This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Others

TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT/BANGSA PRIBUMI DI ...

0.00 (0 votes)
Document Description
Adakah kebebasan beragama atau berkepercayaan di Indonesia? Jawaban terhadap pertanyaan tadi bisa beragam. Menurut PAMA PUJA (Panguyuban Masyarakat Adat Pulau Jawa, yaitu gerakan yang mewakili masyarakat adat di Jawa), salah satu masalah paling berat yang dihadapi masyarakat adat Jawa adalah hak untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya, dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan. Pemerintah sering menuding agama atau kepercayaan masyarakat adat sebagai agama sempalan yang harus kembali ke agama induknya. Sebaliknya, menurut para penganut agama lokal, justru agama dan kepercayaan merekalah yang seharusnya disebut sebagai agama asli atau agama yang induk. Agama-agama besar (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) merupakan agama impor. Jauh sebelum kelima agama tersebut datang ke Indonesia, agama dan kepercayaan yang mereka anut sudah hidup ribuan tahun. Contoh agama dan kepercayaan mayarakat adat adalah: • Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh mayarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten • Agama Parmalim, agama asli Batak • Agama Kaharingan di Kalimantan • Kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara • Wetu Telu di Lombok • Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, jumlah penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih.
File Details
  • Added: October, 23rd 2010
  • Reads: 622
  • Downloads: 24
  • File size: 199.05kb
  • Pages: 10
  • Tags: kebebasan beragama, berkepercayaan, pengajaran, pengamalan, ibadah
  • content preview
Submitter
  • Name: lantos
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

SUKSES PENGEMBANGAN HAM BAGI MASYARAKAT LOKAL: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI EKONOMI DAN BISNIS

by: joel, 7 pages

Pengembangan Hak Azasi Manusia pada masyarakat adat atau local di kawasan tertentu di Indonesia belum maksimal. Pelanggaran HAM makin sering terjadi, karena benturan kepentingan antara kelompok ...

KECENDERUNGAN MASALAH GIZI DAN TANTANGAN DI MASA DATANG

by: nayu, 16 pages

Tantangan utama dalam pembangunan suatu bangsa adalah membangun sumber daya manusia yang bekualitas yang sehat, cerdas, dan produktif. Pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks ...

ANALISIS KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

by: marco, 4 pages

Penelitian ini berjudul "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai" dibawah bimbingan: Prof. Ir. Zulkifli Nasution, MSc. Ph.D ...

Pluralisme hukum dalam kewenangan peradilan agama di Indonesia ...

by: matteo, 3 pages

Penduduk Sumatera Barat yang mayoritas masyarakat Minangkabau dikenal kuat berpegang kepada adat, tetapi dapat menerima perobahan norma yang disebabkan oleh pergantian penguasa yang lebih luas ...

PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT INDONESIA

by: hubert, 129 pages

Apa yang dimaksud dengan adat ? Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam ...

SMERU NEWS The SMERU Research Institute/Lembaga Penelitian SMERU

by: william, 52 pages

Mansour Fakih dari INSIST memberikan pemikirannya mengenai posisi dan peranan LSM di era reformasi dan tantangan yang akan dihadapi LSM bila ingin tetap menjadi bagian dan pemain kunci dalam proses ...

Ide-ide Kerja di Rumah

by: gpbisnis, 4 pages

Ide-ide Kerja di Rumah membahas berbagai ide-ide pekerjaan yang menghasilkan uang dan bisa dilakukan di rumah.

PERANAN PSIKOLOGI DALAM MENJAWAB FENOMENA PSIKOLOGIS MASYARAKAT ...

by: shayan, 20 pages

Definisi Psikologi yang paling disepakati oleh para pakar adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Wortman dkk. (2004) Psikologi adalah "the scientific study of behavior, both ...

Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Sosial Masyarakat Desa ...

by: alfredina, 16 pages

Proyek Pesisir, bagian dari Program Pengelolaan Sumberdaya Alam (NRM II, USAID- BAPPENAS), sedang mengembangkan model desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang ...

PERAN KONSULTAN ISO 9001:2008 DALAM MENDEVELOP PRODUCTIVITY SYSTEM DI PERUSAHAAN.

by: abrahamhandoyo, 2 pages

PERAN KONSULTAN ISO 9001:2008 DALAM MENDEVELOP PRODUCTIVITY SYSTEM DI PERUSAHAAN. Seorang pengusaha pernah bertanya apa bedanya konsultan iso yang satu dengan yang lain? Pertanyaan yang wajar ...

Content Preview

Makalah





ADVANCED TRAINING
Hak-hak Masyarakat Adat
(Indigenous Peoples' Rights)
Bagi Dosen Pengajar HAM
di Indonesia

Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007




TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT
ADAT/BANGSA PRIBUMI DI INDONESIA
DALAM MEWUJUDKAN HAK KEBEBASAN
BERAGAMA ATAU BERKEPERCAYAAN

Nicola Colbran
Penasehat Hukum, Program Indonesia, Norwegian Centre for Human Rights,
University of Oslo














TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT/
BANGSA PRIBUMI DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN
HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEPERCAYAAN1

Nicola Colbran2

Pengantar
Adakah kebebasan beragama atau berkepercayaan di Indonesia? Jawaban terhadap
pertanyaan tadi bisa beragam.

Menurut PAMA PUJA (Panguyuban Masyarakat Adat Pulau Jawa, yaitu gerakan yang
mewakili masyarakat adat di Jawa), salah satu masalah paling berat yang dihadapi masyarakat
adat Jawa adalah hak untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya, dalam kegiatan
pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.

Pemerintah sering menuding agama atau kepercayaan masyarakat adat sebagai agama
sempalan yang harus kembali ke agama induknya. Sebaliknya, menurut para penganut agama
lokal, justru agama dan kepercayaan merekalah yang seharusnya disebut sebagai agama asli
atau agama yang induk. Agama-agama besar (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha)
merupakan agama impor. Jauh sebelum kelima agama tersebut datang ke Indonesia, agama
dan kepercayaan yang mereka anut sudah hidup ribuan tahun.

Contoh agama dan kepercayaan mayarakat adat adalah:
• Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh mayarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten
• Agama Parmalim, agama asli Batak
• Agama Kaharingan di Kalimantan
• Kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara
• Wetu Telu di Lombok
• Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku

Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran
kepercayaan yang terdaftar, jumlah penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih.

***************************************************************************

Makalah ini akan mendiskusikan secara singkat beberapa masalah dan tantangan yang
dihadapi masyarakat adat di Indonesia dalam mewujudkan hak atas kebebasan beragama atau
berkepercayaan.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN HAK KEBEBASAN ATAU BERKEPERCAYAAN
Hukum Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28E
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...

1 Makalah disampaikan pada kegiatan “Advanced Training Tahap I tentang Hak-Hak Masyarakat Adat bagi
dosen Pengajar Hukum dan HAM” Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007, diselenggarakan oleh Pusham UII bekerja
sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Universtity of Oslo
2 Penasehat Hukum, Program Indonesia, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

1

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan
sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28I
1. ... hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.

Pasal 29
1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 22
1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara harus menjamin:
• bahwa hak ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun, dan
• hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ini.3

Pasal 4
...hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun dan oleh siapapun.

UU No.12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik
Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 (pasal 1,
ayat 1). Dengan pengesahan Kovenan ini, maka Kovenan ini mengikat Indonesia secara
hukum.

Hukum Internasional
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik4
Pasal 18
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini
mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya
sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain,
baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya
dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut
atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3 pasal 3, ayat 3.
4 Hak kebebasan beragama atau berkepercayaan diatur oleh beberapa instrumen internasional, namun instrumen
yang mengaturnya secara mendalam adalah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

2

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya
dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk
melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan
kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua
dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama
dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Negara harus menjamin:
• bahwa hak ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun,5
• hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ini.6

Pasal 4
2. Pengurangan kewajiban atas pasal... 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan
berdasarkan ketentuan ini.

Rumusan Hak Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan
Inti normatif dari hak asasi manusia kebebasan beragama atau berkepercayaan dapat
dirumuskan dalam delapan elemen:

1. Kebebasan internal: setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkepercayaan dan
beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang menganut, menetapkan,
merpertahankan atau pindah agama atau kepercayaan.7
2. Kebebasan eksternal: setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-
sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau
kerpercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.8
3. Tanpa dipaksa: Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya
untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan
pilihannya.9
4. Tanpa diskriminasi: Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak
kebebasan beragama atau berkepercayaan bagi semua orang yang berada dalam
wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, hak kebebasan beragama atau
berkepercayaan tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau asal-usul lainnya,
kekayaan, kelahiran atau status lainnya.10
5. Hak orang tua dan wali: Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang
tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan
agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri,
dibatasi oleh kewajiban melindungi hak kebebasan beragama atau berkepercayaan
setiap anak sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.11
6. Kebebasan korporat dan kedudukan hukum: komunitas keagamaan boleh
mempunyai kedudukan hukum dan hak kelembagaan untuk mewakili hak dan
kepentingannya sebagai komunitas. Yaitu, komunitas keagamaan sendiri boleh

5 pasal 2, paragraf 2
6 pasal 3.
7 Lihat Komentar Umum 22 Pasal 18, paragraf 5
8 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 18(1)
9 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 18(2)
10 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 2(1)
11 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 18(4); Konvensi Hak-Hak Anak, pasal 14

3

mempunyai hak bebebasan beragama atau berkepercayaan, termasuk hak untuk
mandiri dalam urusannya sendiri. Walaupun komunitas keagamaan mungkin tidak
ingin menggunakan kedudukan hukum formilnya, sekarang sudah diakui secara umum
bahwa komunitas tersebut mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan hukum
sebagai bagian dari hak kebebasan beragama atau berkepercayaan, khususnya pada
hak menjalankan agamanya bersama –sama dengan orang lain.12
7. Pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan eksternal: kebebasan
menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan
berdasarkan hukum, dan hal tersebut diperlukan untuk melindungi:
• keamanan,
• ketertiban,
• kesehatan, moral masyarakat, atau
• hak-hak mendasar orang lain.13
8. Tidak boleh dikurangi: Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama
atau berkepercayaan, bahkan dalam keadaan darurat.14


PERWUJUDAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEPERCAYAAN DI
INDONESIA
Pemerintah menyebutkan bahwa “agama adalah sistem kepercayaan yang disusun
berdasarkan kitab suci memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci”.

Departemen Agama mengakui enam (6) agama secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan,
Budha, Hindu dan Konghucu.15 Penetapan itu antara lain menyebutkan larangan melakukan
penafsiran atau kegiatan yang “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.” Ini dijelaskan
lebih lanjut dalam bagian penjelasan: “Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar
tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai
ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan”.

Salah satu korban dari kebijakan negara dalam soal ini adalah kelompok-kelompok penganut
agama adat atau aliran kepercayaan. Mereka semuanya diarahkan kembali ke agama induk,
misalnya para penganut Sunda Wiwitan diarahkan kembali ke agama Hindu. Bahkan aliran
kepercayaan tidak dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri di luar agama,
melainkan dipandang sebagai budaya.

Sampai di sini muncul pertanyaan, apakah negara berhak:
• mengakui atau tidak suatu agama, atau
• memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi, atau
• menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan, atau
• memaksa orang sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan
agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya?

Menurut Kyai sepuh NU dari Jember Abdul Muchid Muzadi dan Washil Syarbini jika
Menteri Agama menyetujui aliran kepercayaan menjadi atau setara dengan agama, maka akan
timbul konflik sosial di antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Selama ini, pemeluk

12 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 18
13 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 18(3)
14 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 4(2)
15 UU No.1/PNPS/1965, jo. UU No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

4

kepercayaan telah mengakui bahwa keyakinanya hanyalah budaya. “Kalau sekarang
pemerintah mau mengakui sebagai agama dasarnya apa? Jangan hanya sekedar untuk
kepentingan KTP saja, kehidupan umat beragama jadi kacau” ujar Washil.
Muchid dan Washil melanjutkan jika pemerintah hanya mempertimbangkan alasan
diskriminasi atau bahkan hak asasi dalam kehidupan beragama, tanpa melihat situasi riil
dalam masyarakat, dikhawatirkan rencana itu malah akan menyulut kontroversi yang
berdampak konflik sosial.16

Di pihak lain, dari ringkasan inti normatif dari hak kebebasan beragama atau berkepercayaan
di atas, Negara harus menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau
berkepercayaan bagi semua orang tanpa pembedaan apa pun. Apabila pemerintah
membedakan antara pemeluk agama Hindu dan penganut Sunda Wiwitan, karena hanya
mengakui agama Hindu, pembedaan ini berdasarkan apa? Perlu diingat bahwa hak kebebasan
beragama atau berkepercayaan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.

Apakah Anda setuju? Mari kita melihat beberapa dampak dari kebijakan pengakuan “6
agama resemi” tersebut.

Diskrimiasi dan Pelanggaran HAM lain berdasarkan kebijakan Pemerintah yang hanya
Mengakui 6 Agama: Beberapa Contoh
Akibat konkrit dari kebijakan pemerintah yang hanya mengakui enam agama di Indonesia
adalah bahwa penganut agama di luar enam agama tersebut tidak mendapatkan hak-hak sipil
mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk dicatatkan perkawinan dan kelahiran mereka.

Kantor Catatan Sipil: KTP, Kartu Keluarga dan lain lain
Sampai sekarang, Departemen Dalam Negeri (cq Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
hanya memberi pelayanan kepada 5 agama dalam pencantuman agama di KTP dan Kartu
Keluarga, dan di dalam pencatatan perwakilan di Kantor Catatan Sipil hanya melayani
pasangan empat agama (Kristen, Katolik, Hindu, Budha).17

Sistem pencatatan sipil tersebut meneruskan diskriminasi dan pelanggaran HAM orang yang
bukan penganut salah satu dari agama yang resmi.

Korban diskriminasi dan pelanggaran HAM yang paling nyata dari pencantuman kolom
agama, antara lain, adalah kalangan penghayat dan aliran kepercayaan. Kantor Catatan Sipil
dapat menolak permohonan yang diajukan oleh penganut kepercayaan yang tidak diakui
secara resmi. Maka kalangan penghayat dan aliran kepercayaan terpaksa berbohong, sebab
jika menyebut agama atau kepercayaan yang sebenarnya, maka mustahil mereka mendapatkan
KTP. Bahkan, staf Kantor Catatan Sipil sering memakai Islam sebagai kategori ‘otomatis’
bagi para penganut kepercayaan yang tidak diakui secara resmi.

Pencatatan perkawinan dan kelahiran seringkali ditolak oleh Kantor Catatan Sipil karena
bukan pemeluk salah satu agama yang diakui Negara. Dari perspektif perempuan, tiadanya
Akta Nikah berarti tiadanya proteksi hukum bagi para isteri dan anak-anak, dan ini sangat
merugikan masa depan mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang memiliki Akta Nikah

16 Tempointeraktif Kyai Sepuh Tolak Akui Kepercayaan Sebagai Agama, 3 November 2006
17 Walaupun pada tanggal 24 Januari 2006 Menteri Agama RI telah mengirim surat kepada Menteri Dalam
Negeri yang menegaskan bahwa Departemen Agama “melayani umat Khonghuci sebagai umat penganut agama
Konghucu”, kantor Catatan Sipil masih tetap menolak mencatatkan perkawinan pasangan Konghucu,
dikarenakan tidak ada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri.

5

itu disebabkan karena mereka terpaksa berbohong mengaku memeluk salah satu dari agama
resmi di hadapan petugas.

Perlakuan diskriminatif pemerintah ini terhadap warga negara yang bukan pemeluk enam
agama tersebut juga nampak dalam masalah bantuan dana. Kelompok mayoritas dari para
pemeluk enam agama itu mendapatakan bantuan dana secara reguler bagi kegiatan keagamaan
mereka, seperti perayaan hari-hari besar agama, bantuan untuk organisasi keagamaan,
pembangunan rumah-rumah ibadah, bantuan untuk pendidikan keagamaan dan seterusnya.18

Contoh dari perlakuan diskriminatif ini adalah Dewi Kanti, seorang penganut Agama Sunda
Wiwitan, aliran kepercayaan yang dikembangkan kakeknya, Pangeran Madrais dari Cigugur,
Kuningan. Agustus 2005 dia baru mendapatkan KTP, atau setelah 3 tahun menunggunya.

Upacara pernikahan Dewi Kanti berlatar adat Sunda Wiwitan. Birokrasi sipil tidak
menerimanya. Pasangan itu gagal memperoleh Akta Nikah, walaupun Akta Nikah itu
diperlukan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Keluarga diperlukan untuk KTP.
Karena tidak mempunyai KTP, Dewi Kanti kehilangan hak asuransi dari suaminya, saat
bekerja pada perusahaan sekuritas.19

Contoh lain adalah ‘Nani’ yang mau mendaftarkan kelahiran anak pertamanya Dudi ke
Kantor Catatan Sipil. Petugas menolak mencantumkan identitas Andi, suaminya Nani, karena
perkawinannya tidak dicatat oleh Kantor Catatan Sipil. Alasan penolakan itu, keduanya tak
memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah seperti yang diatur Undang-Undang
Perkawinan Tahun 1974 (yaitu Nani dan Andi adalah penganut aliran kepercayaan atau
penghayat). Akhirnya, perkawinan yang tidak direstui negara itu berdampak pada Andi,
suaminya karena sekarang dia trauma dan tidak ingin punya anak lagi.20

Perlakuan diskrimintatif pemerintah ini tidak hanya melanggar hak kebebasan beragama atau
kepercayaan, melainkan juga mengakibatkan tidak dipenuhinya hak-hak sipil lain yang
mendasar, seperti hak mendapatkan identitas diri sebagai warga negara.

Apakah masalah seperti ini sudah diatasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yang baru diberlakukan?

Menurut pasal 8, ayat 1, instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan
dengan kewajiban yang meliputi peristiwa penting dan peristiwa kependukuan seperti
kelahiran, kematian, perkawinan, pengangkatan anak. Kewajiban tersebut bagi penduduk
yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman
pada Peraturan Perundang-undangan.21

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan
oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.22 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

18 Siti Musdah Mulia “Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia” dalam Abd Hakim dan Yudi Latif Bayang-
Bayang Fanatisisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid
, 2007, hal.220
19 Gatra Printed Edition Bebas Lisensi Setengah Hati, 27 Februari 2006
20 Tempointeraktif Menakar Ketuhanan dalam Dokumen Negara, 27 November 2006
21 pasal 8, ayat 4
22 pasal 34, ayat 1

6

dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan
pengadilan.23

Menurut pasal 64, ayat 1, KTP masih wajib mencantumkan agama. Namun, bagi penduduk
yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam
database kependudukan.

Dari hal-hal di atas maka boleh dikatakan bahwa pasal-pasal/ketentuan-kententua tersebut
meneruskan perilaku diskriminatif yang melanggar HAM, yaitu:
• Pertama, UU Adminduk masih menggunakan istilah “agama yang belum diakui”
• Kedua, kewajiban melaporkan peristiwa penting seperti perkawinan dan kelahiran
bagi penganut yang agamanya belum diakui berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan. Belum tentu Peraturan Perundang-undangan ini akan menutup peluang
diskriminatif.
• Ketiga, pasal 36 mengharuskan warga yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Perkawinan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk
mendapatkan dokumen negara. Sudah dilihat di atas bahwa susah bagi pasangan yang
bukan penganut salah satu dari enam agama resmi untuk memperoleh Akta
Perkawinan.
• Keempat, berkaitan dengan masalah pencantuman agama di KTP, apa yang dimaksud
dengan “tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan” – apakah ayat
ini mengharuskan Kantor Catatan Sipil memberikan KTP kepada penduduk yang
agamanya “belum diakui”?
• Kelima, apabila kolom agama tidak diisi, belum tentu jelas karena warga itu adalah
penganut aliran kepercayaan. Mungkin juga ditanya: Atheiskah dia? Kesalahan
komputer di catatan sipil? Atau lebih serius lagi: dia sedang dalam kontrol negara?
• Keenam, perlu diingat bahwa budaya Kantor Catatan Sipil sulit diubah. Misalnya,
walaupun pada tanggal 4 Februari 2005, Presiden SBY dalam peringatan Imlek,
menegaskan bahwa umat Konghuci akan dilayani sebagai penganut (dengan acuan
PNPS 1/1965), Kantor Catatan Sipil masih tetap menolak mencatat perkawinan
pasangan Khonghucu, dikarenakan tidak ada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan
Menteri Dalam Negeri. Belum tentu Kantor Catatan Sipil akan bersedia melayani
warga yang agamanya belum diakui sebagai agama yang resmi.

Pendirian Rumah Ibadat
Pendirian rumah ibadat adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan melaksanakan
agama/ kepercayaan. Pada tahun 2006, pemerintah (cq. Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri) mengeluarkan Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadat.

Menurut Peraturan Bersama tersebut, pendirian rumah ibadat:
• didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah
penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah
kelurahan/desa.24

23 pasal 36
24 pasal 13, ayat 1

7

• harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:25
- daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang
disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kecamatan
atau kabupaten/kota atau propinsi;
- dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh
lurah/kepala desa;
- rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kapupaten/kota; dan
- rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu, forum
yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka
membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan
dan kesejahteraan).

Berdasarkan peraturan ini perlu dijawab beberapa pertanyaan:
• Bagaimana dengan penghayat aliran kepercayaan karena Peraturan tersebut
menggunakan kata ‘agama’ bukan ‘kepercayaan’?
• Paling sedikit 90 KTP dari pengguna rumah ibadat harus disahkan. Kita sudah
melihat di atas kesulitan yang dihadapi masyarakat adat dalam mendapatkan KTP
• Bagaimana dengan masyarakat adat yang menganut agama yang diakui secara resmi
tetapi merupakan kalangan minoritas di wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau
propinsi: siapa yang menentukan apakah pendirian rumah ibadat didasarkan pada
keperluan nyata dan sungguh-sungguh; bagaimana kalau tidak bisa mendapatkan
dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang: apakah berarti tidak dapat
mendirikan rumah ibadat?

Kalau kita merujuk pada rumusan hak kebebasan beragama atau berkepercayaan di atas,
bukankah ini pelanggaran hak untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam
kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran?

Pendidikan
Kebebasan beragama atau berkepercayaan hendaknya juga mencakup kebebasan orang tua
dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan
moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
(a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan
diajarkan oleh pendidik seagama26

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
(a) pendidikan agama... 27
Ayat 2: Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
(a) pendidikan agama... 28

Akibat dari undang-undang ini adalah peserta didik dipaksa untuk mendapatkan pendidikan
agama, walaupun bukan agamanya sendiri. Bagaimana dengan kewajiban negara untuk
menghormati kebebasan orang tua untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral
bagi anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri?

25 pasal 14, ayat 2
26 pasal 12, ayat 1
27 pasal 37, ayat 1
28 pasal 37, ayat 2

8


Langkah-langkah untuk Masa Depan: Beberapa Anjuran
Dari pembahasan singkat di atas, ternyata bahwa perwujudan hak kebebasan beragama atau
berkepercayaan belum seperti yang diharapkan. Jelas bahwa perlu diambil langkah-langkah
untuk lebih menjamin hak ini (yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun).

Lalu, bagaimana masa depan kebebasan beragama atau berkepercayaan di Indonesia?
Tergantung pada kebijakan dan peraturan politik di satu pihak, dan kesadaran masyarakat
Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Antara lain:
• Perlunya koreksi atau pencabutan terhadap semua kebijakan dan praktik yang masih
diskriminatif terhadap pemeluk agama dan kepercayaan.
• Presiden perlu meninjau kembali keputusan-keputusannya yang mengatur tentang
kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja instansi vertikal
Departemen Agama sehingga memungkinkan agama-agama dan penganut
kepercayaan yang ada di Indonesia tidak terbatas pada 6 agama. Dala hal ini,
seharusnya Departemen Agama diperintah untuk memberikan pelayanan terhadap para
pemeluk agama yang dianut di Indonesia dan membenahi struktur di Departemen
Agama agar tidak hanya memberikan pelayanan kepada 6 agama yang diakui saja,
tetapi memberikan pelayanan kepada seluruh agama dan kepercayaan yang dianut
maysyarakat di Indonesia.
• Perlunya memasukkan tolok ukur mengenai kualitas keagamaan yang tidak semata-
mata didasarkan pada jumlah rumah ibadat atau jumlah umat, melainkan lebih pada
sumbangannya bagi kemanusiaan dan peradaban.




9

Download
TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT/BANGSA PRIBUMI DI ...

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT/BANGSA PRIBUMI DI ... to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT/BANGSA PRIBUMI DI ... as:

From:

To:

Share TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT/BANGSA PRIBUMI DI ....

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT/BANGSA PRIBUMI DI ... as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading