Ted Gaebler, 1999:14).
Sama halnya dengan PNS, maka birokrasi pemerintah pun mestinya
netral, tidak menjelma menjadi kekuatan politik. Menurut Max Weber dalam
Miftah Thoha (1995:147), birokrasi pemerintah bukanlah kekuatan politik,
melainkan instrumen politik, artinya, birokrasi harus berfungsi sebagai agen
bukan sebagai master. Birokrasi lebih menekankan aspek teknis adminis-
tratif dan teknis operasional daripada aspek politik. Birokrasi yang bukan
merupakan kekuatan politik ini seharusnya bebas dari pengaruh dan
keterikatan dengan kekuatan politik. Jika birokrasi menjadi kekuatan politik,
atau setidaknya dipakai ajang kepentingan politik, itulah yang disebut
politisasi birokrasi.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakat-
an, sesuai dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah
(kabupaten/kota), beban kerja, dan pembagian habis tugas, dibentuk kelem-
bagaan pemerintah daerah. Kelembagaan pemerintah kabupaten/kota terdiri
dari unsur-unsur Pemerintah Daerah yang meliputi DPRD sebagai badan
legislatif daerah, Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah yang
meliputi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, serta Pemerintah Desa.
Pejabat/pegawainya terdiri dari pejabat struktural, fungsional, dan non
struktural, serta seluruh pegawai (PNS dan non PNS). Sementara ketatalak-
sanaannya mengikuti aturan sebagaimana ditetapkan dalam organisasi dan
tata kerja serta mekanisme kerja sesuai dengan peraturan perundang-

7

undangan yang berlaku. Organisasi (kelembagaan) perangkat daerah
disebut SOPD.
Birokrasi pemerintah daerah perlu ditata sedemikian rupa agar
eksistensi organisasi benar-benar nyata dan bermanfaat bagi proses
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembina-
an kemasyarakatan. Salah satu upaya ke arah itu adalah penempatan
orang-orang (pegawai) yang mempunyai kriteria dan kompetensi sesuai
dengan persyaratan, dalam arti layak dan patut, sehingga dapat melaksana-
kan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
Sebagai hasil dari penarikan (recruitment) dan seleksi (selection) yang
dilakukan melalui mekanisme manajemen sumber daya manusia, selanjut-
nya dilakukan penempatan (placement) pegawai dalam suatu jabatan/
pekerjaan. Penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali
dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru (Syafri Mangkuprawira,
2002:166). Atau merupakan proses penugasan/pengisian jabatan atau
penugasan kembali pegawai pada tugas baru atau jabatan yang berbeda
(M.T.E. Hariandja, 2002:156). Penempatan di sini bukan hanya untuk
pegawai baru, tetapi juga untuk pegawai lama dalam posisi dan jabatan baru,
sebagai akibat adanya program mutasi.
Termasuk dalam pengertian penempatan, menurut Sondang P. Siagian
(1999:168-173) adalah promosi, alih tugas (transfer), dan demosi. Promosi
adalah naiknya jabatan seseorang ke jabatan lain yang memiliki tanggung
jawab lebih besar, tingkatan dalam hierarki organisasi lebih tinggi, dan
penghasilannya pun lebih besar. Alih tugas ada dua bentuk, yaitu pertama,
adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab,
hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya
terdahulu, disebut “tour of duty.” Kedua, penempatan seseorang pada tugas
yang sama atau sejenis dengan tanggung jawab dan penghasilan relatif
sama tetapi di tempat baru, disebut “tour of area.” Sementara demosi adalah
penurunan pangkat atau jabatan yang tentu saja tanggung jawab dan
penghasilannya semakin kecil. Demosi biasanya dikaitkan dengan pengena-

8

an sanksi karena berbagai sebab, misalnya, prestasi kerja (kinerja) pegawai
yang kurang/tidak memuaskan, atau perilakunya yang disfungsional (tidak
disiplin, dsb.).
Promosi merupakan dambaan setiap pegawai. Tetapi bagi siapa pun
promosi itu dilakukan, yang penting adalah pertimbangan-pertimbangan yang
dipergunakannya harus didasarkan pada serangkaian kriteria yang obyektif,
tidak pada “selera” pejabat yang berwenang, lebih-lebih karena KKN atau
atas dasar titipan-titipan politis. Kriteria obyektif adalah dilihat dari prestasi
kerja dan senioritas pegawai bersangkutan serta kompetensi dan pengala-
mannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Promosi pun harus memper-
hitungkan kemampuan pegawai bersangkutan apabila nanti menduduki
posisi yang lebih tinggi. Hal ini menjadi lebih penting karena kenyataannya
kemampuan setiap manusia itu ada batasnya. Jadi, tidak mustahil ada
seorang pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang bagus pada posisi
sekarang, tetapi karena dia sudah mencapai puncak kompeten-sinya, tidak
lagi mampu berprestasi bagus pada posisi yang lebih tinggi.
Di lingkungan organisasi pemerintah yang berlaku untuk PNS, prinsip
penempatan dalam jabatan adalah “profesionalisme” sesuai dengan :
1. Kompetensi.
2. Prestasi kerja.
3. Jenjang kepangkatan.
4. Syarat-syarat obyektif lainnya :
a. Disiplin kerja;
b. Kesetiaan;
c. Pengabdian;
d. Pengalaman;
e. Kerjasama;
f. Dapat dipercaya.
Kendati dalam banyak hal kebijakan pemerintah (daerah) dibuat dalam
arena politik, tetapi dalam hampir semua perencanaan dan pelaksanaannnya
dalam arena birokrasi (Miftah Thoha, 2005:68), sehingga posisi birokrasi

9

dipandang strategis. Inilah mengapa politisasi birokrasi menjadi keniscaya-
an. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah dukungan politik
(akseptabilitas) ini jangan sampai meniadakan kapabilitas, terutama dari
pegawai yang akan didudukkan dalam posisi jabatan-jabatan publik tadi.
Sebagai rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih
tinggi adalah program pengembangan karier pegawai termasuk PNS.
Pengembangan karier dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :
1. Bersifat individual, karena merupakan bagian dari penentuan nasib
seseorang pekerja sebagai manusia. Dari sisi ini karier mempunyai
makna bagi kehidupan seseorang, seperti kenaikan tingkat, status,
kekuasaan, tanggung jawab, dan juga pendapatannya.
2. Bersifat organisasional, karena dalam setiap organisasi/perusahaan
termasuk instansi pemerintah selalu harus dikembangkan dan disusun
program pengembangan karier bagi anggota/pekerjanya. Dari sisi ini
organisasi/perusahaan/instansi pemerintah harus memberikan kesempat-
an dan membantu setiap pegawainya untuk mengambil keputusan yang
tepat tentang pengembangan karier dirinya.
Cara ke arah pelaksanaan pengembangan karier adalah jalur karier,
yang merupakan rangkaian aktivitas pengembangan yang melibatkan
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, baik secara formal maupun
informal yang akan membantu membuat seseorang mampu memegang
jabatan/pekerjaan yang lebih maju. Dalam kaitannya dengan PNS, pengem-
bangan karier harus mempertimbangkan : Integritas, moralitas, diklat yang
telah diikuti, kepangkatan, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompe-
tensi.
Jalur karier dimaksud dalam pelaksanaannya perlu terlebih dulu
ditetapkan dasar/landasan pertimbangan yang akan dijadikan pedoman
untuk memilih pegawai mana yang harus dimutasikan. Hal ini penting
dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kondisi kepegawaian
dalam organisasi. Dasar/landasan dimaksud biasanya adalah : Sistem
merit/prestasi (meritokrasi), sistem senioritas, dan sistem spoil/nepotisme.

10

Download
POLITISASI BIROKRASI

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share POLITISASI BIROKRASI to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share POLITISASI BIROKRASI as:

From:

To:

Share POLITISASI BIROKRASI.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share POLITISASI BIROKRASI as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading