This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Education

UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum

3.00 (5 votes)
Document Description
dibagikan untuk umum, sebagai bahan pembelajaran
File Details
  • Added: December, 15th 2011
  • Reads: 2275
  • Downloads: 88
  • File size: 593.03kb
  • Pages: 165
  • Tags: kpu kalteng, ahmad setiawan, akmal khairi
  • content preview
Submitter
  • Name: KPU Prov Kalteng
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

UU No. 02 Thn 2011 TTG Partai Politik

by: KPU Prov Kalteng, 21 pages

Dibagikan untuk umum, sebagai bahan pembelajaran bersama

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

by: kpu tanjungbalai, 165 pages

Pengganti

Il Fatto Quotidiano sulla manifestazione del 15 ottobre 2011

by: Francesco, 1 pages

Il Fatto Quotidiano sulla manifestazione del 15 ottobre 2011

[OPTOELETTRONICA] Lezione 3 (15-03-2011)

by: OptoElettronica, 8 pages

[OPTOELETTRONICA] Lezione 3 (15-03-2011)

Cae ex líder con arma - Mural 15.Enero.2011

by: alertascc, 1 pages

Mural, 15.Enero.2011

PERMENDIKNAS NO 2 TH. 2011

by: frej, 50 pages

PERMENDIKNAS NO 2 TH. 2011

Content Preview
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas
diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak
politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan
umum yang profesional serta mempunyai integritas,
kapabilitas, dan akuntabilitas;
c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Undang-Undang
Nomor
22
Tahun
2007
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
Mengingat
: Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4),
Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22C ayat (1), dan
Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . . .














- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah
sarana
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan
untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara
demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.



5. Penyelenggara . . .














- 3 -
5. Penyelenggara
Pemilu
adalah
lembaga
yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat
KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara
Pemilu
yang
bertugas
melaksanakan
Pemilu
di
kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau
nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama
lain/kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN,
adalah
panitia
yang
dibentuk
oleh
KPU
untuk
melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya
disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS
untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat
pemungutan suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri,
selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya
disingkat
TPSLN,
adalah
tempat
dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.
16. Badan . . .














- 4 -
16. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat
Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
19. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat
Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama
lain.
20. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk
oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
21. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk
oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di luar negeri.
22. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya
disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.


BAB II
ASAS PENYELENGGARA PEMILU
Pasal 2
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan . . .














- 5 -

f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.


BAB III
KPU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
(3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh
pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya.

Bagian Kedua
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan
Pasal 4
(1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) KPU
Kabupaten/Kota
berkedudukan
di
ibu
kota
kabupaten/kota.

Pasal 5
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat
hierarkis.
(2) KPU . . .














- 6 -
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh
Sekretariat
Jenderal;
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
(4) Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh KPU.

Pasal 6
(1) Jumlah anggota:
a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih
dari dan oleh anggota.
(4) Setiap
anggota
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah/janji.
(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 7
(1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
b. bertindak . . .














- 7 -
b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan
kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat
pleno.


Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Paragraf 1
KPU
Pasal 8
(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. merencanakan
program
dan
anggaran
serta
menetapkan jadwal;
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,
dan KPPSLN;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu
berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
d. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan semua tahapan Pemilu;
e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan peserta Pemilu;
h. menetapkan . . .














- 8 -

h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi
untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dengan membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat
penghitungan
suara
serta
wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan
Bawaslu;
j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil
Pemilu dan mengumumkannya;
k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah
kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk
setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan
membuat berita acaranya;
m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan;
n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
Pemilu;
o. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi,
anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal
KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU kepada masyarakat;
q. menetapkan . . .














- 9 -
q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit
dana
kampanye
dan
mengumumkan
laporan
sumbangan dana kampanye;
r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. merencanakan
program
dan
anggaran
serta
menetapkan jadwal;
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,
dan KPPSLN;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu
berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
d. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan semua tahapan;
e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil
presiden yang telah memenuhi persyaratan;
h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat
berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
i. membuat berita acara penghitungan suara serta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan
Bawaslu;
j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil
Pemilu dan mengumumkannya;
k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil
presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
l. menetapkan . . .














- 10 -

l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan;
m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
Pemilu;
n. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi,
anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal
KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU kepada masyarakat;
p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit
dana
kampanye
dan
mengumumkan
laporan
sumbangan dana kampanye;
q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:
a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu
berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
c. melakukan
evaluasi
tahunan
penyelenggaraan
pemilihan;
d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;
e. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan
berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
f. melaksanakan . . .

Download
UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum as:

From:

To:

Share UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading