This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Education

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI

1.00 (4 votes)
Document Description
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA (ISI)
File Details
  • Added: May, 03rd 2011
  • Reads: 2276
  • Downloads: 22
  • File size: 207.74kb
  • Pages: 64
  • Tags: sistem, penyelenggaraan, pemerintahan, nkri
  • content preview
Submitter
  • Username: budiraspati
  • Name: budiraspati
  • Documents: 77
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI

by: budiraspati, 5 pages

ISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN COVER

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (FULL)

by: budiraspati, 60 pages

DJUNAEDI S, MM, MPd - SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Untuk Diklat Prajabatan Golongan II dan III Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2008

JASA KONSULTAN SOP, KONSULTAN SOP, SOP CONSULTANT, PROSEDUR PERUSAHAAN, KONSULTAN SOP, PROCEDURE CONSULTANT, KONSULTAN SISTEM PROSEDUR, CONSULTANT SISTEM PROSEDUR HRD, PROSEDURE KONSULTAN, KONSULTAN PROSEDUR HR MANAJEMEN, KONSULTAN PROSEDURE MARKETING DAN

by: abrahamhandoyo, 2 pages

JASA KONSULTAN SOP, KONSULTAN SOP, SOP CONSULTANT, PROSEDUR PERUSAHAAN, KONSULTAN SOP, PROCEDURE CONSULTANT, KONSULTAN SISTEM PROSEDUR, CONSULTANT SISTEM PROSEDUR HRD, PROSEDURE KONSULTAN, KONSULTAN ...

montaj hale industriale sau servicii partiale de montaj structuri metalice, sisteme complete de fatada si acoperis cu panouri sandwich sau inchideri hale industriale pe sistem de tabla cutata, termoizolatie si hidroizolatie

by: hidroizolatii, 1 pages

CONDURARU GRUP SRL realizeaza servicii complete de montaj hale industriale sau servicii partiale de montaj structuri metalice, sisteme complete de fatada si acoperis cu panouri sandwich sau inchideri ...

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MENENTUKAN JENIS ...

by: samuel, 23 pages

Sistem pakar ( expert system ) secara umum adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ...

SISTEM PENDmIKAN NASIONAL DANPERANBUDAYA1'ERHA DAP PEMBANGUNAN ...

by: sebestyen, 7 pages

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, berdasar Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, ...

Kcd226 Sistem Operasi Lecture05

by: wasil, 17 pages

Kcd226 Sistem Operasi Lecture05

Sejarah Sistem Ekonomi Dunia

by: suzuka, 8 pages

SISTEM EKONOMI YANG TERKENAL DI DUNIA OLEH : EDY PURNOMO,SPD ,M.Si DISAMPAIKAN DALAM RANGKA KULIAH ILMU BUDAYA DASAR PADA MAHASISW I PRODI KE BIDANAN CURUP 1. ...

disposisi sistem informasi proposal

by: cabikhosting, 6 pages

disposisi sistem informasi proposal

Komunist Sistem Uzerine: Elestiriler ve Oneriler

by: Cumhurbaskani, 2 pages

Eleştiri

Content Preview
BAB I
SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA

A. Pendahuluan
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara, dan abdi masyarakat yang berperan dalam proses perencanaan, pelak-
sanaan, dan pengawasan/pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pelak-
sanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, tentu harus memiliki
pengetahuan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan
budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya itu.

B. Deskripsi Singkat
Mata diklat ini membahas pengertian tentang sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara RI, asas-asas pemerintahan (tujuh kunci pokok), asas-
asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, lembaga-lembaga
pemerintah, serta hubungan Presiden dengan lembaga-lembaga negara dalam
rangka penyelenggaraan negara dan proses manajemen pemerintahan.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Dasar :
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami
hal ihwal tentang penyelenggaraan pemerintahan negara RI.
2. Indikator Keberhasilan :
Setelah selesai pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :
a. Menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara RI;
b. Menjelaskan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
KKN;
c. Menjelaskan tata urut peraturan perundang-undangan, rancangan per-
aturan perundang-undangan serta teknik penyusunannya;
d. Menjelaskan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan;
e. Menjelaskan hubungan Presiden (eksekutif) dengan lembaga-lembaga
negara lainnya (legislatif dan yudikatif).
1


D. Pengertian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
1. Sistem pemerintahan negara RI adalah uraian tentang mekanisme pemerin-
tahan negara yang dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
menurut Undang-undang Dasar 1945 {Ps. 4 Ayat (1)}.
2. Jadi sistem bekerjanya pemerintah sebagai fungsi yang ada pada Presiden
(eksekutif). Di sini tidak dibicarakan sistem penyelenggaraan negara oleh
lembaga-lembaga negara lain (legislatif dan yudikatif) secara keseluruhan.
3. Disinggungnya fungsi lembaga-lembaga negara lain (MPR, DPR, DPD,
BPK, MA, MK, KY) adalah untuk memberi keterangan yang lebih jelas
tentang fungsi-fungsi Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
negara.

E. Asas-asas Sistem Pemerintahan Negara
Sistem pemerintahan negara tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai
Tujuh Kunci Pokok” dan setelah mengalami perubahan (amandemen) empat
kali, tercantum juga dalam batang tubuh UUD 1945. Sistem dimaksud
adalah :
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum {Ps.1 Ayat (3)}.
2. Sistem konstitusional {Ps. 4 Ayat (11)}.
3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat {Ps. 1 Ayat(2)}.
4. Presiden ialah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara {Ps. 4
Ayat (1)}.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu Presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas (Ps. 7, 7A).







2


BAB II
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK DAN BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME


A. Pemerintahan yang Baik
1. Ide Negara :
a. Negara Kesejahteraan (Welfare State);
b. Negara Kepolisian (Police State);
c. Negara Administratif (Administrative State).
2. Istilah “Governance” ada tiga terjemahan :
a. Kepemerintahan;
b. Pengelolaan;
c. Penyelenggaraan.
3. Pengertian Pemerintahan atau Kepemerintahan yang Baik (Governance) :
a. Merupakan paradigma baru dalam administrasi negara, sebagai peng-
ganti istilah “surrogate” atau “companion.
b. ESCAP : Proses pengambilan keputusan dan proses dilaksanakan atau
tidak dilaksanakannya keputusan. (The process of decision making and
the process by which the decision are implemented or not implemen-
ted). Menurut ESCAP istilah governance dapat dipergunakan dalam
beberapa konteks seperti “corporate governance,” “international
governance,” “national governance,” atau “local governance.”
c. David Osborne & Ted Gaebler (1992 : 24) : Proses di mana kita
memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. (The process in which we solve our problem collectivity
and meet the society needs);
d. Meuthia Gani & Rahman : Pengelolaan sumber daya ekonomi dan
sosial yang melibatkan negara dan sektor non pemerintah dalam suatu
usaha kolektif.

B. Tiga Domein Governance
1. Pemerintah.
2. Swasta (dunia usaha).
3


3. Masyarakat.

C. Ciri Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Menurut UNDP (1999) ciri-ciri kepemerintahan yang baik adalah :
1. Partisipasi masyarakat (warga negara).
2. Aturan hukum (rule of law).
3. Transparansi.
4. Ketanggapan (responsiveness).
5. Orientasi pada konsensus.
6. Kesetaraan (equity).
7. Efektifitas dan efisiensi.

D. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara
1. Asas Kepastian Hukum.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan Umum.
4. Asas Keterbukaan.
5. Asas Proporsionalitas.
6. Asas Profesionalitas.
7. Asas Akuntabilitas. (UU No. 28 Tahun1999 jo. Tap. MPR No. XI/
MPR/1998).
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN,
dengan Kepres No. 27 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan
Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Setjen KPKPN. Ada 4 (empat) Sub
Komisi :
1. Sub Komisi Eksekutif.
2. Sub Komisi Legislatif.
3. Sub Komisi Yudikatif.
4. Sub Komisi BUMN/BUMD.
Tugas wewenang KPKPN :
1. Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara
negara.
4


2. Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, LSM, atau instansi peme-
rintah tentang dugaanadanya KKN dari penyelenggara negara.
3. Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan
penyelenggara negara berdasarkan petunjuk adanya KKN terhadap penye-
lenggara bersangkutan.
4. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk
penyelidikan penyelenggara negara yang diduga melakukan KKN, atau
meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dari penyeli-
dikan harta kekayaan penyelenggara negara bersangkutan.
5. Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau
seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang diduga diperoleh dari
KKN selama menjabat, juga meminta pejabat berwenang membuktikan
dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Sekretariat Jenderal Komisi bertugas membantu di bidang pelayanan adminis-
trasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi pemeriksa.

E. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan Instruksi
Presiden No. 7 Tahun 1999 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksa-
naan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertang-gung jawaban secara periodik.
1. Pengertian Akuntabilitas :
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban,
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenang-an untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Dalam hal ini semua instansi pemerintah di pusat dan daerah sesuai
dengan tupoksinya masing-masing harus memahami lingkup akunta-
bilitasnya.

5


2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas :
a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan;
d. Harus berorientasi pasa pencapaian visi dan misi serta hasil dan mafaat
yang diperoleh;
e. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator
perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran
metode serta teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan
akuntabilitas (LAKIP).

F. Perencanaan Strategik
Perencanaan strategik memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya
manusia dengan sumber-sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global. Analisis terhadap
lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah
penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weak-
nesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada.
Perencanaan strategis yang disusun harus mencakup :
1. Pernyataan visi, misi, strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi.
2. Rumusan tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi.
3. Uraian cara mencapai tujuan dan sasaran.
Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas, instansi pemerintah diharapkan
dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.
Perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan evaluasinya merupakan
rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.


6


G. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja
sendiri, dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara
perencanaan strategis dengan akuntabilitas. Dalam pengukuran kinerja perlu
adanya :
1. Penetapan Indikator Kinerja untuk proses identifikasi dan klasifikasi
indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/
informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program.
2. Penetapan Capaian Kinerja untuk mengetahui dan menilai capaian
indikator kinerja pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan yang
telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

H. Evaluasi Kinerja
Dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan per kegiatan,
kemudian dilanjutkan dengan menghitung capaian kinerja dari pelaksanaan
program yang didasarkan pembobotan dari setiap kegiatan yang ada dalam
suatu program.

I. Pelaporan
LAKIP harus disampaikan oleh instansi baik dari Pemerintah Pusat, Pemda
Provinsi, maupun Pemda Kabupaten/Kota. Laporan harus disusun secara
jujur, obyektif, dan transparan. Perlu memperhatikan prinsip-prinsip :
1. Pertanggungjawaban
harus jelas hal-hal yang dikelola/dikendalikan
yang tidak oleh pihak yang melaporkan.
2. Pengecualian
yang dilaporkan adalah yang penting dan terdepan bagi
pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban seperti keberhasilan dan
kegagalan, serta perbedaan antara target dengan realisasi.
3. Manfaat
manfaat harus lebih besar daripada biaya penyusunan.
Ciri laporan yang baik adalah :
1. Relevan.
2. Tepat waktu.
3. Dapat dipercaya/diandalkan.
7


4. Jelas dan cermat sehingga mudah difahami.
5. Tegas dan konsisten, tidak kontradiktif.
6. Berdaya banding tinggi, lengkap, netral, padat dan terstandarisasi.
7. Berdaya saing.
Format LAKIP memang diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-
masing. Hal ini untuk mengurangi perbedaan dalam cara pengkajian saja.
LAKIP tergolong laporan rutin (yang dibuat tahunan).

J. Peradilan Tata Usaha Negara
1. NKRI adalah negara hukum yang dinamis, bertujuan mewujudkan tata
kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib.
2. Untuk itu perlu jaminan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum.
Dalam hal ini pemerintah harus berperan aktif dan positif.
3. Peran aktif dan positif dimaksud adalah penyiapan langkah-langkah untuk
menghadapi timbulnya benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa
antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negara (sengketa
TUN).
4. Dalam rangka penyelesaian sengketa TUN, dibentuk Peradilan TUN
berdasarkan UU No. 5 Tahun1986.
Jadi PTUN diadakan dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat
sebagai akibat tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga
negara.










8


BAB III
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Maksud
1. Menjamin kepastian hukum karena Indonesia adalah negara hukum.
2. Melindungi masyarakat dari tindakan aparatur dan pihak lain yang
sewenang-wenang.
3. Melindungi aparatur dari tindakan masyarakat yang melawan hukum.

B. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan Tap. MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Perundang-undangan, tata urutannya adalah:
1. UUD 1945
Hukum dasar tertulis negara RI yang memuat dasar dan
garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. Ketetapan MPR (sebelum amandemen UUD 1945)
pengemban
kedaulatan rakyat.
3. Undang-undang
Dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melak-
sanakan UUD 1945 dan Tap. MPR.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
Dibuat oleh
Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan :
a. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya;
b. DPR dapat menerima atau menolak dengan tidak melakukan per-
ubahan;
c. Jika ditolak DPR, Perpu tsb. harus dicabut.
5. Peraturan Pemerintah (PP)
Dibuat pemerintah untuk melaksanakan
perintah UU.
6. Peraturan/Keputusan Presiden (Perpres/Kepres)
Bersifat mengatur/
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang administrasi negara dan adminis-
trasi pemerintahan.
7. Peraturan Daerah (Perda)
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Peraturan
Desa (Perdes)..

9


C. Tatacara Pengajuan RUU dari Pemerintah, dan RPP serta Teknik Penyu-
sunannya

Prakarsa pembentukan UU dapat berasal dari DPR, pemerintah, maupun
masyarakat. Tatacaranya diatur dengan UU. Prakarsa yang berasal dari
pemerintah prosesnya adalah :
1. Pidato Presiden dalam penyampaian Rancangan Undang-undang (RUU)
kepada DPR pada prinsipnya menegaskan :
a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
c. Pokok-pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur;
d. Jangkauan dan arah pengaturan.
2. Draft/konsep RUU dikonsultasikan dulu kepada Menteri Hukum & HAM
dan Menteri/LPND terkait kemudian disampaikan kepada Presiden melalui
Sekretaris Negara.
3. Persetujuan Presiden disampaikan tertulis oleh Sekneg kepada Menteri/
LPND dengan tembusan ke Menhukham.
4. Menteri/LPND pemrakarsa membentuk Panitia antar Departemen dan
Lembaga. RUU hasil kerja Panitia dikonsultasikan lebih lanjut kepada
Menhuk-ham dan Menteri/LPND terkait.
5. Jika RUU sudah disepakati, disampaikan kepada Sekneg. Kemudian dila-
porkan kepada Presiden sambil mempersiapkan pidato Presiden bagi
penyampaian RUU kepada pimpinan DPR.
6. Pidato Presiden dalam penyampaian RUU kepada DPR pada prinsipnya
menegaskan :
a. Sifat penyelesaian RUU yang dikehendaki;
b. Cara penanganan dan pembahasannya, dalam hal RUU lebih dari satu;
c. Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan di DPR.
Jika dalam pembahasan ternyata harus mengubah isi atau arah RUU,
maka Menteri yang mewakili melaporkan kepada Presiden disertai
saran pemecahannya.
10


Download
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI as:

From:

To:

Share SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading